Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 07 Juli 2020
INDEX BERITA

Yan Prana Jaya, Mantan Kepala Bappeda Siak Yang Kini Menjabat Sekdaprov Riau Diperiksa Di Kejati Ria
Polsek Siak Hulu Berikan Bingkisan Kepada Pur Dan Warakauri
Gampangnya Pihak Disdik Dan Sekolah Merespon Surat Keterangan Domisili Dan Miskin
Masrianto Muis: Minta Kepada Pihak PT. Indomarco Agar Diterima Pekerja Bongkar Muat
Bagian Betis VL Memar Dan Membiru Dan RM Luka Di Luntut
Muflihun, Devenitif Sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau
Bupati Kampar Tabur 100.000 Ekor Benih Ikan
RDP Komisi II DPRD Kampar Bersama Lima Puluh Kepala Desa
Pesawat Tempur TNI AU Jatuh Di Pemukiman Warga
Gubri: Mengajak Pejabat Yang Baru Dilantik Untuk Sama-sama Bekerja Keras
Pemangkasan Dana Publikasi Mengundang Kekecewaan Madia
Terkait Kerjasama Media, Kadis Kominfo Kampar Tidak Jawab Konfirmasi Wartawan
EM Penganiayaan DH Resmi Di Tetapkan Sebagai Tersangka
A. Nazara, Anggota DPRD Kampar Kunjungi Korban Dampak Ledakan Tungku PT. RPS
Keberadaan Green Hotel Perawang Diduga Tanpa IMB Dan Izin Lainnya
Raja Adnan: Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Yang Paling Bertanggung Jawab
Diduga Akibat Pabrik Meledak, Beberapa Karyawan Cidera Dan Rumah Warga Rusak
Nias Peduli Covid-19 Riau Kembali Berbagi Kasih Dan Berkat Tahap II
Kapolres Pelalawan AKBP Indra W, S.IK Berikan Penghargaan Beprestasi
Anggota DPRD Pekanbaru Berjanji Mengusut Persoalan Bantuan Covid
Wagubri Menilai Ketahanan Pangan Merupakan Hal Penting
RN Ketua DPC BPAN, Angkat Bicara Terkait Galian C Illegal Di Rohul
Ranperda Revisi RPJMD 2017-2020 Kota Pekanbaru Ditolak Gubernur
Gerakan Nahdlatul Ulama Riau Peduli Covid-19
DPC IKNR Siak Hulu Bagikan Sembako Dan Masker Kepada Warga
Pelalawan
Terkait Korupsi Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Transmisi PDAM
Muhammad Sudah Dua Bulan DPO, Polda Riau Belum Temukan

Selasa, 05/05/2020 - 20:10:12 WIB
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau belum menemukan Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad ST MP. Kendati, tersangka dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir itu, sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) sejak dua bulan lalu.

Muhammad setelah ditetapkan DPO berdasarkan surat yang dikeluarkan Ditreskrimsus Polda Riau Nomor : DPO/10/2020/Reskrimsus yang ditandatangani Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi tertanggal 2 Maret lalu. Penetapan ini, lantaran Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mangkir tiga kali dari panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka.

Namun, seiring berjalannya waktu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis kala itu masih berkeliaran dan belum tertangkap oleh Ditreskirmsus Polda Riau. Meski juga sudah dilakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan agar tidak ke luar negeri.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto dikonfirmasi perihal tersebut, tak menampiknya. Diakuinya, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau belum menemukan tersangka dugaan korupsi kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Riau. "Belum ditemukan (tersangka Muhammad ST MP, red)," ungkap Sunarto, Senin (4/5/2020) dikutip dari riaupos.

Lebih lanjut, ditambahkan perwira berpangkat tiga bunga melati, untuk proses penyidikan perkara yang terjadi tahun 2013 lalu, terus berjalan. Saat ini, penyidik masih melakukan pemberkasan. "Penyidikannya masih berjalan," kata Sunarto.

Orang nomor dua di Negeri Sri Junjungan itu merupakan tersangka keempat dalam perkara seniliai Rp3,4 miliar. Ini diketahui, berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejati Riau dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau tertanggal 3 Februari 2020 lalu.

Penetapan ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Mengingat pada rasauh itu, Muhammad melakukan perbuatan melawan hukum di antaranya menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana. Meski yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski sudah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap.

Dengan alasan anggaran akhir tahun dan takut dikembalikan kalau tidak dilakukan pencairan. Lalu, menandatangani dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. (Rls)***



Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved