Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 22 09 2020
INDEX BERITA

DPW MOI Riau Rapat Eveluasi Panitia Rakerwil Lewat Zoom Meeting
Bupati Kampar Serahkan 91 Bantuan Sosial Beras (BSB)
Aliman Makmur: Areal PT RPS Bukan Lagi Di Kawasan Industri
Monitoring Dan Evaluasi Atas Progress Rencana Aksi
Bupati Kampar Tanam Benih Jagung
Nurbit : Melalui Sosialisasi Kita Berharap Masyarakat Mematuhi Protokol Kesahatan
Pasangan ELMAR Akan Berikan Garansi Dan Asuransi Jika Petani Gagal Panen
Sefianus Zai : PT. MUP Sebaiknya Taat Hukum UU Ketenaga Kerjaan
LSM: Pembangunan Danau Rusa Diduga Gagal Kontruksi
Jajaran Polda Riau Kunjungan Dan Silaturahmi Dengan Ketua DPP IKJR Prov Riau
Bupati Kampar Sosialisasikan Perbup Nomor 44 Tahun 2020
Anggota DPRD Kampar, Minta Dinas Periwisata Serius Awasi Proyek Danau Rusa Kampar
MA Pelaku Tabrak Lari Pesepeda Akhirnya Serahkan Diri
Mobil Yang Diduga Penabrak Pesepeda Akhirnya Di Temukan
Wujud Syukur Atas Anugerah Kemerdekaan Yang Ke 75, Bupati Kampar Terima UPK 75 Ribu
Penegak Hukum Dan Semua Elemen Masyarakat Harus Ambil Bagian Berantas Narkoba
Sekda Kampar : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan Dan Pastikan Layanan Kesehatan
Sekda Kampar : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan Dan Pastikan Layanan Kesehatan
Sekda Kampar : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan Dan Pastikan Layanan Kesehatan
DL Ditangkap Reskrim Polres Kampar Di Rohul
MOI Sudah Memiliki Lebih 300 Perusahaan Media Online Di Seluruh Indonesia
Terkait Dana PMBRW, Jaksa Sita Beberapa Dokumen Di Kantor Camat Tenayan Raya
Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera P2WKSS
Yusri: Kabupaten Kampar Selalu Naik Level Dari Tahun Ke Tahun
Fajar Menanti S: Partai Beringin Karya Bukanlah Partai Peserta Pemilu
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co





Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved