Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 19 Maret 2019
INDEX BERITA

Intruksi Jokowi Diduga Di Abaikan Oleh Instansi Terkait
Bupati Inhil HM Wardan Ikuti Tabligh Akbar Dan Istighosah
Rapat Persiapan Kampar Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau
Pemkab Bengkalis Terima Piagam Penghargaan Nirwasita Tantra
Sekda Kampar Hadiri Pelantikan Bupati Siak
Muslimah Catur: Perlu Sinergi PKK Kabupaten Dan PKK Desa
Alfedri Resmi Dilantik Menjadi Bupati Siak Difinitif
Polres Kampar Ungkap Pengedar Narkoba Jenis Sabu
Pencuri Rantai Alat Berat Di Ringkus Jajaran Polsek Siak Hulu
Suami Instri Diduga Sengkokol Aniaya Pelajar Dibawah Umur
Taja Sosialisasi Empat Pilar Ke Masyarakat
Siak Prioritaskan Perbaikan Layanan Publik
Gubri H. Syamsuar Terima Audiensi Dewan Pendidikan Prov Riau
Wakil Bupati Inhil Hadiri Pekan Panutan
Sekda Inhil Sambangi Ditjen Daglu Kemendag RI
DPRD Kab. Way Kanan Lakukan Hearing Internal Dengan Dua Perusahaan
Muslimawati Catur Kunjungi UP2K Desa
Babinsa Koramil 02 Rambah Bersama Polres Rohul Seleksi Calon Paskibra Rohul
Wagubri Sidak Se Badan Penghubung Provinsi Riau
Wabup Inhil Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020
Wagubri Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2019 Di Jakarta
Fakir Miskin Di Kabupaten Pelalawan Dapat Teratasi
Bupati Inhil Sambut Kedatangan Kepala BPKP Riau
Muslimawati: Majukan PKK Desa Seluruh Komponen Desa Menyatu
Sekda Kampar Hadiri Rakornas Bersama Bawaslu RI
DPRD Riau
Rapat Paripurna Sekaligus Membentuk Panitia Khusus
Jawaban Pemprov Atas Pandangan Fraksi Terhadap LKPJ Tahun 2018

Selasa, 05/03/2019 - 14:32:35 WIB
Rapat paripurna yang beragendakan, jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban***
 
PEKANBARU - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Riau gelar rapat paripurna yang beragendakan , jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati Senin (4/3)

Selain itu, rapat paripurna digelar, sekaligus membentuk panitia khusus (Pansus) dengan menunjuk 19 orang dari seluruh fraksi. Dengan dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan Sunaryo, Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi serta 30 orang anggota DPRD lainnya.

Diawal, Hijazi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2018 serta LKPj AMJ kepala daerah 2014-2019. Ia menyebut pemerintah provinsi Riau sangat berterimakasih serta memberikan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Menurutnya, hal itu merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan. Hijazi langsung mulai menjawab pandangan dari fraksi Golkar. Dimana beberapa waktu lalu fraksi Golkar sempat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin.

"Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, Alhamdulilah kita dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap. Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang," ujar Hijazi menanggapi.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan sektor pendapatan, pemerintah merasa sependapat dengan diperlukannya langkah-langkah inovatif seperti pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Ini berguna mendukung program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu andalan sektor yang tertuang dalam RPJPD Riau.

Di samping itu, sebutnya, saat ini sudah dilakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).
Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang duduk dan teks
Tidak hanya sampai disitu, Sekda juga membacakan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi PDIP. Terutama yang berkaitan dengan belanja daerah. Dikatakannya, dalam mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Proporsi penganggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota.

Ia kemudian menyampaikan bahwa tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan. Namun di kedua wilayah itu terjadi penurunan angka kemiskinan. Ini menjawab tanggapan fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu terkait adanya pergeseran penduduk miskin di Riau. Lebih lanjut, dia mengapresiasi atas perhatian Fraksi PDIP terkait akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah," paparnya.

Soal pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang sempat menjadi sorotan fraksi PDIP, Hijazi mengatakan pemerintah tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional.

Setelah menjawab fraksi PDIP, Hijazi kemudian menanggapi pandangan dari Demokrat dan juga PAN. Dimana fraksi PAN sendiri sempat menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen.

"Bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa," sebutnya.

Dia kemudian menjawab sejumlah tanggapan lain, seperti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Terkait hal ini, Pemprov akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya," sebut Ahmad Hijazi seraya menjawab terkait penyelenggaraan daerah yang turut disorot Fraksi PAN.

Selanjutnya, Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi Gerindra Sejahtera berkenaan dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. Pemprov, dikatakan dia terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada.

"Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU)," pungkasnya. Terakhir, Ahmad Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP dan terakhir Fraksi NasDem-Hanura secara berurutan.(ADVETORIAL/DPRD RIAU)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved