Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 20 Juli 2019
INDEX BERITA

HM Wardhan: Harap Benar-benar Memberikan Pelayanan Tebaik Kepada Masyarakat
Anotona Nazara Bantah Ketua DPW IMO Riau
Gubri Syamsuar, Resmi Buka Dragon Boat Festival 2019
Agus Pranomo, Akan Mencari Keberadaan Kendaraan Tersebut Sampai Dapat
Plh Bupati Kampar, Jadikan Sebagai Ajang Promosi Daerah
Bupati Inhil: Apel HKN Momentum Evaluasi Dan Tingkatkan Kinerja Aparatur
Sekda Inhil Tinjau 3 OPD Pelayanan Publik
Refrizal Di Temukan Dengan Keadaan Tidak Bernyawa
Bupati Inhil Tinjau Lokasi Kebakaran Pasar Sungai Salak
Kesbangpol Riau Taja Dialog Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan
Bupati Inhil Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018
Bupati Inhil Hadiri Peringatan HUT BPR - BPRS Nasional Tahun 2019
Ketum IKNR Sefianus Zai SH Kukuhkan DPD IKNR Kota Dumai
Aferlin Ziliwu Di Aniaya Yaksen Sitompul Bersama Cs
Bupati Inhil Hadiri Rapat Program DMIJ Plus Terintegrasi
Bupati Inhil Hadiri Rapat Program DMIJ Plus Terintegrasi
Bupati Inhil Hadiri Rapat Program DMIJ Plus Terintegrasi
Bupati Inhil Hadiri Rapat Program DMIJ Plus Terintegrasi
Polsek Bukit Raya Amankan Dua Pelaku Curanmor
Baru Seumur Jagung Sudah Rusak, Masyarakat Minta Pertanggung Jawaban Pihak Terkait
Firman J Daeli: Pengabdian Tulus Owo Voice Nias
Jamaah Calon Haji Kloter 07 Resmi Dilepas Keberangkatan
Polres Lampura Gelar Perkara & Tetapkan Terlapor Sebagai Tersangka
Sekda Himbau Tingkatkan Disiplin dan Pelayanan Masyarakat
Paripurna Agenda Pembahasan 5 Raperda Usul Inisiatif
DPRD Riau
Rapat Paripurna Sekaligus Membentuk Panitia Khusus
Jawaban Pemprov Atas Pandangan Fraksi Terhadap LKPJ Tahun 2018

Selasa, 05/03/2019 - 14:32:35 WIB
Rapat paripurna yang beragendakan, jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban***
 
PEKANBARU - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Riau gelar rapat paripurna yang beragendakan , jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati Senin (4/3)

Selain itu, rapat paripurna digelar, sekaligus membentuk panitia khusus (Pansus) dengan menunjuk 19 orang dari seluruh fraksi. Dengan dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan Sunaryo, Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi serta 30 orang anggota DPRD lainnya.

Diawal, Hijazi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2018 serta LKPj AMJ kepala daerah 2014-2019. Ia menyebut pemerintah provinsi Riau sangat berterimakasih serta memberikan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Menurutnya, hal itu merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan. Hijazi langsung mulai menjawab pandangan dari fraksi Golkar. Dimana beberapa waktu lalu fraksi Golkar sempat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin.

"Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, Alhamdulilah kita dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap. Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang," ujar Hijazi menanggapi.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan sektor pendapatan, pemerintah merasa sependapat dengan diperlukannya langkah-langkah inovatif seperti pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Ini berguna mendukung program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu andalan sektor yang tertuang dalam RPJPD Riau.

Di samping itu, sebutnya, saat ini sudah dilakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).
Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang duduk dan teks
Tidak hanya sampai disitu, Sekda juga membacakan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi PDIP. Terutama yang berkaitan dengan belanja daerah. Dikatakannya, dalam mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Proporsi penganggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota.

Ia kemudian menyampaikan bahwa tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan. Namun di kedua wilayah itu terjadi penurunan angka kemiskinan. Ini menjawab tanggapan fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu terkait adanya pergeseran penduduk miskin di Riau. Lebih lanjut, dia mengapresiasi atas perhatian Fraksi PDIP terkait akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah," paparnya.

Soal pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang sempat menjadi sorotan fraksi PDIP, Hijazi mengatakan pemerintah tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional.

Setelah menjawab fraksi PDIP, Hijazi kemudian menanggapi pandangan dari Demokrat dan juga PAN. Dimana fraksi PAN sendiri sempat menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen.

"Bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa," sebutnya.

Dia kemudian menjawab sejumlah tanggapan lain, seperti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Terkait hal ini, Pemprov akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya," sebut Ahmad Hijazi seraya menjawab terkait penyelenggaraan daerah yang turut disorot Fraksi PAN.

Selanjutnya, Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi Gerindra Sejahtera berkenaan dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah. Pemprov, dikatakan dia terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada.

"Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU)," pungkasnya. Terakhir, Ahmad Hijazi menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP dan terakhir Fraksi NasDem-Hanura secara berurutan.(ADVETORIAL/DPRD RIAU)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved