Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 21 08 2019
INDEX BERITA

Tunggu SPT Untuk Lakukan Tindak Lanjuti Masalah Desa Pematang Kasih
BNN Riau Kembali Amankan 8 Kg Sabu Bersama BB Lainnya
Polsek Perhentian Raja Tangkap Pemilik Narkoba Dan Ganja Kering
Rapat Peripurna Ke-8 Masa Sidang II DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019
LK 02 Tanjung Harapan Masih Gelar Kegiatan Lomba
44 Anggota DPRD Lampura Resmi DiLantik 1 Tertunda
Wabup Tuba Barat Berikan Tali Asih Kepada Paskibraka
Syamsuar didampingi Kadis PU Riau Tinjau Proyek Pembangunan Durolis Di Rohil
Bupati Inhil Hadiri Acara Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Lapas Tembilahan
Pemkab Kampar Berikan Santunan Kepada LVRI Dan Perlansia
Bupati Inhil Ikuti Renungan Suci Dalam Keheningan Di TMP Yudha Bakti
Inspektur Upacara HUT RI Ke-74 Di Pimpin Langsung Oleh Gubernur Riau
Kapolsek Perhentian Raja IPTU Zulfatriano, SH Pimpin Upacara Penurunan Bendera
Kejaksaan Negeri Kampar Tahan Nurul Hidayah SE, Sekdes Gunung Sari
PC Muslimat NU Inhil Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
Lingkungan 2 Tulung Batuan Gelar Lomba Kegiatan
Umar Ahmad Bupati Tulang Bawang Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Lampura H.Agung Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Camat Siak Hulu Fajri,Hasbi, S,STP, Msi Bertindak Sebagai Inspektur Upacara
Bupati Sematkan Anugerah Satyalancana Karya Satya Bagi PNS Pemkab Inhil
Bupati Inhil Kukuhkan Paskibra Tahun 2019
Kapolri Intruksikan Seluruh Humas Polri Jalin Kerjasama Dengan Media Online
Persiapan Peringatan HUT RI Ke - 74 Dan Pencanangan Program Rumah Tahfidz
Tim Opsnal Polsek Siak Hulu Tangkap Pemilik Sabu
Pameran Riau Expo 2019, Tantangan Bagi Event Organizer
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved