MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Berdasarkan reses yang dilakukan anggota DPRD Riau, DR Taufik Arrahman di  Kecamatan Limapuluh beberapa waktu lalu, warga Kelurahan Tanjung Rhu menginginkan adanya sekolah SMA atau SMK di wilayah itu.

“Di lingkungan sana penduduknya sangat padat. Disana hanya ada SD dan SMP. Mereka  menginginkan agar pemerintah membangun SMA atau Sekolah Kejuruan agar anak anak mereka tidak terlalu jauh bersekolah”, ujar Taufik Arrahman saat ditemui, Senin (10/4).

Anggota Komisi A DPRD Riau itu menjelaskan, aspirasi warga Tanjung Rhu tersebut didasarkan atas jarak tempuh yang cukup jauh menuju SMA atau SMK yang mencapai sekitar 3 kilometer.

“Setahu saya tanah pemerintah ada disana seluas 1 hektar. Tentunya ini menjadi tugas kita agar Pemprov dan Pemko Pekanbaru bisa sinkron karena kewenangan SMA/SMK berada di provinsi”, harap Taufik Arrahman.

Politisi asal Partai Gerindra itu mengatakan, terkait lahan pemerintah bisa mencarikan demi mewujudkan pembangunan sekolah dimaksud.

“Intinya, bagaimana agar sekolah SLTA ada di lingkungan sana”, tegas Taufik.

Sedangkan soal pendanaan pembangunan sekarang kalau ngak salah ada program “ kotaku” di Dinas PU kota Pekanbaru. Diakui, memang semua proyek melalui lelang. Namun pemegang kontrak nantinya harus lebih mengutamakan pekerja tempatan, karena ini menjadi keluhan warga juga.

Sementara terkait bangunan SMP yang dibangun Dinas Pendidikan kota Pekanbaru di Jalan Damai Ujung kelurahan Palas Kecamatan Rumbai tahun 2016 lalu, anggota DPRD Riau asal dapil Pekanbaru itu mendesak agar segera difungsikan.

“Iya kalau  secara fisik sudah selesai dan pendukung lainnya sudah lengkap seperti jalan, yah kita Pemko Pekanbaru segera memfungsikan”, tutup Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau tersebut.

Sebelumnya, Lurah Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Aris Naldi SH pekan kemarin mengatakan, Pemko Pekanbaru berencana membangun sebuah sekolah di Kelurahan Tanjung Rhu.

Ia mengatakan, terkait lahan ada tanah kosong milik warga sekitar 2 hektar di Jalan AMD. Si pemilik tanah, kata Aris Naldi bersedia melepaskan dengan harga Rp 250 ribu per meter.

“Masalah itu sudah kita sampaikan melalui Musrenbang kemarin. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir oleh Pemko sehingga keinginan warga agar dibangunkan sekolah di wilayah ini bisa terwujud”, ucap Aris Naldi. (Aw/Mtn)***