MEDIATRANSNEWS, SIAK - Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau di Hotel Grand Mempura, Siak Sri Inderapura, Minggu (12/2/2017).

Pada kesempatan itu, Gubri mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di Pemprov Riau maupun di kabupaten/kota agar lebih bekerja keras untuk mendapatkan dana dari APBN, karena terbatas anggaran di daerah.

"Harus lebih proaktif lagi kita jemput bola ke pemerintah pusat," kata Gubri.

Dijelaskan Andi, pada rakor ini Pemprov Riau sengaja mengundang kementerian terkait agar bisa menyampaikan berbagai, sehingga diharapkan bisa mendukung program yang akan dicapai dalam target RPJMD Riau.

laksanakan rakor ini di Siak, agar dapat mengembangkan potensi daerah, termasuk pariwisatanya," kata Gubri.

Bupati Siak H Syamsuar memaparkan program 100-0-100 (seratus nol persen) yang ditargetkan tuntas tahun 2025, yang mengacu kepada RPJMN. Program 100-0-100 dimaksudkan untuk ketersedian air minum, menekan persentase kawasan kumuh diperkotaan menjadi 0% dan meningkatkan sanitasi menjadi 100% termasuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat tidak mampu.

"Mulai dari SPAM (sistem penyedian air minum) di Siak yang sudah mencapai 71,05 persen, targetnya di 2019 bisa mencapai 100 persen," ujarnya.

Bupati mengharapkan dukungan dan bantuan APBD Riau untuk capaian targetnya. Dari 14 kecamatan di Siak, tinggal Kerinci Kanan yang belum terlayani, karena sulitnya mencari sumber air baku.

Sementara, penanganan kawasan kumuh diperkotaan telah dilaksanakan, dimana realisasinya sebesar 10,22 persen.

Artinya masih ada sekitar 87,78 persen. Sesuai ketentuan, 10-15 persen diantaranya merupakan kewenangan provinsi, dan diatas 15 persen merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Khusus kawasan kumuh yang berada disepanjang Sungai Siak secara bertahap telah ditangani melalui APBD Kabupaten Siak. Mayoritas yang tinggal disana adalah warga keturunan Tionghoa. Kawasan itu saat ini telah dibenahi menjadi objek wisata buatan baru dengan konsep Warterfront City, diberi nama Tepian Bandar Sungai Jantan," ujarnya.

Untuk penanganan sanitasi yang layak bagi masyarakat, progres yang telah dicapai hingga tahun 2016 ini mencapai 65,42 persen, dalam bentuk jamban sanitasi permanen (JSP). Adapun program sanitasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2019 nanti adalah pembuatan toilet umum, tani septic, dan ipal komunal.

Di bidang perumahan rakyat, Pemkab Siak telah mengupayakan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat tidak mampu. Dalam rentang waktu tahun 2003-2016 telah terbangun 775 unit RLH atau 47,89 persen dari total 1.618 unit rumah yang tidak layak huni.

Pada tahun 2017 ini, direncanakan Pemrov Riau juga akan membantu pembangunan bagi 166 unit RLH, sehingga ditargetkan hingga akhir 2017 nanti persentase RLH di Kabupaten Siak naik menjadi 58,15 persen dengan jumlah keseluruhan 941 unit.  Sisanya sebanyak 677 unit RLH ditargetkan akan dibangun pertahunnya sebanyak 100 unit, targetnya di tahun 2024 sudah 100 persen.

Ketua Panitia Penyelenggara Kadis PKPP Riau M Amin dalam kesempatan tersebut memaparkan sinergitas pembangunan antar sektor. Melalui Rakor diharapkannya bisa terjalin sinergi dalam mendorong berbagai kepentingan masyarakat di Riau. Kegiatan ini mengangkat tema sinergitas penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai penunjang pariwisata dan budaya di Riau.

"Ini yang akan dibahas bersama hingga Selasa nanti. Mudah-mudahan dengan kehadiran perwakilan pemerintah pusat, bersama seluruh kabupaten/kota dapat dibahas keperluan daerah dalam pengembangan kawasan," jelasnya.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Siak Alfedri, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, sejumlah pejabat tinggi pratama Pemprov Riau, dan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eko D Heripoerwanto***