Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 03 Juni 2020
INDEX BERITA

Wagubri Menilai Ketahanan Pangan Merupakan Hal Penting
RN Ketua DPC BPAN, Angkat Bicara Terkait Galian C Illegal Di Rohul
Ranperda Revisi RPJMD 2017-2020 Kota Pekanbaru Ditolak Gubernur
Gerakan Nahdlatul Ulama Riau Peduli Covid-19
DPC IKNR Siak Hulu Bagikan Sembako Dan Masker Kepada Warga
Upaya Pemutus Rantai Covid-19, Sekda Pemkab Lampung Utara Turut Membagikan Masker
SDN 01 Semuli Raya Nyaris Ambruk, Kades Semuli Raya Angkat Bicara

Pemerintah Berikan Bantuan Untuk Peserta JKN-KIS Kelas III
Warga Desa Tanah Merah Terima Bantuan Tahap 2
Satgas Nias Peduli Covid-19 Riau Berbagi Kasih Dan Berkat
KJB Salurkan Bantuan Menyentuh Masyarakat
Polres Lampura Bagikan Sembako Tahap Ke Empat
Hamdani Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Minta Usut Kasus Pengusiran Wartawan
LSM Dan Masyarakat, Menduga Walikota Gusit Sebagai Benteng Sang Kades
Victor Parulian, Nafsu Proyek Tak Terbendung Pada Saat Rakyat Lapar
Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Pembunuhan LJF
Kepala Desa Baru Siak Huku M, Haris CH Bagikan 300 Masker Sama Warganya
Pengurus MOI Riau Audensi Dengan Kominfo Prov Riau
Anotona Nazara, SE, Resmi Dilantik Menjadi Anggota DPRD Kampar Masa Bahkti 2019-2024


Diduga Salah Gunakan DD, Masyarakat Laporkan Edieli Batee
AN. Nazara, Akan Dilantik Sebagai Anggota DPRD Kampar Periode 2019-2024

Nasional
Institusi KPK Adalah Lembaga Negara Yang Independen
Presiden Jokowi Telah Tanda Tangani Surpres Usulan Revisi UU KPK

Kamis, 12/09/2019 - 08:44:55 WIB
Presiden Jokowi Telah Tanda Tangani Surpres Usulan Revisi UU KPK***
 
JAKARTA, (MTN) - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Surpres tersebut juga telah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"RUU KPK sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, sudah dikirim ke DPR tadi," ujarnya di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu, 11 September 2019.

Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menjelaskan mengenai sikap pemerintah terhadap revisi undang-undang tersebut. Ia mengungkap, pemerintah banyak merevisi draf RUU yang dikirimkan oleh DPR.

"Nanti Pak Presiden akan menjelaskan detail intinya seperti apa. Tetapi bahwa DIM, Daftar Inventarisasi Masalah, yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draf RUU yang dikirim oleh DPR," ucapnya.

Kewenangan terhadap revisi undang-undang berada di tangan DPR. Meski demikian, revisi tersebut tentunya harus berdasarkan pada kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

"Pak Presiden selalu mengatakan bahwa institusi KPK adalah lembaga negara yang independen, yang dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya," tandasnya.


Rilis: Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastini





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved