Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 13 Desember 2019
INDEX BERITA

Kompol Bainar SH, MH Pimpin Pemusnahan Narkotika Jenis Extasi
Instiawati Ayus, Minta Aparat Dan Disnaker Usut Kasus Tewas Marlis
Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi Terima Panghargaan Dari Presiden
Diduga Melakukan Hubungan Sex Terhadap Anak Kandungnya
Pimpinan Anak Cabang PDIP Bersama DPC PDIP Kampar Gelar Rapat Rutin
Kapolsek Perhetian Raja Iptu Zulfatriano SH, Jadi Narasumber
Rianti Janda Tiga Anak, Berharap Perhatian Dari Pihak Pemerintah
Kondisi Pekerjaan Proyek Lanjutan Jalan Sei Rakyat-Sei Siarti Yang Menelan Dana Miliaran Rupiah
Diduga EZ Dan TZ Warga Rambah Samo Asal Nias Tertimbun Tanah Longsor
Kade Rismanto: Mulai Saat Ini Berobat Gratis Cukup KK Dan KTP
AR Alias Cemot Diduga Meninggal Akibat Sengatan Arus Listrik
AKBP Muhammad Kholid Janji Berantas Segala Perjudian Dan Sejenisnya Di Wilayah Kampar
Polres Kampar Gelar Acara Penyambutan Kapolres Yang Baru
Satbrimob Polda Banten Gelar Patroli Pasca Pungut Suara
Colt Diasel Pangangkut Tenaga Kerja Akasia Terbalik Hingga 17 Orang Luka Parah
Kabidhumas Polda Banten Meninjau TPS Saat Pencoblosan Berlangsung
AR Diduga Meninggal Di Tempat Kost Karena Sakit
Polresta Pekanbaru Amankan Premanisme Yang Beroperasi Di Jln. Tuaku Tambusai
Seminar Penguatan Organisasi Yang Diselenggarakan FPK Riau
Polsek Bukit Raya Tangkap 4 Orang Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Pemprov Riau Sambut Baik Dan Mendukung Kehadiran LAN Di Riau
Pemilik Home Industry Narkoba Dibawa Ke Polda Riau
Tempo Dua Bulan AKBP Nandang M.W Berhasil Tangkap Beberapa Bandar Dan BB Narkotika
AKBP M.Kholid Dilantik Jadi Kapolres Kampar Gantikan AKBP Asep Darmawan
DR.H. Furdaus. ST.MT, Ajak Warga Pekanbaru Gemar Makan Ikan
Rokan Hulu
Kuari Ilegal Bebas Beraktivitas Di Rohul
Usaha Galian C Di Rokan Hulu Tak Berizin Hingga Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Kamis, 13/07/2017 - 18:07:53 WIB
Jhoni Muchtar, Plt. Kepala Bapeda Rohul,  saat wartawan konfirmasi di ruang kerjanya***
 
MEDIATRANSNEWS, PASIR PENGARAIAN - Sejak peralihan kewenangan bidang pertambangan dari kabupaten Rohul ke Pemerintah Provinsi, seluruh usaha galian C atau kuari di Rohul dipastikan tidak lagi kantongi izin resmi, sehingga Pemkab Rohul rugi sekitar Rp1 miliar.

Sekarang, banyak kuari ilegal beraktivitas sehingga negara dirugikan. Itu akibat pengusaha kuari tidak membayar pajak. Kemudian, agar tidak terus berlanjut Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohul, Jhoni Muchtar, meminta Pemprov Riau segera proses izin yang sudah diajukan pengusaha galian C ke Pemprov Riau.

“Dengan diprosesnya perizinan kuari yang diajukan ke Provinsi Riau, maka daerah juga nantinya mendapatkan kontribusi dari sektor pajaknya,” kata Jhoni Muchtar.

Katanya lagi, sejak oktober 2016 lalu Pemkab Rohul tidak lagi berwenang terbitkan izin operasional galian C. Dengan perpindahan kewenangan tersebut, maka otomatis seluruh izin galian C, yang sudah diterbitkan Pemkab Rohul batal demi hukum. Artinya, seluruh Kuari yang beroperasi di Rohul ilegal.

"Terlepas dari itu, kebutuhan masyarakat akan matrial juga cukup tinggi oleh karena itu dalam waktu dekat kita juga akan dipanggil pemprov Riau untuk membahas terkait izin quari ini.

Karena dari laporan dari Dinas Lingkungan Hidup sudah banyak juga pengusaha yang tengah mengurus dokumen UPL dan izin lingkungannya," sebut Jhoni Muchtar.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan matrial pembangunan. Keberadaan galian C juga merupakan salah-satu sumber PAD terbesar di Rohul. Tahun 2016 saja, dari sektor galian C, Pemkab Rohul menerima PAD capai Rp800 juta rupiah. Meski izin operasional kuari tidak diterbitkan Pemprov Riau. Namun berdasarkan UU 28, pajak galian C 100 persen tetap diterima daerah.

“Tentunya daerah dirugikan, karena Pajak kuari salah satu sumber PAD terbesar kita.Semakin banyak kuari yang tidak berizin kita tidak bisa mengutip pajaknya," sebut Joni.

Kedepannya kata Joni, dirinya akan mengumpulkan seluruh pengusaha galian C sehingga pajak kuari dapat terhimpun maksimal.

Dengan pengintesifkan penertiban izin, dirinya optimis potensi pajak galian C dapat digenjot hingga Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per tahunnya.

"Tentunya kita akan buat regulasi sesuai aturan yang ada, kita juga akan intensifkan sidak ke lapangan. Malaha kedepannya, kita juga akan buat semacam deposit bagi pengusaha kuari, sehingga pengusaha kuari tidak akan lari dari tanggung jawabnya membayar pajaknya ke daerah," harap Jhoni. (Rmt)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved