MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan memanggil Tim Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bersama empat menteri, guna membahas solusi cepat pengesahan RTRW Provinsi Riau. Rencananya, pemanggilan dilakuka 4 Februari 2016 mendatang.
 
Keempat menteri yang akan dihadirkan tersebut ialah Menteri Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Agraria dan Tata ruang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Kami usulkan agar semuanya duduk bersama. Mulai dari gubernur, bupati/walikota, Tim RTRW dan menteri terkait untuk membahas kembali," kata Ketua VAP DPD RI, Abdul Gafar Usman, Jumat (29/1/16).

Menurutnya, pengesahan RTRW Riau merupakan kebutuhan mendesak untuk menggesa pembangunan. Mulai dari program daerah, provinsi hingga nasional.

Pasalnya, beberapa program nasional sempat terganggu pengembangannya karena berbenturan dengan belum disahkannya RTRW Provinsi Riau oleh kementeria terkait.

Karena mendesak, Gafar meminta agar pengesahan RTRW Riau tidak lagi diperlambat. Diharapkannya, tahun ini sudah selesai dan semua pembangunan serta investasi berjalan normal.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat dikabarkan hanya menyetujui 1,6 juta hektare RTRW Provinsi Riau. Sementara Pemprov Riau mengusulkan seluas 2,7 juta hektare.

Sampai akhirnya, sejumlah lokasi atau bangunan strategis di Riau masih masuk dalam kawasan hutan. Diantaranya seperti Kantor Walikota Dumai, 400 desa, 19 kecamatan, Candi Muara Takus dan lainnya. (urc/mk)***