Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 23 Februari 2020
INDEX BERITA

Presiden RI Jokowi Tiba Di Pekanbaru
Pemkab Kampar Komit Permudah Perizinan Di Kampar
Pengguna Dan Pengedar Ditangkap Resnarkoba Polres Kampar
Kakimal Lampung Akan Dilepas 39 Peserta Calon Tamtama TNI AL
PLT Bupati Lampura H.Budi Utomo,SE.M.M Rayakan Milad Ke-62 TH
DPRD Lampura Gelar Rapat Paripurna Tentang Raperda
Kajati Riau Kunjungi Dan Beri Bimbingan Ke Kajari Bengkalis
Disnaker Pekanbaru: YKKI Harusnya Penuhi Hak Tenaga Kerja Sesuai Aturan
Bupati Kampar Sambut Baik Pembentukan Alumni Pemuda Mahasiswa Kampar
Sat Reskrim Polres Lampura Amankan Oknum Kades Talang Jembatan
Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa 2020
Kadisdikbud Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Polsek Kampar Kiri Hilir Bekerjasama Dengan Polres Sumedang
Bupati Pelalawan Hadiri Dan Lantik IKN Pelalawan Periode Tahun 2020-2024
Kadisnaker Pekanbaru: YKKI Cabang Pekanbaru Harus Penuhi Hak Tenaga Kerja
Organisasi Sekolah SMP Lampung Utara Persiapkan Pemilihan Ketua MKKS
Disdikbud Kab. Lampura Hadiri Sosialisasikan Mekanisme BOS Tahun 2020
Ketum IKNR AKBP Peniel Zalukhu Resmi Buka PB. IKNR
Sosialisasi Warving TNI AL Gelar Kegiatan Penerimaan Calon Prajurit
Dua PJ Kepala Tiyuh Dilantik Camat Tulangbawang Tengah
PDI Perjuangan Akan Segera Tempuh Jalur Hukum
3 Pelaku Residivis Berhasil Ditangkap Polsek Senapelan
Yayasan Kalam Kudus Cabang Pekanbaru Abaikan UU Tenaga Kerja
Kapolres Kampar Lounching 3 Inovasi Dibidang Pelayanan SIM
Peringati HUT Dan Syukuran KAVALERI TNI-AD Yang Ke 70 Tahun 2020
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved