Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 25 Juni 2019
INDEX BERITA

Polres Lampung Utara Gelar Jalan Santai Dan Senam Bersama
PDM Lampura Gelar Acara Silaturahim Syawalan 1440 H
Rapat Paripurna Hari Jadi Pekanbaru Yang Ke-235 Tahun 2019
Wakil Bupati Inhil Hadiri Pesta Pernikahan Putra Bungsu HM Wardan
Polsek Siak Hulu Berhasil Tangkap MS Alias Anto Pelaku Pencuri Sepada Motor
Bupati Inhil Tandatangani MoU Dengan Perusahaan Pengolahan Sabut di Jakarta
Kepsek SDN 07 Tanjung Aman, Bagikan Rapor Dan Berikan Hadiah Kepada Siswa Yang Berprestasi
Partai PDIP Segera Ambil Sikap Terkait Kasus MS
Bupati Inhil Sampaikan Permasalahan Kelapa Kepada Kepala Staf Presiden RI
Pekerja PT.BSP Group First Resources Meniggal Kesetrum Listrik
48 Kepsek Di Tiga Kecamatan Ikuti Sosialisasi Hukum Kejari Lampura
Atas Kebakaran, Bupati Inhil Ungkapkan Keprihatinannya
Polsek Tapung Tangkap Tiga Bandar Judi Jenis Togel
Jajaran Pemkab Inhil Ucapkan Selamat Atas Pernikahan Putra Bungsu Bupati
Bupati Lampura Tinjau Kegiatan Baksos Dan Beri Santunan
Sekda Inhil: Gaji 13 PNS Akan Cair 1 Juli
H Suyatno, Bakar Tongkang Adalah Salah Satu Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Riau
Bupati: Itu Hal Yang Biasa, Tunggu Saja
Peripurna LPJ Pelaksanaan APBD Riau 2018
SMPN 06 Kota Bumi Jadi Tuan Rumah Kegiatan MKKS
Gubri Akan Bangun Dermaga Penyeberangan Ketam Putih-Pulau Padang Di Bengkalis
Syamsuar Lepas 500 Santri Ke Ponpes Di Pulau Jawa
HUT Kota Pekanbaru Ke-235 Bakal Digelar di Area Car Free Night
Wakil Bupati Melepas Peserta Funbike
Polsek Bukit Raya Amankan Pelaku Jamberet
DPRD Riau
Berhasil Mempertahankan Opini WTP Untuk Yang Ke 7 kalinya
Peripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Prov. Riau Tahun 2018

Senin, 20/05/2019 - 21:23:32 WIB
Paripurna Penyerahan Laopran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018***
 
PEKANBARU - Paripurna Penyerahan Laopran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPk) kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, T. Ipoeng Andjar Wasita pada ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (20/5/2019).

Hasilnya, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemprov Riau telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-7 kalinya.
Gambar mungkin berisi: 4 orang, termasuk Kordias, orang berdiri dan pakaian
Kendati demikian, BPK mengungkapkan adanya permasalahan - permasalahan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Pertama, nilai penyertaan modal Pemprov Riau pada 6 BUMD belum disajikan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik," kata T Ipoeng.

Selanjutnya, pengelolaan belanja hibah uang dan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat belum tertib.

"Kemudian aset tetap yang bersumber dari hibah Kemendikbud Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum dicatat dalam Kartu lnventaris Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah RSUD Arifin Ahmad, RSUD Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan belum memadai termasuk belanja perjalanan dinas beberapa OPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.Gambar mungkin berisi: 6 orang, termasuk Kordias, orang berdiri dan pakaian

"Terakhir, kekurangan volume dalam pekerjaan fisik pembangunan gedung dan bangunan pada beberapa OPD," imbuhnya.

Permasalahan tersebut, lanjut Ipoeng, telah dimuat dalam Buku ll (LHP atas Sistem Pengendalian Internal), dan Buku III (LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan).

"Selain disampaikan ke DPRD, hasil pemeriksaan BPK ini juga disampaikan kepada Gubernur untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah," tukasnya.

Dengan adanya hasil pemeriksaan ini, BPK berharap dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan, demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik. (Advetorial/Humas DPRD Prov Riau)***





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved