PEKANBARU, (MTNc) - Selain Miliaran dana publikasi media tiap tahunnya dianggarkan, juga miliaran rupiah dana lain dialokasikan ke sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi riau baik dari anggaran APBD dan APBD-P Prov riau, seperti nama kegiatan, "belanja bahan-bahan lainnya Dan pembuatan interior ruangan dan maubeler gedung dprd", sebagai mana yang tertera dalam pengumuman webset resmi di lpse juga kegiatan lain seperti biaya makan dan minum paripurna juga yang di kelola oleh sekwan Dprd prov riau.

Rony B, Ketua DPP LSM-IPPH (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat-Investigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum), yang turut serta mengambil bagian untuk  memantau dan mengawasi kegiatan pemerintah, juga yang diamanatkan UU KIP nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

Adapun Kegiatan yang dimahksud: 

Kegiatan Belanja bahan-bahan lainnya, dengan pagu anggaran Rp. 2.240.000.000,00, panawaran Rp.1.995.532.000,00. Pemenang CV.Triputra, NPWP 02.035.750.5-211.000, beralamat kantor di Jln. Pinang Merah No.20 pekanbaru Dan Kegiatan Pembuatan Interior Ruangan dan Maubeler Gedung DPRD Riau, dengan pagu anggaran Rp.3.600.000.000,00, penawaran pemenang tender dengan nilai Rp. 3.440.910.288,69. NPWP 66.829.092.7-216.000, beralamat kantor Jl.Pemuda Perum Pondok Mutiara Blok L No.37-pekanbaru.

Berdasarkan hal tersebut diatas. DPP LSM-IPPH, menyuratin Sekwan DPRD Prov riau. Dengan nomor surat: 019/DPP-LSM/IPPH/PKU/XI/2022, tertanggal 21 Nopember 2022. Surat LSM IPPH yang diterima oleh staf  humas sekwan DPRD Prov riau bernama Tari, sesuai yang tertera di bukti tanda terima surat. Inti isi surat, untuk minta klarifikasi atau penjelasan item dan progres juga tata cara pelaksanaan pada kegiatan tersebut. Beber Rony kepada media. Pada Jumat, 25/11/22 disalah satu kantin dikantor polda riau.

Lanjut Rony melalui media, agar Elly Wardhani Sekwan DPRD Riau atau melalui Ihksan kabag di sekwan DPRD riau juga sekaligus sebagai PPK dalam kegiatan tersebut. Untuk  terbuka dan mau memberikan klarifikasi kepada publik melalui Lsm dan media, hal ini supaya praduga publik terkait KKN yang selama ini begitu pudarnya kepercayaan masyarakat dan berpikiran negatif terhadap legislatif, eksekutif dan legislatif. Harapnya.

Lanjut Rony, masalah tersebut diatas. Tidak tertup kemungkinan dilaporkannya kepada APH (Aparat Penegakkan Hukum) bila pihak sekwan tidak mengklarifikasi dan tidak terbuka kepada publik, karena ini uang negara yang harus diketahui rakyat. Kenapa dirahasiakn, juga mengingatkan instansi terkait seperti BPK dan Inspektorat. Untuk mengaudit beberapa kegiatan di sekwan, agar tidak asal mengaudit alias menerima laporan diatas meja saja, harus di croscek bener-benar tata cara kelola itu barang, karena kita tau bersama. Yang menggunakan uang negara itu kan berasal dari uang rakyat dan di peruntuhkan untuk rakyat, tegas Rony. Yang juga sebagai owner media ini.

Terkait hal tersebut diatas. LSM bersama Media yang ketemu dengan Ihksan (kabag sekwan DPRD Riau sekaligus PPK) yang ditemani stafnya bernisial F, yang mengajak ketemu di salah tempat ngopi di komplek perumahan sekaligus kantor salah satu Forum yang berlokasi di wilayah Gobah tak juh dari jalan Pattimura. Namun dalam pertemuan yang dibahas bukannya balasan surat klarifikasi/konfirmasi dari LSM yang telah viral mencuap ke publik melalui pemberitaan media, tapi cerita lain yang tak ada kaitannya dengan isi surat klarifikasi.  Tak berselama pada pertemuan tersebut Ihksan bersama stafnya bernisial F keburu pergi, dengan alasan mau mengikuti rapat di DPRD, hingga sampai tayang lagi berita ini belum mendapat jawaban dari sekwan DPRD Riau. Beber Rony kepada media. Kamis, 1/12/22, disalah satu tempat di jalan hangtuah pekanbaru. (Tim) ***