Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 12 Juli 2020
INDEX BERITA

Terkait Dana Publikasi Media, DPW MOI Riau Akan Surati DPRD Kota Pekabaru
DPW MOI Riau: Minta Wako Dan DPRD Pekanbaru Copot Badria Rikasari Dari Plt Sekwan
Miliaran Dana Publikasi Media Di DPRD Kota Pekanbaru Diduga Ajang Korupsi
Menkuham Yasona Laoly Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline Ke Indonesia
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kampar Sesali Sikap Pemda Kampar
Yan Prana Jaya, Mantan Kepala Bappeda Siak Yang Kini Menjabat Sekdaprov Riau Diperiksa Di Kejati Ria
LSM IPPH, Minta Pihak Dinas Terkait Dan Sekolah Transparan
Gampangnya Pihak Disdik Dan Sekolah Merespon Surat Keterangan Domisili Dan Miskin
Masrianto Muis: Minta Kepada Pihak PT. Indomarco Agar Diterima Pekerja Bongkar Muat
Bagian Betis VL Memar Dan Membiru Dan RM Luka Di Luntut
Muflihun, Devenitif Sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau
Bupati Kampar Tabur 100.000 Ekor Benih Ikan
RDP Komisi II DPRD Kampar Bersama Lima Puluh Kepala Desa
Pesawat Tempur TNI AU Jatuh Di Pemukiman Warga
Gubri: Mengajak Pejabat Yang Baru Dilantik Untuk Sama-sama Bekerja Keras
Pemangkasan Dana Publikasi Mengundang Kekecewaan Madia
Terkait Kerjasama Media, Kadis Kominfo Kampar Tidak Jawab Konfirmasi Wartawan
EM Penganiayaan DH Resmi Di Tetapkan Sebagai Tersangka
A. Nazara, Anggota DPRD Kampar Kunjungi Korban Dampak Ledakan Tungku PT. RPS
Keberadaan Green Hotel Perawang Diduga Tanpa IMB Dan Izin Lainnya
Raja Adnan: Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Yang Paling Bertanggung Jawab
Diduga Akibat Pabrik Meledak, Beberapa Karyawan Cidera Dan Rumah Warga Rusak
Nias Peduli Covid-19 Riau Kembali Berbagi Kasih Dan Berkat Tahap II
Kapolres Pelalawan AKBP Indra W, S.IK Berikan Penghargaan Beprestasi
Anggota DPRD Pekanbaru Berjanji Mengusut Persoalan Bantuan Covid
Pendidikan
Masalah Seragam Sekolah
Larang Bahas Pengadaan Baju Seragam Sekolah Sebelum Ada Izin Dari Pihak Disdik

Sabtu, 27/07/2019 - 10:13:38 WIB
Sekretaris Dinas Pendidikan kota Pekanbaru, Drs. Muzailis, S.Pd, MM (Foto: Spc)***
 
PEKANBARU, (MTN) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru masih fokus dalam penataan proses belajar mengajar bagi Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019-2020 hingga saat ini. Dan telah mengingatkan seluruh pihak sekolah, mulai tingkat Sekolah Dasar (SD)  dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Pekanbaru, agar pembahasan pengadaan  seragam sekolah belum dibenarkan.  Harus menunggu izin dari Dinas Pendidikan Pekanbaru. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidian kota Pekanbaru, Muzailis, S Pd. MM diruang kerjanya, Jumat (26/7).

Diakui  Muzailis, sudah menjadi tradisi setiap  awal Tahun Ajaran (TA) baru, orang tua siswa dihadapkan dihadapkan dengan berbagai  biaya yang mesti dibayarkan. Mulai dari perlengkapan sekolah, pengadaan pakaian  seragam sekolah dan lainnya, kata Muzailis.

Tetapi kami sudah mengingatkan  seluruh sekolah, agar lebih mengutamakan penataan sistim pembelajaran dahulu. Mulai dari penyusunan Ruangan belajar (Rubel), daftar mata pelajaran, pengenalan lingkungan sekolah dan aturan-aturan lainnya yang akan  diterapkan pihak sekolah.Terutama kepada peserta didik baru agar proses belajar mengajar bisa berjalan kondusif, kata Muzailis.

Menurut Muzailis, hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari pihak sekolah,  terkait persiapan-persiapan proses pembelajaran  yang telah dilakukan. Sesudah itu, baru bisa membahas pakaian seragam. “Itupun harus menunggu informasi atau persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Pekanbar,” tegasnya.

Ditanya, apa tindakan yang dilakukan,  jika ada sekolah yang telah membahas pakaian seragam sekolah  sebelum mendapat izin Disdik. Ditegaskan Muzailis, pihaknya akan memanggil dan menegor. Karena yang namanya melanggar aturan tentu ada resikonya. “Ya, siap-siap menanggung resiko,” ujarnya.

“Jika ada pihak sekolah yang membandel, mengabaikan instruksi Dinas, yang dirasa memberatkan  orang tua siswa, silahkan laporkan,” tegasnya.

Ditanya, implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  (Permendikbud) Nomor : 45/2014, tentang pakain seragam sekolah. Menurut Muzailis, terkait pengadaan pakaian, siswa  tidak pernah dipaksakan. Dan yang mengumpul uang pakaian bukan pihak sekolah, tetapi dikelola oleh Koperasi sekolah. “Jadi tidak ada pelanggaran Permendikbud disana,” imbuhnya.(Spc/Mtn)***



Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved