Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 10 Desember 2019
INDEX BERITA

Rianti Janda Tiga Anak, Berharap Perhatian Dari Pihak Pemerintah
Kondisi Pekerjaan Proyek Lanjutan Jalan Sei Rakyat-Sei Siarti Yang Menelan Dana Miliaran Rupiah
Diduga EZ Dan TZ Warga Rambah Samo Asal Nias Tertimbun Tanah Longsor
Kade Rismanto: Mulai Saat Ini Berobat Gratis Cukup KK Dan KTP
AR Alias Cemot Diduga Meninggal Akibat Sengatan Arus Listrik
AKBP Muhammad Kholid Janji Berantas Segala Perjudian Dan Sejenisnya Di Wilayah Kampar
Polres Kampar Gelar Acara Penyambutan Kapolres Yang Baru
Satbrimob Polda Banten Gelar Patroli Pasca Pungut Suara
Colt Diasel Pangangkut Tenaga Kerja Akasia Terbalik Hingga 17 Orang Luka Parah
Kabidhumas Polda Banten Meninjau TPS Saat Pencoblosan Berlangsung
AR Diduga Meninggal Di Tempat Kost Karena Sakit
Polresta Pekanbaru Amankan Premanisme Yang Beroperasi Di Jln. Tuaku Tambusai
Seminar Penguatan Organisasi Yang Diselenggarakan FPK Riau
Polsek Bukit Raya Tangkap 4 Orang Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Pemprov Riau Sambut Baik Dan Mendukung Kehadiran LAN Di Riau
Pemilik Home Industry Narkoba Dibawa Ke Polda Riau
Tempo Dua Bulan AKBP Nandang M.W Berhasil Tangkap Beberapa Bandar Dan BB Narkotika
AKBP M.Kholid Dilantik Jadi Kapolres Kampar Gantikan AKBP Asep Darmawan
DR.H. Furdaus. ST.MT, Ajak Warga Pekanbaru Gemar Makan Ikan
14 Khasiat Air Nenas Yang Menyehatkan
Rapat Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024
Peran Strategis Guru Dalam Mewujudkan SDM Indonesia Unggul
Peniel Zalukhu SH Resmi Terpilih Menjadi Ketum IKNR Periode 2019-2023
AB (Pelaku) Bersama BB (Mobil) Innova Berhasil Diamankan
AB (Pelaku) Bersama BB (Mobil) Innova Berhasil Diamankan
Inderagiri Hilir
Terkait Video Yang Beredar Ditengah-tengah Masyarakat
Pemkab Inhil Bantah Adanya Pelarangan Peribadatan

Rabu, 28/08/2019 - 17:47:15 WIB
Terkait Video Yang Beredar Ditengah-tengah Masyarakat, Pemkab Inhil Bantah Adanya Pelarangan Peribadatan***
 
TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membantah adanya pelarangan aktivitas peribadatan masyarakat yang ada di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang.

Bantahan ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan, saat menggelar Press Realese terkait video yang beredar ditengah-tengah masyarakat dengan konten ibu- ibu berteriak dan seakan- akan pihak Satpol PP bertindak arogan.

"Kita tidak pernah melakukan pelarangan beribadah, namun rumah ibadah yang mereka gunakan tidak memenuhi ketentuan, karena itu satpol PP turun menyampaikan bahwa rumah ibadah tersebut tidak bisa dipergunakan seperti yang ada dalam potongan video itu,"tegas Bupati Inhil HM Wardan, Rabu (28/9.)

Pada saat itu Bupati didampingi Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, dan unsur Forkompimda. Diantaranya Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra, Kajari Inhil H Susilo, pihak Kodim 1314/Inhil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Khairunnas dan pihak Pengadilan Negeri Tembilahan.

Serta pihak Polda Riau AKBP H Imam, para tokoh masyarakat lintas agama maupun Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri dan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan.

Bahkan lanjut Bupati Inhil HM Wardan, pihaknya akan memfasilitasi masyarakat yang ingin beribadah. Dalam hal ini Pemkab Inhil telah mencarikan lokasi dan tempat supaya masyarakat tersebut dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman.

"Perlu kami tegaskan, bahwa Pemkab telah memberikan solusi lokasi yang tepat, justru pemkab mengamankan dari penolakan masyarakat dan menghidari hal-hal yang tidak diinginkan,"paparnya.

Di sekitar lokasi yang dijadikan tempat ibadah, lanjut Bupati merupakan permukiman masyarakat. Disana ada 118 warga yang menandatangani penolakan dijadikannya salah satu rumah warga sebagai tempat beribadah.

Terhadap persoalan tersebut sudah dilakukan musyawarah desa hingga beberapa kali. Pada kesimpulan masyarakat tetap menolak adanya aktivitas keagamaan di RT 1 RW 5 di Dusun Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang.

"Tidak selesai di tingkat Desa, maka musyawarah dilakukan di tingkat Kecamatan. Juga tidak menemukan titik terang. Masyarakat tetap menolak, karena dianggap tidak memenuhi syarat pendirian rumah ibadah,"jelas Bupati.

Artinya pendirian rumah ibadah itu dinilai tidak dapat dibenarkan karena memang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Hal tersebut juga sudah di sosialisasikan oleh FKUB Inhil.(Adv)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved