Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 21 08 2019
INDEX BERITA

Tunggu SPT Untuk Lakukan Tindak Lanjuti Masalah Desa Pematang Kasih
BNN Riau Kembali Amankan 8 Kg Sabu Bersama BB Lainnya
Polsek Perhentian Raja Tangkap Pemilik Narkoba Dan Ganja Kering
Rapat Peripurna Ke-8 Masa Sidang II DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019
LK 02 Tanjung Harapan Masih Gelar Kegiatan Lomba
44 Anggota DPRD Lampura Resmi DiLantik 1 Tertunda
Wabup Tuba Barat Berikan Tali Asih Kepada Paskibraka
Syamsuar didampingi Kadis PU Riau Tinjau Proyek Pembangunan Durolis Di Rohil
Bupati Inhil Hadiri Acara Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Lapas Tembilahan
Pemkab Kampar Berikan Santunan Kepada LVRI Dan Perlansia
Bupati Inhil Ikuti Renungan Suci Dalam Keheningan Di TMP Yudha Bakti
Inspektur Upacara HUT RI Ke-74 Di Pimpin Langsung Oleh Gubernur Riau
Kapolsek Perhentian Raja IPTU Zulfatriano, SH Pimpin Upacara Penurunan Bendera
Kejaksaan Negeri Kampar Tahan Nurul Hidayah SE, Sekdes Gunung Sari
PC Muslimat NU Inhil Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
Lingkungan 2 Tulung Batuan Gelar Lomba Kegiatan
Umar Ahmad Bupati Tulang Bawang Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Lampura H.Agung Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Camat Siak Hulu Fajri,Hasbi, S,STP, Msi Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Sematkan Anugerah Satyalancana Karya Satya Bagi PNS Pemkab Inhil
Bupati Inhil Kukuhkan Paskibra Tahun 2019
Kapolri Intruksikan Seluruh Humas Polri Jalin Kerjasama Dengan Media Online
Persiapan Peringatan HUT RI Ke - 74 Dan Pencanangan Program Rumah Tahfidz
Tim Opsnal Polsek Siak Hulu Tangkap Pemilik Sabu
Pameran Riau Expo 2019, Tantangan Bagi Event Organizer
Pemprov. Riau
Rapat Sinkronisasi Pendidikan Di Riau
Pemprov Riau Gelar Rapat Sinkronisasi Pendidikan Di Riau

Kamis, 09/05/2019 - 08:40:10 WIB
Rapat Sinkronisasi Bidang Pendidikan antara pemerintah Provinsi Riau (Pemrov) Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Rabu (8/5/2019)***
 
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau menggelar Rapat Sinkronisasi Bidang Pendidikan antara Pemprov Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Rabu (8/5/2019).

Rapat yang dihadiri langsung Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudyanto, serta kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, ini membahas berbagai permasalahan pendidikan di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

Gubernur Riau, Syamsuar dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan menjadi suatu perhatian karena pendidikan termasuk dalam program kerjanya, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas.

"Menurut kenyataan sekarang ini, memang sesuai dengan program kami yakni pendidikan berkualitas, karena ini tanggung jawab kepala daerah," ujar Syamsuar.

Lebih lanjut Syamsuar menjelaskan, maju mundurnya pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai menengah berpengaruh pada kepala daerahnya. Karena jika pendidikannya maju, setiap kepala daerahnya bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia mengharapkan setiap kabupaten/kota dapat secara terbuka menyampaikan kebutuhannya.

Selain itu Gubri juga menginginkan agar pertemuan ini menjadi solusi terciptanya pemerataan di masing-masing daerah, karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda.

"Diharapkan anggaran yang digunakan untuk pendidikan sebanyak 20 persen, karena pendidikan adalah investasi masa depan untuk menciptakan SDM yang lebih baik lagi," harapnya.

Syamsuar juga mengungkapkan bahwa dari data sementara, wajib belajar 9 tahun hanya sekitar 86 persen saja, juga masih banyaknya keluhan dari guru-guru honorer karena minimnya pendapatan, padahal saat ini tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pendidikan dan harus dimanfaatkan.

"Mereka (guru honorer, red) juga harus mengikuti pelatihan atau pendidikan agar dapat mengikuti standar kompetensi yang ada," ungkapnya.

Syamsuar juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi daerah, seperti distribusi guru ASN, sarana prasarana, Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), hingga permasalahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru di Kota Pekanbaru.

"Semua ini kita lakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan, sehingga tidak ada kesan sekolah ini diperhatikan, yang lain tidak," pungkasnya. (Advetorial Pemprov Riau)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved