MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Tunas dan Sistem Integritas bagi kepala daerah se-Provinsi Riau di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (14/06/2016).

 Tampak hadir Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Siak Syamsuar, Wakil Bupati Siak Alfedri, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, Wakil Ketua I DPRD Siak Sutarno serta kepala daerah dan pimpinan DPRD lainnya se-Provinsi Riau.

Tim dari KPK terdiri Rian Utama, Anto Ikayadi dan Handayani sebagai mentor yang memberikan wejangan-wejangan kepada bupati/walikota dan pimpinan DPRD se-Riau. Bupati Siak dipilih sebagai ketua kelas pada workshop tersebut.

Salah seorang tim dari KPK Rian Utama mengatakan, kegiatan ini yang ketiga kali dilaksanakan se- Indonesia, dimana yang pertama di Semarang kemudian Banten dan Riau.

"Riau merupakan salah satu daerah yang kita prioritaskan dalam upaya pencegahan korupsi. Kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari acara Rakor dan Supervisi pencegahan dan penindakan teritegrasi di Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu," sebut Rian.

Para peserta terdiri dari 12 pasangan walikota/bupati dan wakilnya, selain itu juga diikuti ketua DPRD dan wakil ketua DPRD se-Riau.

Usai acara, Bupati Siak Syamsuar mengatakan, kegiatan ini sangat bagus sekali. "Nanti bisa kita terapkan juga di Kabupaten Siak," ujarnya.

"Setiap pimpinan SKPD sudah seharusnya memiliki integritas tinggi dan apa yang saya peroleh dari workshop ini nanti akan kita buat di Siak," kata Syamsuar.

Sementara itu, Anto Ikayadi dari Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK menjelaskan, Workshop ini diharapkan mampu memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas.

Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas. Karenanya, workshop ini menjadi penting untuk meningkatkan integritas, mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan.

"Materi yang diberikan dalam bentuk games atau permainan dan pemecahan kasus-kasus. Kegiatan ini membentuk Komite, Tunas dan Sistem Integritas bagi kepala/wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD di Riau," pungkasnya.(rls)***