Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 21 09 2019
INDEX BERITA

Bupati Kampar Monitoring Beberapa Pembangunan Infrastruktur
Sekolah Di Pekanbaru Diperpanjang Libur Hingga 21 September
Wagub Berikan Motivasi Kepada Pelajar SMA & SMK di SMA 3 Kotabumi
Yurmailis Saruji Pimpin Langsung Rapat Final Raker LPTQ
Di Meriahkan Berbagai Ragam Kegiatan Dan Hiburan Masyarakat
Desa Sinar Gunung Terima Kunjungan Sosialisasi BKKBN Bersama DISDALDUK-KB
Wakil Bupati Lampura Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Di Kejari Lampura
Desa Gunung Keramat Prioritaskan Pembangunan Fisik
Baharuddin Asisten III Buka Sosialisasi OSS Versi 1.1 ke Aparatur Pemko
Pj Sekdaprov Hadiri Penghargaan IGA 2019
Peripurna Penetapan 7 Fraksi Di DPRD Pelalawan
PT RPS Kangkangi Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003
FS Pelaku Pegelapkan Uang Kredit Diamankan Polsek Tapung
Catur Sugeng ; Siap Sukseskan MTQ XXXVIII di Kabupaten Kampar
Bupati Inhil Turut Berjibaku Padamkan Api di Tempuling
SMPN 06 Kotabumi Dua Kali Jadi Tuan Rumah Kegiatan MKKS
Polres Lampura AKBP Budiman Sulaksono Gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas
Diduga Di Kerjakan Asal Jadi Dan Hingga Batas Waktu Belum Siap Di Kerjakan
Wakil Ketua Penggerak PKK Way Kanan Buka Pelatihan Senam Germas
Dewan Pers Gelar Workshop Pasca Pemilu Dan Pileg 2019
Presiden Jokowi Telah Tanda Tangani Surpres Usulan Revisi UU KPK
Presiden Ke 3 RI Bj Habibie Tutup Usia
PD IWO Way Kanan Menjalin Silaturahmi Sesama Anggota
230 Kepala Sekolah Ikuti Kegiatan Sosialisasi Di Islamic Cenre Kotabumi
Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla Di Prov Riau Bersama TIM BNPB Pusat
DPRD Riau
Berhasil Mempertahankan Opini WTP Untuk Yang Ke 7 kalinya
Peripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Prov. Riau Tahun 2018

Senin, 20/05/2019 - 21:23:32 WIB
Paripurna Penyerahan Laopran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018***
 
PEKANBARU - Paripurna Penyerahan Laopran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPk) kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, T. Ipoeng Andjar Wasita pada ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (20/5/2019).

Hasilnya, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemprov Riau telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-7 kalinya.
Gambar mungkin berisi: 4 orang, termasuk Kordias, orang berdiri dan pakaian
Kendati demikian, BPK mengungkapkan adanya permasalahan - permasalahan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Pertama, nilai penyertaan modal Pemprov Riau pada 6 BUMD belum disajikan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik," kata T Ipoeng.

Selanjutnya, pengelolaan belanja hibah uang dan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat belum tertib.

"Kemudian aset tetap yang bersumber dari hibah Kemendikbud Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum dicatat dalam Kartu lnventaris Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah RSUD Arifin Ahmad, RSUD Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan belum memadai termasuk belanja perjalanan dinas beberapa OPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.Gambar mungkin berisi: 6 orang, termasuk Kordias, orang berdiri dan pakaian

"Terakhir, kekurangan volume dalam pekerjaan fisik pembangunan gedung dan bangunan pada beberapa OPD," imbuhnya.

Permasalahan tersebut, lanjut Ipoeng, telah dimuat dalam Buku ll (LHP atas Sistem Pengendalian Internal), dan Buku III (LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan).

"Selain disampaikan ke DPRD, hasil pemeriksaan BPK ini juga disampaikan kepada Gubernur untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah," tukasnya.

Dengan adanya hasil pemeriksaan ini, BPK berharap dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan, demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik. (Advetorial/Humas DPRD Prov Riau)***





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved