Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 07 08 2020
INDEX BERITA

Ada Pun 7 Perwira Menengah Polda Riau Di Mutasi Sebagai Berikut
Plt. Sekwan: Kalau Tidak Saya Anggarkan Dana Publikasi Media Kalian Mau Bilang Apa
Muscab III DPC HIMNI Kab. Siak Akan Di Gelar September 2020
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru
Polsek Siak Hulu Kampar Amankan Pelaku Penggelapan Sepeda Motor
Ketum IKNR Apresiasi Kinerja Polsek Bukit Raya Pekanbaru
Pengeroyoan Sadis Terhadap FR Bu,ulölö, Anton Lepok Menyerahkan Diri Melalui Ketum IKNR
IKNR: Minta Aparat Kepolisian Tangkap Pelaku Pengeroyokan Secara Brutal
Tak Terima Istrinya Di Beritakan, Syamsurizal Caci Maki Oknum Wartawan
PT. Agro Abadi Abaikan Perbup Terkait Upah Bongkar TBS
Istri AM Bupati Bengkalis Non Aktif Diduga Terima Uang Gratifikasi Rp23,6 M
Warga Meminta Pemilik Warung Remang -Remang Ditutup
Hendra Oknum PNS Di Kab. Siak Diduga Tipu BRM Senilai Rp124 Juta
DPW MOI Riau Resmi Serahkan Surat Audenci Di DPRD Kota Pekanbaru
Terkait Dana Publikasi Media, DPW MOI Riau Akan Surati DPRD Kota Pekabaru
DPW MOI Riau: Minta Wako Dan DPRD Pekanbaru Copot Badria Rikasari Dari Plt Sekwan
Miliaran Dana Publikasi Media Di DPRD Kota Pekanbaru Diduga Ajang Korupsi
Menkuham Yasona Laoly Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline Ke Indonesia
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kampar Sesali Sikap Pemda Kampar
Yan Prana Jaya, Mantan Kepala Bappeda Siak Yang Kini Menjabat Sekdaprov Riau Diperiksa Di Kejati Ria
LSM IPPH, Minta Pihak Dinas Terkait Dan Sekolah Transparan
Gampangnya Pihak Disdik Dan Sekolah Merespon Surat Keterangan Domisili Dan Miskin
Masrianto Muis: Minta Kepada Pihak PT. Indomarco Agar Diterima Pekerja Bongkar Muat
Bagian Betis VL Memar Dan Membiru Dan RM Luka Di Luntut
Muflihun, Devenitif Sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau
Inderagiri Hilir
Penuhi Undangan Presiden
Bupati Inhil Ikuti Rakornas Pengendalian Karhutla Di Istana Negara

Kamis, 08/08/2019 - 16:49:29 WIB
Bupati Inhil Saat Ikuti Rakornas Pengendalian Karhutla Di Istana Negara***
 
JAKARTA, (MTN) - Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Rakornas dihadiri Gubernur, Bupati/ Walikota, Pangdam, Kapolda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan Provinsi di wilayah rawan karhutla, dan instansi terkait yang diundang pada rakornas ini.

Sebagaimana diketahui, beberapa bulan belakangan, karhutla menjadi masalah terbesar di Indonesia. Musim kemarau menyebabkan lahan gambut di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan terbakar. Faktor lain disebabkan juga oleh banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab, membuka lahan dengan cara dibakar.

Bupati Inhil, HM Wardan menyebut bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah hal-hal yang memicu terjadinya karhutla ini. Menurutnya, berbagai cara harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya karhutla serta pencegahannya, baik dengan cara penyuluhan, kampanye, maupun sosialisasi.

“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak akan efektif dan tidak akan berhasil optimal, tanpa peran serta dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” pungkas Bupati.

Bupati mengaku akan sangat serius dalam hal penanganan Karhutla yang terjadi di wilayahnya, Kabupaten Inhil. Bupati menuturkan, Fenomena Karhutla yang terjadi pada tahun 2015 silam telah cukup memberikan pelajaran dan pengalaman baginya.

"Kebakaran seperti yang terjadi pada 2015, telah menghanguskan sekitar 800 ribu hektare dari 2,6 juta hektare lahan gambut dan menimbulkan asap yang sangat pekat hingga menimbulkan korban jiwa. Ini suatu pembelajaran bagi kita untum lebih fokus, baik dalam hal penanganan maupun pencegahan," papar Bupati.

Karhutla yang rutinterjadi dalam dua dekade terakhir, telah banyak menimbulkan kerugian, baik bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, diungkapkan Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.

"Dalam upaya mencegah karhutla nantinya, kita akan tetap berkoordinasi secara intensif, tidak hanya dengan pihak TNI/Polri, namun juga melibatkan peran aktif masyarakat," jelas Bupati.

Presiden Joko Widodo pada Rakornas saat itu, meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu oleh Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG), mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla.

“Usahakan jangan sampai kejadian, baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot kalau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Presiden berpesan, hal yang pertama diprioritaskan adalah pencegahan melalui patroli terpadu untuk deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor dan terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut.

“Kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah, dijaga terus terutama di musim kering," imbau Presiden seraya mengungkapkan langkah yang ketiga adalah sesegera mungkin melakukan pemadaman api setelah terdeteksi.

"Jangan biarkan api membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar,” imbuh Presiden.(Adv)***



Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved