PELALAWAN, (RIAU)  - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II-Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau terus meningkatkan kualitas Jalan termasuk Program Inpres jalan, yang mana salah satu diantaranya Jalan Inpres Ukui-Kapou Kab. Pelalawan, Prov Riau.

Peningkatan kualitas jalan yang diharapkan dapat memberi beragam manfaat bagi masyarakat setempat. Lebih khusus, menunjang distribusi barang atau hasil komoditas perkebunan masyarakat sekitarnya.

Namun harapan tersebut, sulit tercapai dan terwujud bila kualitas, kuatintas dan mutu pekerjaannya terkesan dikerjakan asal asalan alias asal jadi, bila pada pelaksanaan dilapangan tidak laksanakan sesuai RAB sebagaimana yang telah di isyaratkan.

Pantauan ivestigasi tim LSM IPPH bersama media di lokasi pada Jumat, 9/8/2.  Pada pekerjaan program Inpres daerah Tahun Anggaran 2023 yang menelan dana APBN sebesar 42 Miliar lebih dengan target panjang pekerjaan badan Jalan 5 Km, bahu jalan dan Dreanase yang berlokasi di Ukui Kopau Kab. Pelalawan.

Terlihat dalam pelaksanaan fisik dilapangan, seperti pada bahu jalan, selain pelaksanaan dengan spot-spot juga bahu jalan yang sebagain banyak tidak ada seminisasi juga Rabat beton bahun jalan tidak terlihat, sebagian tanah pada bahu jalan tidak ada bahkan mirisnya tanah dibawah bahu jalan semenisasi ada yang lonsor, pemiliharaan pada badan dan pembersihan pada bahu jalannya tidak terlihat bersih.

Juga pada pemasanagan gorong-gorong atau atau Box Culver aliran air yang melewati bawah badan jalan banyak yang bolong alias berlubang. Diduga hal ini akibat pemasangan Box Cuover secara sembarang dan bahkan sebagian saluran air dibawah badan jalan tidak terlihat pakai atau terpasang Box Culver.

Nah pada pelaksanaan pekerjaan Dreanase dengan spot-spot dan tidak tepat sasaran, yang mana rawan aliran air seharusnya adanya dreanase tapi tidak ada dreanasenya. Sehingga seminisasi bahu jalan turun hingga rentak karena akibat longsornya tanah oleh aliran air disaat waktu musim hujan. Sebagaimana kita ketahui, pentingnya Dreanase untuk menghindari terjadinya genangan air di permukaan bahu dan badan jalan dan dreanase mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan.

Juga pada bahu jalan rigit sebagian yang retak pacah tanpa ada perbaikan alias pemeliharaan dari dinas terkait, dalam hal ini Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II-Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau melalui rekanan atau kontraktor. Beber YH Ketua Bidang Ivestigasi DPP LSM IPPH kepada media. Selasa, 13/8/24 melalui WhatsApp pribadinya.

YH mengatakan. Bahwa dalam waktu dekat akan segera kita buat laporan Ke APH (Aparat Penegak Hukum), terkait paket pekerjaan PT. RMB (Riau Mas Bersaudara), selaku Kontraktor/Rekanan.  Selain kegiatan proyek program dana Inpres dan Herison (KA. Satker) juga Irfan Luthfi (PPK) kepada APH (Aparat Penegak Hukum). Karena kita menduga dalam pelaksanaan dan yang terlaksana dilapangan proyek tersebut tidak sesuai dengan RAB. Termasuk paket kegiatan APBD yang di kerjakan oleh PT. RMB tersebut.

Karena dengan anggaran yang mencapai 42 Miliar lebih tersebut, cukup agak besar. Selain Rigit ruas badan jalan sepanjang 5 Km, bahu jalan dan Dreanasenya yang hanya dilaksanakan atau di kerjakan dengan spot spot. Tegasnya.

Dihari yang sama, 2 (dua) orang warga yang berhasil di minta tanggapan oleh media di sekitar lokasi pekerjaan Rigit, dengan tanggapan yang sama. Mengatakan, kami berterimakasih sudah ada jalan rigit wilayah kami ini, tapi kekecewaan kami juga ada pada pekerjaan Gorong-gorong atau Box Culver itu. Adanya lubang dibawah badan jalan yang cukup besar takutnya lama-lama tambah besar lubang itu nanti bisa abruk selain badan jalannya yang sebagian retak belum ada perbaikan dan seminisasi bahu jalan dan dreanase tidak semua ada dan tanah campur pasir dan krekel penahan seminisasi bahu jalan sudah banyak yang longsor. Ucap warga yang meminta namanya untuk tidak ditulis dalam pemberitaan madia. (RL/Tim) ***