Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 21 08 2019
INDEX BERITA

Tunggu SPT Untuk Lakukan Tindak Lanjuti Masalah Desa Pematang Kasih
BNN Riau Kembali Amankan 8 Kg Sabu Bersama BB Lainnya
Polsek Perhentian Raja Tangkap Pemilik Narkoba Dan Ganja Kering
Rapat Peripurna Ke-8 Masa Sidang II DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019
LK 02 Tanjung Harapan Masih Gelar Kegiatan Lomba
44 Anggota DPRD Lampura Resmi DiLantik 1 Tertunda
Wabup Tuba Barat Berikan Tali Asih Kepada Paskibraka
Syamsuar didampingi Kadis PU Riau Tinjau Proyek Pembangunan Durolis Di Rohil
Bupati Inhil Hadiri Acara Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Lapas Tembilahan
Pemkab Kampar Berikan Santunan Kepada LVRI Dan Perlansia
Bupati Inhil Ikuti Renungan Suci Dalam Keheningan Di TMP Yudha Bakti
Inspektur Upacara HUT RI Ke-74 Di Pimpin Langsung Oleh Gubernur Riau
Kapolsek Perhentian Raja IPTU Zulfatriano, SH Pimpin Upacara Penurunan Bendera
Kejaksaan Negeri Kampar Tahan Nurul Hidayah SE, Sekdes Gunung Sari
PC Muslimat NU Inhil Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
Lingkungan 2 Tulung Batuan Gelar Lomba Kegiatan
Umar Ahmad Bupati Tulang Bawang Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Lampura H.Agung Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Camat Siak Hulu Fajri,Hasbi, S,STP, Msi Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Sematkan Anugerah Satyalancana Karya Satya Bagi PNS Pemkab Inhil
Bupati Inhil Kukuhkan Paskibra Tahun 2019
Kapolri Intruksikan Seluruh Humas Polri Jalin Kerjasama Dengan Media Online
Persiapan Peringatan HUT RI Ke - 74 Dan Pencanangan Program Rumah Tahfidz
Tim Opsnal Polsek Siak Hulu Tangkap Pemilik Sabu
Pameran Riau Expo 2019, Tantangan Bagi Event Organizer
DPRD Pekanbaru Kota
MOU KUA-PPAS Di Sepakati
Paripurna RAPBD Pekanbaru Tahun 2020 Di Sepakati Rp2,347 Triliun

Rabu, 07/08/2019 - 16:50:11 WIB
Peripurna DPRD Kota Pekanbaru yang ke Ke-6 Masa Sidang II (Kedua) tahun 2019***
 
PEKANBARU, (MTN) – Peripurna DPRD Kota Pekanbaru yang ke Ke-6 Masa Sidang II (Kedua) tahun 2019, agenda Penandatanganan Nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran pendapatan dan Belanja Daearah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2020, Selasa (6/8/2019).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Syahril dihadiri Walikota Pekanbaru yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS, dan 27 dari 44 anggota DPRD Kota Pekanbaru serta undangan lainnya.

Saat pembacaan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2020, diwarnai hujan  interupsi namun rapat paripurna tetap berlanjutkan.

Dimana salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti mengintrupsi bahwa
dari MoU ini disepakati APBD Kota Pekanbaru tahun depan sebesar Rp2,347 Triliun. Rancangan APBD yang disepakati ini jika dibandingkan dengan sebelumnya (anggaran murni) Rp2,565 triliun mengalami penurunan sebesar 8,5 persen.

Mendapat kesempatan itu, Ida menyambutnya dengan baik, seraya interupsi kepada pimpinan rapat. Dia menolak kesepakatan KUA PPAS tersebut karena menurutnya ada kejanggalan administrasi yang muncul dalam hal nota kesepahaman bersama.

“Sebagai anggota DPRD kami tidak menyetujui MoU KUA PPAS pada hari ini,” kata Ida

Ida pun memberikan alasannya, MoU KUA PPAS yang ditandatangani tidak melalui prosedur yang ada di UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Yang mana, pada pasal 310 disebutkan Kepala Daerah menyusun KUA PPAS berdasarkan RKPD. Dan kata Ida, aturan tentang KUA PPAS juga dibunyikan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jadi yang kita MoU kan pada hari ini kami tidak menerima dokumen lampiran dari KUA PPAS tersebut. Makanya hari ini mesti kepala daerah yang meneken. Tidak bisa diwakilkan. Kesepakatan ini harus disaksikan antara pimpinan DPRD dan Kepala Daerah,” ujarnya.

“RKPD dari KUA PPAS harusnya dilampirkan karena hal itu menjadi dasar anggota DPRD menyesuaikan dan mengawasi apakah program
itu masuk RKPD atau tidak,” sambungnya.
Gambar mungkin berisi: 4 orang, orang tersenyum, orang duduk
Dilanjutkannya, paripurna penandatangan nota kesepakatan, sejatinya harus dihadiri oleh Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota Pekanbaru. Disampaikannya lagi, apa yang disampaikannya itu untuk menghindari adanya kegiatan atau program baru yang masuk dalam KUA PPAS.

“Dan itu tidak dibenarkan dalam UU (program baru setelah disahkan,red), kecuali, pertama mendesak, kedua, dalam keadaan darurat,” tegasnya.

Dan interupsi itu pun dijawab oleh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Sahril. Menurutnya, apa yang menjadi masukkan dari anggota dewan tersebut, sangat bagus dan itu demi kebaikan bersama.

“Tinggal kita perbaiki. Dan apa yang disampaikan saudara Ida masukan bagi kita,” tegas Sahril.

Sementara Sekda Kota Pekanbaru, M Noer juga dalam sambutannya bahwa dia hadir mewakili walikota Pekanbaru. Ia memohon maaf karena walikota tidak bisa hadir dalam rapat paripurna.

"Saat ini Pak Walikota berada di Jakarta untuk rapat bersama Presiden RI terkait karhutla, untuk itu juga jadi mohon maaf walikota tidak bisa hadir.

Dan bapak Walikota menyampaikan pesan, kepada seluruh OPD, agar OPD bisa mendapatkan pembiayaan pembangunan dari sumber DBH, DAU dan DAK APBD 2020 diprediksi mencapai Rp 2,347 Triliun, terjadi penurunan anggaran sekitar Rp 200 miliar lebih dari APBD tahun 2019 , jelas Sekda pemko pekanbaru   (Advetorial/DPRD Kota Pekanbaru)***




() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved