KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 27 Mei 2019
INDEX BERITA

Catur Sugeng : Mohon Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat, Bangun Kampar Lebih Baik
Elizaman Gulö Kritis Di Hantam Truk CPO
Gubernur Riau H Syamsuar Safari Ramadhan Di Kampar
Bupati Harapkan Program Listrik Desa Di Inhil Dapat Digesa
Pemko Pekanbaru Teken MoU Dengan Go-Pay Dan GoJek
Kejari Pekanbaru Pastikan Kasus Jalan TPA Diusut
Pembahasan Ranperda Pemekaran Kecamatan Di Pekanbaru
Sebagai Pemenang Lomba MTQ ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019
Muslimawati Serahkan Santunan Untuk 68 Anak Yatim Piatu
Wabup Harapkan Hubungan Baik Seluruh Forkopimda Inhil Tetap Terjalin
Ayam Di Pasar Senin Melonjak Naik
Gemar Siak Berzakat Bersama Gubernur Riau
Gubri H. Syamsuar Serahkan Zakat Sebesar Rp25 Juta Di Siak
Bupati Rohil H. Suyatno Mengucapkan Selamat Atas Kemenangan Jokowi- Maruf
Wabup Inhil Taja Syukuran Dan Buka Puasa Bersama Di Kediaman Dinas
IKA SMANSA Tembilahan Hulu Adakan Pemberian Takjil Selama Ramadan 1440 H
Peripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Prov. Riau Tahun 2018
Pemkab Kampar Distribusikan 17 Milyar Untuk Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Bupati Kampar: Pemkab Telah Usulkan Program Prioritas Ke Pusat
Puskesmas Kampar Timur Kecamatan Kampar Menuju Akreditasi
Wabup Inhil Safari Ramadan ke Kecamatan Kateman
Kabupaten Inhil Kembali Raih Opini WTP Dari BPK Perwakilan Riau
Amankan Seorang Wanita Yang Diduga Pengedar Narkoba
Amril Mukmini Ajak Masyarakat Giatkan Zakat
Pemko Safari Ke Masjid An Nur
Hukrim
Setelah Menemukan Bukti Permulaan Yang Cukup
KPK Tetapkan Bos Duta Palma Sebagai Tersangka

Selasa, 30/04/2019 - 11:43:47 WIB
KPK Tetapkan Bos Duta Palma Sebagai Tersangka***
 
JAKARTAKPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka. Selain itu KPK juga menjerat Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta serta Pemilik PT Duta Palma dan PT Darmex Group, Surya Damadi sebagai tersangka.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga pihak sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan KPK dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 September 2014.

Saat itu, KPK mengamankan uang dengan nilai total Rp 2 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat dan rupiah.

KPK saat itu menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung.

Menurut Laode, dua orang ini telah divonis bersalah di tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta hingga Mahkamah Agung.

"KPK kembali menyampaikan hasil penyelidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan Tahun 2014," kata Laode.

Surya diduga menawarkan Annas Maamun fee sejumlah Rp 8 miliar melalui Gulat, apabila areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Annas kemudian menginstruksikan bawahannya di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh Suheri dan Surya dalam peta lampiran surat gubernur.

Menurut Laode, Suheri diduga menyerahkan uang dollar Singapura senilai Rp 3 miliar melalui Gulat ke Annas Maamun. Uang itu diduga terkait kepentingan PT Palma Satu.

Perusahaan ini tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas sahamnya dimiliki Darmex Agro.

"SUD (Surya) diduga beneficial owner Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri) merupakan komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD," papar dia.

PT Palma Satu disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Suheri dan Surya disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.***


(Sumber:kompas.com)





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved