Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 23 Februari 2019
INDEX BERITA

Seorang Pria Nekat Lompat Dari Atap Gedung Hingga Tewas
Akibat Jalan Rusak, Kenderaan Sulit Untuk Melintas
Wabup H. Syamsuddin Uti Hadiri Haul Syekh Abdul Qodir Jailani
Harapan Bupati Inhil Kepada Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau
Tim Jumat Barokah Polda Banten Kunjungin Warga Sempu
Turnamen Bola Volly Cup Polres Rohul 2019 Resmi Dibuka
Rumah Deni Rinata wartawan Media Online dibobol Maling
Sosok Lelaki Bernisial AH Ditemukan Telah Tidak Bernyawa
Koramil 02 Tanah Putih Lakukan Giat Bersih Lingkungan
Babinsa Beri Penyuluhan Bahaya Narkoba di SMUN 12
Bupati Inhil Pimpin Rapat Penyelesaian Somasi Kredit Kelompok Tani Dengan BNI
TNI AL TLDM Gelar Patkor Malindo 143/19
HM Wardan Sangat Prihatinannya Melihat Yang Kena Musibah Kebakaran
Bupati Inhil Resmikan Gedung Baru PAUD Mutiara Hati Desa Sungai Ambat
Nahdlatul Ulama Membantu Yang Kena Musibah Banjir Di Kab.Way Kanan
Danrem 031/WB Hadiri Rapat Koordinasi TNI - POLRI Provinsi Riau
Kepala Sekolah SMP N 4 Siak Hulu Tuding Komite
Bupati Inhil Kenang Masa 1 Tahun Silam
Bupati Inhil Minta Masyarakat Bersabar
Polsek Buay Bahuga Amankan CW
Seorang Pelajar Tewas Gantung Diri Di Kamar Rumahnya
SMP Negri 4 Kec Siak Hulu Kab Kampar Pungut Rp 277.000 Persiswa
Bupati Inhil: Kami Serius Dan Fokus Cari Solusi Fluktuasi Harga Kelapa
Bupati Rokan Hulu H.Sukiman Janji Perjuangkan Beberapa Jembatan
Babinsa Koramil 06 Sukajadi Laksanakan Giat Sosialisasi Peduli Api
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved