Rekaman CCTV Beredar, Kalimat "Ku Pecahkan Kaca Kalian Ini Nanti" IPPH Desak Wali Kota Dan BK Turun

Parit Tersumbat, Karyawan Laundry Diduga Diancam: Ketua RW 06 Yang Juga Anggota DPRD Disorot 

Diduga intimidasi karyawan laundry, Ketua RW 06 yang juga disebut sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru kini menjadi sorotan publik, Ketua RW dan Loandry ***

PEKANBARU, (MediaTransNews.com) - Diduga intimidasi karyawan laundry, Ketua RW 06 yang juga disebut sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru kini menjadi sorotan publik.

Persoalan penyumbatan saluran air yang semestinya diselesaikan melalui musyawarah berubah menjadi ketegangan, setelah seorang pria yang diduga Ketua RW 06 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, disebut melontarkan ancaman dan kata-kata kasar kepada karyawan Bilas In Laundry di Jalan Utama Rejosari, Minggu (15/11/2026) pagi.

Peristiwa itu terjadi di tempat usaha milik Ingatan Waruwu. Saat kejadian, pemilik usaha disebut sedang pergi beribadah, sehingga karyawan yang bertugas hanya seorang diri.

Bermula dari Parit Tersumbat

Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan bermula dari genangan air akibat penyumbatan parit di depan deretan ruko. Genangan tersebut diduga bukan hanya berasal dari aktivitas laundry, melainkan juga dari aliran air lingkungan permukiman warga.

Pada Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB, warga RT 01/RW 06 bersama Ketua RT dan Ketua RW melakukan gotong royong membersihkan saluran air tersebut.

Namun, setibanya rombongan di halaman ruko Bilas In Laundry, situasi disebut berubah menjadi tegang.

Rekaman CCTV: Diduga Ada Ancaman Dan Makian

Dalam rekaman CCTV yang diperoleh redaksi, terlihat seorang pria memasuki area usaha dan diduga meluapkan kemarahan terkait penyumbatan parit.

Dalam rekaman itu terdengar ucapan bernada ancaman kepada karyawan, di antaranya:

"Ku pecahkan kaca kalian ini nanti. Apakah kalian mau warga menggeruduk tempat usaha ini?"

Selain itu, pria berinisial Z tersebut juga diduga melontarkan kata-kata kasar yang tidak dapat dikutip secara utuh dalam pemberitaan ini karena mengandung unsur tidak pantas.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih melakukan verifikasi lanjutan terkait keaslian penuh rekaman, identitas pria dalam rekaman, serta konteks lengkap percakapan tersebut.

Karyawan Mengaku Trauma

Dampak kejadian itu dirasakan langsung oleh karyawan berinisial L. Kepada media. Senin, (16/11/2026), ia mengaku ketakutan dan trauma.

"Iya, Pak, saya takut dan trauma atas tindakan bapak itu," ujarnya dengan suara gemetar.

Ia menyebut, saat kejadian dirinya bekerja seorang diri.

"Apalagi saya bekerja lagi sendiri. Pemilik usaha sedang pergi ibadah. Saya takut, Pak," tuturnya.

Usai kejadian, L langsung menghubungi pemilik usaha untuk melaporkan apa yang dialaminya.

Ketua RT 01 Membenarkan Adanya Ketegangan

Secara terpisah, pemilik usaha bersama awak media mendatangi kediaman Ketua RT 01, Supardi, untuk mengonfirmasi peristiwa tersebut.

Supardi membenarkan adanya ketegangan saat gotong royong berlangsung.

"Saya pun tidak menyangka bisa seemosi itu Pak RW-nya," ujar Supardi.

Keterangan Supardi tersebut menjadi salah satu dasar konfirmasi awal bahwa peristiwa ketegangan memang terjadi di lokasi, meski penilaian atas bentuk dan kadar ucapan yang dilontarkan masih perlu diuji melalui klarifikasi para pihak.

Parit Disebut Pernah Ditinjau, Belum Ada Tindak Lanjut

Di sisi lain, persoalan penyumbatan parit di RT 01/RW 06 disebut bukan persoalan baru. Beberapa bulan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru disebut telah turun meninjau kondisi saluran air tersebut.

Namun, hingga peristiwa ini terjadi, warga mengaku belum melihat tindak lanjut nyata untuk mengatasi penyumbatan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan persoalan drainase membutuhkan penanganan dari instansi terkait, bukan saling menyalahkan antara warga dan pelaku usaha.

Jabatan Publik Disorot: Harusnya Jadi Penengah

Peristiwa ini mendapat perhatian lebih karena sosok yang disebut terlibat merupakan Ketua RW 06 sekaligus dikabarkan masih aktif sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Jabatan publik, baik sebagai pengurus lingkungan maupun wakil rakyat, semestinya melekat pada tanggung jawab untuk mengayomi, melindungi, dan menjadi penengah saat masyarakat menghadapi persoalan.

Kritik terhadap persoalan lingkungan boleh disampaikan dengan tegas. Namun, jika benar disertai intimidasi terhadap pekerja yang sedang bertugas, tindakan tersebut patut disayangkan dan perlu diklarifikasi secara terbuka.

LSM IPPH: Anggota DPRD Dilarang Merangkap Ketua RW

Ditempat terpisah hari yang sama. Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPP LSM Investigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum (IPPH), Moi Zai, angkat bicara.

Menurut Moi, secara umum anggota DPRD dilarang merangkap sebagai Ketua RW karena adanya larangan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) menjadi anggota partai politik.

"Pengurus LKD, termasuk Ketua RW, dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Karena anggota DPRD dipastikan merupakan anggota partai politik, maka secara aturan nasional mereka tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Ketua RW dan atau Ketua RT," di tempat terpisah ujar Moi kepada media. Senin, (16/11/2026) di Pekanbaru.

Ia merujuk pada Pasal 8 ayat (5) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Selain itu, Moi menyebut banyak peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah secara tegas mencantumkan syarat bahwa calon Ketua RT/RW bukan pengurus atau anggota partai politik serta tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

"Hal yang perlu digarisbawahi dalam syarat menjadi Ketua RT dan Ketua RW adalah adanya larangan merangkap jabatan dan bukan anggota salah satu partai politik," tegasnya.

Moi juga menilai rangkap jabatan antara anggota legislatif dan pengurus wilayah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta pelanggaran etika, yang berisiko sanksi administratif hingga pemberhentian dari salah satu jabatan.

Atas hal itu, ia meminta Wali Kota Pekanbaru mengevaluasi jajaran perangkat kelurahan, serta meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru memberikan perhatian dan menindaklanjuti sesuai kewenangan.

"Kita berharap kepada Wali Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi jajaran perangkat desa/lurah, dan kita berharap kepada dewan kehormatan untuk memberikan sanksi kepada oknum anggota dewan tersebut," pintanya.

Pernyataan tersebut merupakan pendapat dan penilaian dari pihak LSM IPPH, bukan putusan resmi lembaga berwenang. Penilaian hukum atas status rangkap jabatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan instansi terkait.

Hak Jawab Masih Terbuka

Sebagai bentuk tanggung jawab jurnalistik dan keberimbangan informasi, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang diduga terlibat, yakni Ketua RW 06 yang dikabarkan masih aktif sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Konfirmasi dilakukan untuk memastikan identitas sosok dalam rekaman CCTV sekaligus meminta penjelasan atas dugaan ancaman, makian, dan tindakan yang membuat karyawan merasa ketakutan.

Media ini yang mencoba konfirmasi Kepada RW-06 melalui WhatsApp pribadinya dengan nomor +62 813-3881-8xxx
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi dari pihak yang bersangkutan belum diterima redaksi.

Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab atas pemberitaan ini. (Red: http//mediatransnews.com) *** Bersambung

 

TERKAIT