PEKANBARU, (MTNc) - Sebagaimana hasil invenstigasi dan temuan DPP LSM-IPPH, (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat - Ivenstigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum) bersama LSM LGS (Lembaga Garuda Sakti) DPW Riau dilapangan bersama Tim Media pada 26 Februari 2024. Melalui surat klarifikasi dan konfirmasi yang mana Tim telah menyuratin Bupati Kab. Pelalawan, CQ. Kapala Dinas PUPR Kab. Pelalawan, tertanggal 4 Maret dengan nomor surat 017/DPP/LSM-IPPH/PKU/III/2024.

Adapun beberapa hal, terkait Tentang tata cara pelaksanaan Pekerjaan Paket 10, Pembangunan Penguatan Tebing Sungai Teluk Meranti Kawasan BONO (DBH DR). Yang juga hal ini sebagai salah satu acuan kami untuk membuat laporan ke pihak penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Ucap Rony Ketua LSM IPPH kepada kepada media. 11 Meret 2024 di salah satu tempat di Pekanbaru.

Rony memaparkan secara singakat menjelaskan, bahwa Pekerjaan Paket 10, Pembangunan Penguatan Tebing Sungai Teluk Meranti Kawasan BONO (DBH DR) tersebut yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, (DBH/DR) dengan No. Kontrak 610/PUPR/SDA/OP-Sungai/APBD/Lelang/Kotrakt/2023/013. Tgl. Kontrak 20 Juli 2023. Waktu Pelaksana 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Hari Kalender. Waktu Pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender. Nilai Kontrak Rp. 16.000.000.000,01, Kontraktor Pelaksana PT. Polada Mutiara Aceh, Konsultan Pengawas PT Mitra Utama Estuari

Adapun Temuan Team di lapangan pada 26/02/2024. Sebagai berikut;

Pada pamasangan Besi Ulir dan Besi Polos dan dengan ukuran bervariasi, ada yang 12 Inchi dan 10 Inchi, juga jarak besi tidak merata alias bervariasi.

Sebagian banyak pada pekerjaan beton tidak padat, hal ini diduga tidak memakai alat pamadat yang memadai sebagaimana pada pengecoran beton. Sangat minim anyaman pengikat besi antara besi yang lain. Campuran pasir, krikil dan semen tidak sesuai semestinya sebagaimana yang tercantum dalam RAB.

Kami menduga Pembangunan Turap Bono tidak memiliki Kajian Amdal, untuk kajian penanganan Abrasi. Juga kami temukan dan sangat terlihat jelas keterlambatan pelaksanaan, hal ini juga kami belum mendapat informasi kendalanya apa dan seperti apa sanksi terhadap rekanan / kontraktor. Dan juga kami menduga masih banyak hal lain atau item lainnya yang tidak dilakukan dan di laksanakan sebagaimana yang tertera dalam kontrak kerja. Dan kita menduga pekerjaa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Gagal Kontruksi.

Kita dari LSM, sangat menyayangkan Pihak Bupati Pelalawan dan Dinas PUPR Kab. Pelalawan yang sampai saat ini belum memberikan keterangan kepada kami terkesan mengabaikan surat klarifikasi dan konfirmasi kami. 

Dan dalam waktu dekat, akan segera kita persiapkan laporan ke APH (Aparat Penegak Hukum), terkait proyek tersebut diatas. Tegas Rony.

Pada waktu yang bersamaan , Feri Yasman Ketua DPW LGS Riau. Mengatakan hal yang sama, bahwa Pamasangan Besi Ulir dan Besi Polos dan dengan ukuran bervariasi, ada yang 12 Inchi dan
10 Inchi, juga jarak besi tidak merata alias bervariasi.

Pada pekerjaan beton tidak padat alias tidak berisi, anyaman besi banyaknya Kurang pengikat antara besi yang lain. Dan campuran pasir, krikil dan semen pada pembangunan Turap Bono kita menduga dan meyakinkan bahwa tidak sesuai pada RAB sebagaimana dalam kontrak kerja. Ucap Feri. (Tim) ***