Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 24 Januari 2020
INDEX BERITA

Tiga Terkena Banjir Puluhan Hektar Lahan Petani Terendam
Speed Boat Angkut 19 TKI dari Rupat Ke Malaysia Karam
Gugatan Ke LAMR Bengkalis Berakhir Sudah
Jalan Akses Menuju SDN 3 Bandar Agung Terendam Banjir
Sertijab Kejari Lampura Berjalan Hidmat
Ratusan Ketua RT Dan RW Demo Di Kantor Wali Kota Pekanbaru
MKKS Gelar Rapat Perdana DI SMP PRIMA Kotabumi
Kapolsek Perhentian Raja Dan TNI Serta Satpol PP Kab.Kampar Turun Gunung
Ketua DPRD Riau Eet Minta BNN Riau Dites Urine Para Kepala Daerah
Kejari Lampura Kunjungi Kantor PD-IWO
Sudah 3 Tahun Jembatan Kotabumi Tengah Barat Rusak
28 Desa Akan Gelar Pilkades Serentak
DPD LAN Riau Dan Beberapa DPC LAN Se Riau Segera Dilantik
Instruksi DPRD Ke Bupati Amril Soal Peredaran Narkoba
Kapolsek Perhetian Raja Tangkap Pelaku Pengeroyokan
Nikmati Sabu, Oknum Satpol PP Digrebek Polisi
Jafar Mantan Kades Bukit Batu Ditahan Jaksa
‎PERTINA Bengkalis Akan Gelar Pertandingan Tinju Di Lapangan Tugu
Terkait Tenggelamnya Siswa Kelas IV SDN I Abung Jayo
6 Orang Bakar Lahan Di Tahan Polres Bengkalis
Pernyataan Keseriusan Ketua DPRD Riau Eet
Polsek Kampar Kiri Hilir Amankan 4 Pelaku Judi Domino
Komunitas BKI Lampung Gelar Silaturahmi Di Kota Bumi
KNPI Bengkalis Gelar Pleno Persiapan Musda
Kapolres Bengkalis; Karhula Di Rupat Utara Kini Tinggal Pedinginan
Bengkalis
Solusi Pencegahannya Korupsi
Kasi Pidsus Agung Irawan Beberkan Soal Terjadinya Korupsi

Jumat, 10/01/2020 - 00:22:28 WIB
Kasi Pidsus Kejari Bengkalis Agung Irawan, S.H, M.H***
 
BENGKALIS, (Mediatransnews) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis menegaskan, bahwa di tahun 2020 kembali akan mengungkap dugaan kasus korupsi baru, yang bukan dari kegiatan di Pemerintahan Desa (Pemdes).

Hal ini disampaikan Kajari Bengkalis Nanik Kushartanti, S.H, M.H, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Agung Irawan, S.H, M.H, bahwa terkait dugaan korupsi terbaru tersebut, pihaknya kini sedang melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bukti-bukti.

"Kalau soal perkara dugaan korupsi dana UED-SP di Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, kita tinggal menunggu waktu yang paling tepat proses pendalam penyidikan. Sedangkan untuk kasus dugaan korupsi yang tengah kita dalami ini, tidak ada hubungannya dengan kegiatan di Pemerintahan Desa, "terang Agung kepada sejumlah awam media, Senin (06/01/19).

Terkait korupsi tersebut, Kasi Pidsus mengharapkan mulai tahun 2020 ini sudah tidak ada lagi korupsi di kalangan Pemerintahan Desa. Karena sepanjang 2019, dalam penanganan korupsi UED-SP di Desa mencapai 90 persen di tingkat Polres, Kejari, bahkan hingga tingkat Polda.

"Artinya, dengan tingginya kasus dugaan korupsi UED-SP di Desa mencapai 90 persen ini, membuktikan, bahwa program Simpan Pinjam di Desa sangat rentan dengan penyimpangan, yang seharusnya sudah tidak ada terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya, "ujarnya.

Solusi Agar Dana UED-SP Tidak Dikorupsi

Dijelaskan, Pemdes sendiri bukan hanya mengelola dana UED-SP mencapai Milyaran saja. Tapi di sana ada Dana Desa (DD) dari Provinsi dan Pusat, ada Anggaran Dana Desa (ADD) dari Pemkab, ada dana Instruksi Bupati (Inbup) juga dari Pemkab, yang diberikan setiap Desa dengan sejumlah mata anggaran digelontorkan tersebut mencapai Rp5 Milyar lebih.

Sehingga dengan anggaran yang besar itu, menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi, karena dimungkinkan tidak adanya kesiapan pihak Desa dalam pengelolaan keuangan.

"Oleh karena itu, kita menyarankan khusus dana UED-SP supaya tidak dikorupsi lagi, agar Pemerintahan Daerah membuat aturan baru terkait dana UED-SP yang begitu besar itu, dananya digunakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat tempatan.

Hal ini akan lebih bermanfaat, daripada uang dipinjamkan ke masyarakat untuk usaha, namun belum tentu digunakan untuk mengembangkan usaha alias fiktif, yang ujung-ujungnya dikorupsi, "tambahnya lagi.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Kasi Pidsus Agung Irawan sampaikan, terkait keuangan negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu (dikorupsi), Presiden sudah menegaskan bagi seluruh Penegak Hukum termasuk Kejaksaan, untuk lebih mengedepankan pencegahan daripada tindakan, dengan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

"Kalau di Kejaksaan, yang melakukan sosialisasi dalam pencegahan korupsi ini, bukan hanya di bagian Pidana Khusus (Pidsus) saja, tapi juga di intel dan Datun, "terang dia lagi.

Dengan melakukan pencegahan ini, tambah Agung, akan lebih efektif dalam penyelamatan keuangan negara, karena pelanggaran korupsi belum terjadi. Namun jika melakukan tindakan, maka pelanggaran korupsi sudah terjadi.

"Lebih jelasnya, dengan tindakan penegakan hukum kasus Tipikor ini, kerugian negara sudah terjadi. Dan dalam proses penanganannya, selain membutuhkan waktu, juga membutuhkan anggaran negara yang tidak sedikit, dari proses penyidikan hingga sampai proses sidang di Pengadilan, "tutup Agung.(Bp)***




() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved