Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 21 08 2019
INDEX BERITA

Tunggu SPT Untuk Lakukan Tindak Lanjuti Masalah Desa Pematang Kasih
BNN Riau Kembali Amankan 8 Kg Sabu Bersama BB Lainnya
Polsek Perhentian Raja Tangkap Pemilik Narkoba Dan Ganja Kering
Rapat Peripurna Ke-8 Masa Sidang II DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019
LK 02 Tanjung Harapan Masih Gelar Kegiatan Lomba
44 Anggota DPRD Lampura Resmi DiLantik 1 Tertunda
Wabup Tuba Barat Berikan Tali Asih Kepada Paskibraka
Syamsuar didampingi Kadis PU Riau Tinjau Proyek Pembangunan Durolis Di Rohil
Bupati Inhil Hadiri Acara Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Lapas Tembilahan
Pemkab Kampar Berikan Santunan Kepada LVRI Dan Perlansia
Bupati Inhil Ikuti Renungan Suci Dalam Keheningan Di TMP Yudha Bakti
Inspektur Upacara HUT RI Ke-74 Di Pimpin Langsung Oleh Gubernur Riau
Kapolsek Perhentian Raja IPTU Zulfatriano, SH Pimpin Upacara Penurunan Bendera
Kejaksaan Negeri Kampar Tahan Nurul Hidayah SE, Sekdes Gunung Sari
PC Muslimat NU Inhil Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
Lingkungan 2 Tulung Batuan Gelar Lomba Kegiatan
Umar Ahmad Bupati Tulang Bawang Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Lampura H.Agung Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Camat Siak Hulu Fajri,Hasbi, S,STP, Msi Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Sematkan Anugerah Satyalancana Karya Satya Bagi PNS Pemkab Inhil
Bupati Inhil Kukuhkan Paskibra Tahun 2019
Kapolri Intruksikan Seluruh Humas Polri Jalin Kerjasama Dengan Media Online
Persiapan Peringatan HUT RI Ke - 74 Dan Pencanangan Program Rumah Tahfidz
Tim Opsnal Polsek Siak Hulu Tangkap Pemilik Sabu
Pameran Riau Expo 2019, Tantangan Bagi Event Organizer
Nasional
Ketransparaan Dana Desa
Menteri Desa Wajibkan Kepala Desa Pasang Baliho Dana Desa

Sabtu, 01/06/2019 - 18:34:44 WIB
Menteri Desa Eko Putro Sandjojo***
 
JAKARTA - Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mengatakan mewajibkan tiap desa memampang baliho yang memuat rencana sampai realisasi dana desa.

"Tiap kepala desa wajib menempel baliho yang memuat rencana penggunaan sampai realisasinya supaya masyarakat tahu," kata Eko di Universitas Islam Malang (Unisma) Jawa Timur, Senin 27 Maret 2017.

Langkah tersebut, sambung dia, penting untuk dilakukan agar kepala desa tak bermain-main dalam mengelola dana desa. Bagi yang belum memasang baliho harus ditegur, lantaran itu merupakan satu bentuk pengawasan langsung.

Eko menyebut secara persentase angka penyimpangan dana sesa sangat kecil. Berdasarkan laporan laporan yang diterimanya, hanya ada 225 kasus dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti.

"Kebocorannya sangat minim. Secara keseluruhan saya lihat dana desa itu jauh lebih efektif dibanding program pemerintah lainnya karena yang mengawasi sangat banyak," ujar Eko.

Efisien karena dana desa dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat, tanpa kontraktor. Tahun lalu dari alokasi dana desa sebesar Rp 46,98 triliun, berdasarkan 91 persen data yang sudah masuk ke kementerian, sudah banyak dibangun infrastruktur. Tercatat ada 60 ribu kilometer jalan, 35 ribu MCK, 15 ribu bangunan PAUD, poliklinik desa, sarana air bersih dan 40 ribu unit saluran irigasi tersier yang sudah dibangun.

Sedangkan tahun ini, alokasi anggaran dana desa mencapai Rp 60 triliun. Tiap desa bakal menerima sebesar Rp 750 juta hingga Rp 800 juta. Meski demikian, pengawasan harus dilakukan agar penyimpangan tak benar terjadi.

"Tetap harus diawasi, terutama oleh masyarakat di desa itu sendiri karena yang paling tahu kondisi di desanya," tegas Eko. (Red)***


Sumber, Liputan6.com





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved