Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima audiensi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP)..

UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau melepas tiga Pegawai Negeri Sipil.

Syarial Abdi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau,  menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melaksanakan Program Swasembada Pangan Nasional sejak.

.

Pemerintah Provinsi Riau secara resmi membuka Lapangan Lapadella di Jalan Arifin Achmad, No 1, Kota.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menerima audiensi dari Dewan Pendidikan Provinsi Riau dalam rangka.

Hariyanto, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau resmi melantik dua pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Kamis.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara resmi mengeluarkan SE (Surat Edaran) yang ditujukan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau..

Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya menjaga inflasi dan ketahanan ekonomi daerah melalui kebijakan berbasis data statistik yang akurat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi,.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Trikora, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, resmikan Padepokan Pencak Silat Militer (PSM) Kodam XIX/TT.

Pemerintah Provinsi Riau menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Komplek Kediaman Gubernur Riau. Kamis,.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi, menghadiri peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025.

PEKANBARU, (MediaTransNews) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)..

Tongkat estafet kepemimpinan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Riau resmi berpindah tangan. Sri Irianto kini dipercaya memimpin biro strategis tersebut setelah melaksanakan serah terima jabatan (sertijab).

PEKANBARU, (MediaTransNews) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih terbatas saat melantik 13 Pejabat Tinggi Pratama (PTP).