Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 28 09 2020
INDEX BERITA

Sekelompok Orang Yang Di Bawa Marlis Rusak Fasilitas Warung Tuak
SD Negeri 61 Pekanbaru Raih Juara 2 FLS2N Tingkat Kota dan Juara 3 Tingkat Provinsi
HL Seorang Janda Di Temukan Sudah Tidak Bernyawa Di Kamar Hotel
Judi Jenis Togel Marak Di Kec. Siak Hulu, Aparat Kemana saja?
Polsek Siak Hulu Kampar Ungkap Kasus Pencurian Mobil L 300
Tokoh Masyarakat Kecamatan Sirombu Gelar Doa Bersama Untuk Bapaslon ELMAR
DPW MOI Riau Rapat Eveluasi Panitia Rakerwil Lewat Zoom Meeting
Bupati Kampar Serahkan 91 Bantuan Sosial Beras (BSB)
Aliman Makmur: Areal PT RPS Bukan Lagi Di Kawasan Industri
Monitoring Dan Evaluasi Atas Progress Rencana Aksi
Bupati Kampar Tanam Benih Jagung
Nurbit : Melalui Sosialisasi Kita Berharap Masyarakat Mematuhi Protokol Kesahatan
Pasangan ELMAR Akan Berikan Garansi Dan Asuransi Jika Petani Gagal Panen
Sefianus Zai : PT. MUP Sebaiknya Taat Hukum UU Ketenaga Kerjaan
LSM: Pembangunan Danau Rusa Diduga Gagal Kontruksi
Jajaran Polda Riau Kunjungan Dan Silaturahmi Dengan Ketua DPP IKJR Prov Riau
Bupati Kampar Sosialisasikan Perbup Nomor 44 Tahun 2020
Anggota DPRD Kampar, Minta Dinas Periwisata Serius Awasi Proyek Danau Rusa Kampar
MA Pelaku Tabrak Lari Pesepeda Akhirnya Serahkan Diri
Mobil Yang Diduga Penabrak Pesepeda Akhirnya Di Temukan
Wujud Syukur Atas Anugerah Kemerdekaan Yang Ke 75, Bupati Kampar Terima UPK 75 Ribu
Penegak Hukum Dan Semua Elemen Masyarakat Harus Ambil Bagian Berantas Narkoba
Sekda Kampar : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan Dan Pastikan Layanan Kesehatan
Sekda Kampar : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan Dan Pastikan Layanan Kesehatan
Sekda Kampar : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan Dan Pastikan Layanan Kesehatan
Pemprov. Riau
Pemprov Riau Menangkan Gugatan Morlan S
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru

Rabu, 29/07/2020 - 21:51:54 WIB
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) -  Pemerintah Provinsi Riau memenangkan gugatan yang diajukan mantan Anggota DPRD Kampar Morlan Simanjuntak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Rabu (29/7/20).

Morlan yang sudah di berhentikan  Partai PDI Perjuangan karena kasus hukum pada tanggal 2 Desember 2019  itu menolak Surat Keptusan (SK) Gubernur Riau tentang pemberhentiannya tanggal 9 April 2020 sebagai Anggota DPRD Kampar serta  menolak dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dirinya kepada Anotona Nazara calon legislatif daerah Kampar lima meliputi Siakhulu- Perhentian Raja pemenang suara terbanyak kedua.

Sidang pembacaan putusan gugatan itu dibacakan oleh Majelis hakim yang dipimpin Sri Setyowati SH MH."Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,"kata hakim.

Atas putusan hakim itu, Kepala Biro Hukum Elly Wardhani SH MH mengatakan jika pihaknya menyambut baik putusan hakim PTUN Pekanbaru. Menurutnya, hakim telah memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan.

"Alhamdulillah, kita menang dalam gugatan ini. Hakim sudah memutuskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya,"kata Ely didampingi Kabag Bantuan Hukum Yan Dharmadi SH MH.

Terkait proses hukum selanjutnya, Ely mengaku masih menunggu sikap dari penggugat (Morlan-red)."Kita tunggu apakah penggugat banding atau tidak,"ulasnya.

Apabila penggugat menyatakan banding papar Ely, tentu pihaknya dengan tim akan menyiapkan kontra memori bandingnya. Namun apabila tidak banding, artinya putusan itu dinyatakan Inkrah.

Ely menambahkan, Morlan menggugat Gubernur Riau ke PTUN karena menerbitkan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kampar, dalam hal. Morlan tidak menerima adanya penerbitan SK tersebut.

Sementara pihak Pemprov Riau harus menerbitkan SK Pemberhetian tersebut, karena memang diusulkan oleh partai politik (Parpol). Kemudian juga ada usulan dari KPU dan Bupati Kampar untuk pergantian antar waktu (PAW) Morlan.

"Oleh karena itu, Gubernur sesuai aturan hukum, mau tidak mau harus memproses paling lambat 14 hari. Justru menjadi salah bila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Gubernur, karena dinilai melanggar undang-undang,' sebutnya.

SK yang dikeluarkan Gubernur Riau itu telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemprov Riau dalam hal ini sifatnya menjalankan administrasi hukum, tegasnya. (Rls). 





Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved