Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 22 09 2020
INDEX BERITA

DPW MOI Riau Rapat Eveluasi Panitia Rakerwil Lewat Zoom Meeting
Bupati Kampar Serahkan 91 Bantuan Sosial Beras (BSB)
Aliman Makmur: Areal PT RPS Bukan Lagi Di Kawasan Industri
Monitoring Dan Evaluasi Atas Progress Rencana Aksi
Bupati Kampar Tanam Benih Jagung
Nurbit : Melalui Sosialisasi Kita Berharap Masyarakat Mematuhi Protokol Kesahatan
Pasangan ELMAR Akan Berikan Garansi Dan Asuransi Jika Petani Gagal Panen
Sefianus Zai : PT. MUP Sebaiknya Taat Hukum UU Ketenaga Kerjaan
LSM: Pembangunan Danau Rusa Diduga Gagal Kontruksi
Jajaran Polda Riau Kunjungan Dan Silaturahmi Dengan Ketua DPP IKJR Prov Riau
Bupati Kampar Sosialisasikan Perbup Nomor 44 Tahun 2020
Anggota DPRD Kampar, Minta Dinas Periwisata Serius Awasi Proyek Danau Rusa Kampar
MA Pelaku Tabrak Lari Pesepeda Akhirnya Serahkan Diri
Mobil Yang Diduga Penabrak Pesepeda Akhirnya Di Temukan
Wujud Syukur Atas Anugerah Kemerdekaan Yang Ke 75, Bupati Kampar Terima UPK 75 Ribu
Penegak Hukum Dan Semua Elemen Masyarakat Harus Ambil Bagian Berantas Narkoba
Sekda Kampar : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan Dan Pastikan Layanan Kesehatan
Sekda Kampar : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan Dan Pastikan Layanan Kesehatan
Sekda Kampar : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan Dan Pastikan Layanan Kesehatan
DL Ditangkap Reskrim Polres Kampar Di Rohul
MOI Sudah Memiliki Lebih 300 Perusahaan Media Online Di Seluruh Indonesia
Terkait Dana PMBRW, Jaksa Sita Beberapa Dokumen Di Kantor Camat Tenayan Raya
Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera P2WKSS
Yusri: Kabupaten Kampar Selalu Naik Level Dari Tahun Ke Tahun
Fajar Menanti S: Partai Beringin Karya Bukanlah Partai Peserta Pemilu
Ekonomi
Verifikasi Klaim Covid 19
BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

Jumat, 17/04/2020 - 09:32:16 WIB
BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19 ***
 
JAKARTA, (Mediatransnews.com) - Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di rumah sakit.

Hal tersebut sesuai dengan surat dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19. Kamis (16/04/2020).

Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona virus Disease 2019 (Covid-19). BPJS Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait telah menyiapkan hal-hal pendukung seperti kesiapan sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

 “Tentu BPJS Kesehatan sangat siap melaksanakan penugasan ini. Pengalaman melaksanakan verifikasi klaim yang akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip good governance, sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh BPJS Kesehatan khususnya selama mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan adanya ketentuan di atas, diharapkan dapat memperlancar tugas BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal juga menjelaskan, alur pengajuan klaim Covid-19 dimulai dari rumah sakit mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan.

Adapun berkas pendukung verifikasi diajukan melalui aplikasi Eklaim INA-CBGs. Kementerian Kesehatan dapat memberikan uang muka paling banyak 50% dari jumlah klaim yang diajukan. Berkas klaim pasien Covid 19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Setelah melakukan verifikasi BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan.

BPJS Kesehatan diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. . Selanjutnya, setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya.

Biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi pemohon (rumah sakit) oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja. .

“Tentu kami mendorong rumah sakit untuk sebaik mungkin menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim, agar prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Selain itu, klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun sehingga tidak ada klaim ganda,” jelas Iqbal.

Sumber pembiayaan klaim pasien Covid-19 ini berasal dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pasien sudah membayar biaya perawatan, maka rumah sakit harus mengembalikan. Sedangkan masa kadaluarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi/wabah dicabut oleh Pemerintah.

Adapun, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah Pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPJS-Lampura-Rasyid)***



Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved