Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 21 08 2019
INDEX BERITA

Bupati Inhil Harapkan Pelayanan Dasar Berbasis Digital Diterapkan OPD Terkait
Tunggu SPT Untuk Lakukan Tindak Lanjuti Masalah Desa Pematang Kasih
BNN Riau Kembali Amankan 8 Kg Sabu Bersama BB Lainnya
Polsek Perhentian Raja Tangkap Pemilik Narkoba Dan Ganja Kering
Rapat Peripurna Ke-8 Masa Sidang II DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019
LK 02 Tanjung Harapan Masih Gelar Kegiatan Lomba
44 Anggota DPRD Lampura Resmi DiLantik 1 Tertunda
Wabup Tuba Barat Berikan Tali Asih Kepada Paskibraka
Syamsuar didampingi Kadis PU Riau Tinjau Proyek Pembangunan Durolis Di Rohil
Bupati Inhil Hadiri Acara Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Lapas Tembilahan
Pemkab Kampar Berikan Santunan Kepada LVRI Dan Perlansia
Bupati Inhil Ikuti Renungan Suci Dalam Keheningan Di TMP Yudha Bakti
Inspektur Upacara HUT RI Ke-74 Di Pimpin Langsung Oleh Gubernur Riau
Kapolsek Perhentian Raja IPTU Zulfatriano, SH Pimpin Upacara Penurunan Bendera
Kejaksaan Negeri Kampar Tahan Nurul Hidayah SE, Sekdes Gunung Sari
PC Muslimat NU Inhil Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
Lingkungan 2 Tulung Batuan Gelar Lomba Kegiatan
Umar Ahmad Bupati Tulang Bawang Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Lampura H.Agung Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Camat Siak Hulu Fajri,Hasbi, S,STP, Msi Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Sematkan Anugerah Satyalancana Karya Satya Bagi PNS Pemkab Inhil
Bupati Inhil Kukuhkan Paskibra Tahun 2019
Kapolri Intruksikan Seluruh Humas Polri Jalin Kerjasama Dengan Media Online
Persiapan Peringatan HUT RI Ke - 74 Dan Pencanangan Program Rumah Tahfidz
Tim Opsnal Polsek Siak Hulu Tangkap Pemilik Sabu
Rokan Hulu
Kuari Ilegal Bebas Beraktivitas Di Rohul
Usaha Galian C Di Rokan Hulu Tak Berizin Hingga Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Kamis, 13/07/2017 - 18:07:53 WIB
Jhoni Muchtar, Plt. Kepala Bapeda Rohul,  saat wartawan konfirmasi di ruang kerjanya***
 
MEDIATRANSNEWS, PASIR PENGARAIAN - Sejak peralihan kewenangan bidang pertambangan dari kabupaten Rohul ke Pemerintah Provinsi, seluruh usaha galian C atau kuari di Rohul dipastikan tidak lagi kantongi izin resmi, sehingga Pemkab Rohul rugi sekitar Rp1 miliar.

Sekarang, banyak kuari ilegal beraktivitas sehingga negara dirugikan. Itu akibat pengusaha kuari tidak membayar pajak. Kemudian, agar tidak terus berlanjut Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohul, Jhoni Muchtar, meminta Pemprov Riau segera proses izin yang sudah diajukan pengusaha galian C ke Pemprov Riau.

“Dengan diprosesnya perizinan kuari yang diajukan ke Provinsi Riau, maka daerah juga nantinya mendapatkan kontribusi dari sektor pajaknya,” kata Jhoni Muchtar.

Katanya lagi, sejak oktober 2016 lalu Pemkab Rohul tidak lagi berwenang terbitkan izin operasional galian C. Dengan perpindahan kewenangan tersebut, maka otomatis seluruh izin galian C, yang sudah diterbitkan Pemkab Rohul batal demi hukum. Artinya, seluruh Kuari yang beroperasi di Rohul ilegal.

"Terlepas dari itu, kebutuhan masyarakat akan matrial juga cukup tinggi oleh karena itu dalam waktu dekat kita juga akan dipanggil pemprov Riau untuk membahas terkait izin quari ini.

Karena dari laporan dari Dinas Lingkungan Hidup sudah banyak juga pengusaha yang tengah mengurus dokumen UPL dan izin lingkungannya," sebut Jhoni Muchtar.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan matrial pembangunan. Keberadaan galian C juga merupakan salah-satu sumber PAD terbesar di Rohul. Tahun 2016 saja, dari sektor galian C, Pemkab Rohul menerima PAD capai Rp800 juta rupiah. Meski izin operasional kuari tidak diterbitkan Pemprov Riau. Namun berdasarkan UU 28, pajak galian C 100 persen tetap diterima daerah.

“Tentunya daerah dirugikan, karena Pajak kuari salah satu sumber PAD terbesar kita.Semakin banyak kuari yang tidak berizin kita tidak bisa mengutip pajaknya," sebut Joni.

Kedepannya kata Joni, dirinya akan mengumpulkan seluruh pengusaha galian C sehingga pajak kuari dapat terhimpun maksimal.

Dengan pengintesifkan penertiban izin, dirinya optimis potensi pajak galian C dapat digenjot hingga Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per tahunnya.

"Tentunya kita akan buat regulasi sesuai aturan yang ada, kita juga akan intensifkan sidak ke lapangan. Malaha kedepannya, kita juga akan buat semacam deposit bagi pengusaha kuari, sehingga pengusaha kuari tidak akan lari dari tanggung jawabnya membayar pajaknya ke daerah," harap Jhoni. (Rmt)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved