Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 22 April 2019
INDEX BERITA

Meriahkan Ulang Tahun Kabupaten Way Kanan Yang Ke-20 Tahun 2019
Persiapan Lampung Fair 100% Selesai
Ibu Surniati Sangat Kecewa Karena Tidak Dapat Kertas Suara
Gubernur Riau Hadiri Rakor Kepenghuluan Dan Kepala Desa Se Kab Rokan Hilir
Wardan: Disiplin Dan Kinerja Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab
Wabup Padang Lawas Utara Diduga Ott Money Pokitik Uang
Paripurna Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018
Wakil Bupati Inhil Kunjungi PT. GIN
Bupati Minta OPD Aktif Berkonsultasi dengan TP4D
Jhonny Siahaan Ketua DPD I IPK Provinsi Riau Lantik DPD II IPK Kota Pekanbaru Dan PAC
Bagikan 4000 Sembako Dan 500 Sertifikat Tanah Gratis
SMAN 3 Siak Hulu Adakan Acara Pelepasan Siswa Kelas XII
Wakil Bupati Inhil Tinjau Ruas Jalan Sungai Beringin
Bupati Hadiri Peringatan Isra Dan Miraj Nabi Muhammad SAW 1440 H
DPC AWPI Lampura Gelar Rapat Restrukturisasi Organisasi
Bupati Nilai Humas Setda OKU Tidak Profesional
Peringatan Isro Miraj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijirah
Bupati Instruksikan ASN Pemkab Inhil Senantiasa Jaga Netralitas
Wakil Bupati Inhil Sambangi Studio GGTV Dan Stasiun Radio Gemilang FM
Peyelengara Pemilu Harus Mampu Deteksi Dini Dinamika Masyarakat
HM Harris: Wujudkan Guru Sehat, Murid Cerdas, Pendidikan Berkualitas
Nono Patria Pratama SE Lakukan Kampanye Diologis Di Lapangan Terbuka
Masyarakat Kec.Siak Hulu Kampar Deklaraksi Dukungan Untuk Jokowi Dan Maaruf
Penerbangan Bandara Lanudad Gatot Subroto Way Kanan Diresmikan
Pameran Industri Kecil Menengah Meriahkan Peresmian Gatsu
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved