ROHIL - Proyek Pembangunan Pelabuhan Internasional di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau menjadi sorotan publik, Pasalnya sudah sekian tahun, namun Pelabuhan internasional itu belum juga berfungsi layaknya seperti pelabuhan Internasional lainnya.

Sebelumnya proyek pelabuhan internasional ini sempat terhenti dikarenakan belum adanya sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional.

Terkait sertifikat tanah tersebut, konfirmasi melalui via WhatApp kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hilir, H M Rocky Soenoko SH MSI, mengatakan, sejauh ini di sistem mereka belum  pernah diajukan permohonan hak dari Syahbandar ke BPN, sabtu 4/8/18.

Lanjutnya, Soal ini sudah kami cek ke anggota, sejauh ini di sistem kami belum ada pernah diajukan permohonan hak dari syahbandar ke BPN. Jadi kami tidak dapat menjelaskan lebih jauh," Ungkap Rocky Soenoko.

Dikutip media ini dari media www.antarariau.com, Sabtu-(4/08/2018), Kementerian Perhubungan telah menyetujui pembangunan Pelabuhan Internasional ini sebesar Rp48 miliar dan dibangun secara bertahap.

Untuk tahap pertama 2015 lalu, Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi telah mengadakan proyek pembangunan fasilitasnya

Bahkan, proyek dengan nomor kontrak PL 008/1/1/KSOP/BAA/2015 ini melalui dana APBN sudah dikucurkan sebesar Rp11 miliar lebih yang dikerjakan oleh PT Mahakarya Tunggal Abadi, dengan kontraktor asal Surabaya selama 90 hari kerja.

Berita sebelumnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Mappeati saat itu mengatakan, bahwa tahun 2016 pembangunan pelabuhan sepertinya tidak bisa dilanjutkan, sebab lahan yang akan dibangun seluas enam hektar belum sama sekali memiliki sertifikat tanah dari Badan Pertahanan Nasional.

Hingga turunnya berita ini wartawan mediatransnews belum bisa berhasil meminta tanggapan dari pihak terkait yakni pihak Syahbandar Bagan siapi-api Rokan Hilir. (Spt/Mtnc) *** Bersambung