Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 25 Juni 2019
INDEX BERITA

Polres Lampung Utara Gelar Jalan Santai Dan Senam Bersama
PDM Lampura Gelar Acara Silaturahim Syawalan 1440 H
Rapat Paripurna Hari Jadi Pekanbaru Yang Ke-235 Tahun 2019
Wakil Bupati Inhil Hadiri Pesta Pernikahan Putra Bungsu HM Wardan
Polsek Siak Hulu Berhasil Tangkap MS Alias Anto Pelaku Pencuri Sepada Motor
Bupati Inhil Tandatangani MoU Dengan Perusahaan Pengolahan Sabut di Jakarta
Kepsek SDN 07 Tanjung Aman, Bagikan Rapor Dan Berikan Hadiah Kepada Siswa Yang Berprestasi
Partai PDIP Segera Ambil Sikap Terkait Kasus MS
Bupati Inhil Sampaikan Permasalahan Kelapa Kepada Kepala Staf Presiden RI
Pekerja PT.BSP Group First Resources Meniggal Kesetrum Listrik
48 Kepsek Di Tiga Kecamatan Ikuti Sosialisasi Hukum Kejari Lampura
Atas Kebakaran, Bupati Inhil Ungkapkan Keprihatinannya
Polsek Tapung Tangkap Tiga Bandar Judi Jenis Togel
Jajaran Pemkab Inhil Ucapkan Selamat Atas Pernikahan Putra Bungsu Bupati
Bupati Lampura Tinjau Kegiatan Baksos Dan Beri Santunan
Sekda Inhil: Gaji 13 PNS Akan Cair 1 Juli
H Suyatno, Bakar Tongkang Adalah Salah Satu Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Riau
Bupati: Itu Hal Yang Biasa, Tunggu Saja
Peripurna LPJ Pelaksanaan APBD Riau 2018
SMPN 06 Kota Bumi Jadi Tuan Rumah Kegiatan MKKS
Gubri Akan Bangun Dermaga Penyeberangan Ketam Putih-Pulau Padang Di Bengkalis
Syamsuar Lepas 500 Santri Ke Ponpes Di Pulau Jawa
HUT Kota Pekanbaru Ke-235 Bakal Digelar di Area Car Free Night
Wakil Bupati Melepas Peserta Funbike
Polsek Bukit Raya Amankan Pelaku Jamberet
Nasional
Ketransparaan Dana Desa
Menteri Desa Wajibkan Kepala Desa Pasang Baliho Dana Desa

Sabtu, 01/06/2019 - 18:34:44 WIB
Menteri Desa Eko Putro Sandjojo***
 
JAKARTA - Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mengatakan mewajibkan tiap desa memampang baliho yang memuat rencana sampai realisasi dana desa.

"Tiap kepala desa wajib menempel baliho yang memuat rencana penggunaan sampai realisasinya supaya masyarakat tahu," kata Eko di Universitas Islam Malang (Unisma) Jawa Timur, Senin 27 Maret 2017.

Langkah tersebut, sambung dia, penting untuk dilakukan agar kepala desa tak bermain-main dalam mengelola dana desa. Bagi yang belum memasang baliho harus ditegur, lantaran itu merupakan satu bentuk pengawasan langsung.

Eko menyebut secara persentase angka penyimpangan dana sesa sangat kecil. Berdasarkan laporan laporan yang diterimanya, hanya ada 225 kasus dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti.

"Kebocorannya sangat minim. Secara keseluruhan saya lihat dana desa itu jauh lebih efektif dibanding program pemerintah lainnya karena yang mengawasi sangat banyak," ujar Eko.

Efisien karena dana desa dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat, tanpa kontraktor. Tahun lalu dari alokasi dana desa sebesar Rp 46,98 triliun, berdasarkan 91 persen data yang sudah masuk ke kementerian, sudah banyak dibangun infrastruktur. Tercatat ada 60 ribu kilometer jalan, 35 ribu MCK, 15 ribu bangunan PAUD, poliklinik desa, sarana air bersih dan 40 ribu unit saluran irigasi tersier yang sudah dibangun.

Sedangkan tahun ini, alokasi anggaran dana desa mencapai Rp 60 triliun. Tiap desa bakal menerima sebesar Rp 750 juta hingga Rp 800 juta. Meski demikian, pengawasan harus dilakukan agar penyimpangan tak benar terjadi.

"Tetap harus diawasi, terutama oleh masyarakat di desa itu sendiri karena yang paling tahu kondisi di desanya," tegas Eko. (Red)***


Sumber, Liputan6.com





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved