PEKANBARU, (MediaTransNews.com) - Polemik klaim Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru tak lepas dari perbedaan aturan lama dan aturan baru yang masih sering membingungkan masyarakat.

Dasar hukum awal penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut, total santunan JKM yang diterima ahli waris hanya sebesar Rp24.000.000, yang terdiri dari santunan sekaligus Rp16.200.000, santunan berkala 24 bulan sebesar Rp4.800.000, dan biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000.

Aturan itu kemudian diubah melalui PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015. Melalui PP 82/2019, pemerintah menaikkan manfaat JKM sebesar 75 persen menjadi Rp42.000.000 tanpa menaikkan iuran peserta. Rinciannya, santunan sekaligus naik menjadi Rp20.000.000, santunan berkala naik menjadi Rp12.000.000, dan biaya pemakaman naik menjadi Rp10.000.000.

Tidak hanya itu, PP 82/2019 juga menaikkan beasiswa pendidikan anak secara signifikan. Jika dalam PP 44/2015 beasiswa hanya Rp12.000.000 untuk satu anak dengan syarat masa iur minimal 5 tahun, maka dalam PP 82/2019 beasiswa menjadi maksimal Rp174.000.000 untuk dua anak hingga perguruan tinggi, dengan syarat masa iur minimal 3 tahun.

Artinya, yang berlaku saat ini untuk klaim JKM adalah nominal Rp42.000.000 sebagaimana diatur dalam PP 82/2019, bukan lagi Rp24.000.000 sebagaimana diatur dalam PP 44/2015. PP 82/2019 sendiri bukanlah aturan baru yang berdiri sendiri, melainkan perubahan atas PP 44/2015.

Klaim Ditolak, Ahli Waris Kecewa

Dalam kasus yang kini mencuat di Pekanbaru, ahli waris mengaku telah membayar iuran 3 bulan sekaligus, namun klaim dinyatakan belum memenuhi syarat karena masa kepesertaan dinilai belum berjalan 3 bulan berturut-turut.

Di sinilah letak polemiknya: antara aturan masa iur yang dipegang BPJS Ketenagakerjaan, dan rasa keadilan yang dirasakan ahli waris yang merasa sudah melunasi kewajibannya.

"Ahli Waris: Kami Sudah Lunas, Kenapa Tidak Dianggap?" ujar pihak ahli waris kepada media dengan nada kecewa.

Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Menanggapi hal tersebut, Kabid BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Wendri, memberikan penjelasan terkait regulasi yang berlaku.

Menurut Wendri, peserta baru yang meninggal dunia di bawah masa 3 bulan kepesertaan, maka iuran lebih akan dikembalikan kepada ahli waris sesuai regulasi yang berlaku.

"Kabid BPJS TK Wendri tegaskan TK baru jalan di bawah 3 bulan karena meninggal dunia, iuran lebih dikembalikan ke ahli waris," kata Wendri saat dikonfirmasi http://MetroSindo.com.

Wendri menegaskan, pihaknya bekerja berdasarkan regulasi yang ada, dan masa kepesertaan harus aktif berturut-turut minimal 3 bulan untuk memenuhi syarat klaim JKM.

Ahli Waris Minta Keadilan

Di sisi lain, ahli waris menilai penjelasan tersebut belum menjawab rasa keadilan mereka. Pasalnya, mereka merasa sudah membayar lunas 3 bulan sekaligus di awal, bukan menunggak atau membayar terlambat.

Mereka berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan, termasuk soal status pembayaran 3 bulan sekaligus dalam sistem, dan apakah pembayaran di muka tersebut seharusnya sudah dihitung sebagai masa iur 3 bulan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak ahli waris masih menunggu kejelasan lebih lanjut, sementara BPJS Ketenagakerjaan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku. (Red/tim) ***