TAMBILAHAN - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Inhil menyatakan, bahwa laporan dana belanja publikasi yang diserahkan kepada Komisi I DPRD Inhil telah sesuai dengan penyampaian dalam forum Rapat Dengar Pendapat bersama wartawan.

Pernyataan tersebut muncul setelah beredar kabar spekulatif terkait dugaan ketidakselarasan laporan yang diserahkan Diskominfops Kabupaten Inhil dengan penyampaian pernyataan pada saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I (Satu) DPRD Inhil dan puluhan awak media.

Laporan yang disampaikan Diskominfops kepada Komisi I DPRD Inhil dimaksud, berisikan data nama media yang telah dan belum dibayarkan kontrak kerjasamanya. Selain itu, laporan tersebut juga memuat tentang alokasi dana belanja publikasi senilai Rp. 8 Milyar.

"Penyampaian dengan laporan kami ke Komisi I sudah klop. Nanti, untuk membuktikan itu kita ikuti saja proses pembuktian oleh BPK di akhir tahun anggaran ini (2018, red)," ujar Kepala Bidang P4KSDKI Diskominfops Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra, Tembilahan, Selasa (2/10/2018) malam.

Menurutnya, hasil audit oleh BPK akan lebih valid ketimbang berspekulasi dengan data yang belum jelas sumbernya. Trio Beni Putra mengatakan, BPK akan melakukan audit secara detail terhadap laporan keuangan Diskominfops, termasuk pada item kegiatan belanja publikasi.

"Kalau terus berspekulasi tanpa mengikuti proses pembuktian yang legal dalam pandangan hukum, ujungnya hanya akan menjadi fitnah dan mencoreng nama baik jajaran Diskominfops," ungkapnya.

Ihwal perincian alokasi dana belanja publikasi per media yang diminta, diungkapkan Trio Beni Putra bahwa hal tersebut merupakan urusan teknis dinas dan tidak bisa diserahkan selama tahun anggaran berjalan.

"Itu urusan teknis dinas. BPK selaku lembaga yang berwenanglah yang bisa meminta laporan rinci tersebut untuk diperiksa pada saat tahun anggaran habis," jelas Trio Beni Putra.(Adv)***