PEKANBARU, (MTN) - Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu alat kelengkapan DPRD Riau terbentuk untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Riau 2020.

“RAPBD 2020 prosesnya masih jalan, sekarang kita masih menunggu dewan menyiapkan komisi dan fraksi. Untuk angkanya belum tahu lagi, tergantung pembahasan di dewan nanti,” jelas Gubernur Riau Syamsuar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD di tingkat provinsi hanya menunggu kesiapan dari dewan. Ranperda harus dibahas bersama Banggar Dewan.

“Kita sudah masukkan Ranperda kepada DPRD. Dan kita menunggu terbentuk AKD (Alat kelengkapan Dewan) dan Banggar," jelas Syahrial Abdi.

Pihaknya berharap AKD DPRD Riau secepatnya terbentuk agar pembahasan cepat selesai. Karena sesuai dengan aturan, penyerahan APBD ke Mendagri paling lambat akhir November 2019.

“Kita berharap batas waktu penyerahan Ranperda itu tanggal 30 November, untuk dievaluasi oleh Mendagri,” jelas Syahrial Abdi.

Sementara itu, disinggung mengenai APBD Kabupaten Kota yang telah menyerahkan ke Pemprov Riau untuk di evaluasi, Syahrial mengatakan, baru satu daerah yang telah diteken oleh Gubernur Riau.

Sementara daerah lain baru membahasnya bersama DPRD untuk selanjutnya di serahkan ke Pemprov.

“Yang sudah selesai dievaluasi itu Kota Pekanbaru. Satu lagi yang sudah menyerahkan Rokan Hilir. Mungkin minggu depan selesai. Untuk batas akhir penyerahan APBD Kabupaten Kota sama, tanggal 30 November,” ungkap mantan Pj Bupati Kampar ini.

Sementara itu, anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet yang dipilih Golkar untuk menjadi Ketua DPRD Riau mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu SK penetapan sebagai Ketua DPRD Riau defintitif. Karena untuk menetapkan AKD DPRD Riau juga harus menunggu pimpinan dewan definitif.

“Kita juga menunggu SK dan pelantikan ketua definitif. Setelah dilantik baru ditetapkan AKD. Saya juga berharap SK dari Mendagri dalam satu dua hari ini keluar agar kita bisa menyelesaikan APBD Riau 2020,” ujar pria yang akrab disapa Eet itu.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, perlu percepatan dalam mensyahkan APBD Riau 2020.

“Untuk mempercepatnya kami juga meminta agar Sekwan juga menjemput bola meminta agar SK penetapan Ketua DPRD diteken sehingga APBD bisa disahkan tepat waktu,” ungkapnya***