Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 22 April 2019
INDEX BERITA

Meriahkan Ulang Tahun Kabupaten Way Kanan Yang Ke-20 Tahun 2019
Persiapan Lampung Fair 100% Selesai
Ibu Surniati Sangat Kecewa Karena Tidak Dapat Kertas Suara
Gubernur Riau Hadiri Rakor Kepenghuluan Dan Kepala Desa Se Kab Rokan Hilir
Wardan: Disiplin Dan Kinerja Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab
Wabup Padang Lawas Utara Diduga Ott Money Pokitik Uang
Paripurna Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018
Wakil Bupati Inhil Kunjungi PT. GIN
Bupati Minta OPD Aktif Berkonsultasi dengan TP4D
Jhonny Siahaan Ketua DPD I IPK Provinsi Riau Lantik DPD II IPK Kota Pekanbaru Dan PAC
Bagikan 4000 Sembako Dan 500 Sertifikat Tanah Gratis
SMAN 3 Siak Hulu Adakan Acara Pelepasan Siswa Kelas XII
Wakil Bupati Inhil Tinjau Ruas Jalan Sungai Beringin
Bupati Hadiri Peringatan Isra Dan Miraj Nabi Muhammad SAW 1440 H
DPC AWPI Lampura Gelar Rapat Restrukturisasi Organisasi
Bupati Nilai Humas Setda OKU Tidak Profesional
Peringatan Isro Miraj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijirah
Bupati Instruksikan ASN Pemkab Inhil Senantiasa Jaga Netralitas
Wakil Bupati Inhil Sambangi Studio GGTV Dan Stasiun Radio Gemilang FM
Peyelengara Pemilu Harus Mampu Deteksi Dini Dinamika Masyarakat
HM Harris: Wujudkan Guru Sehat, Murid Cerdas, Pendidikan Berkualitas
Nono Patria Pratama SE Lakukan Kampanye Diologis Di Lapangan Terbuka
Masyarakat Kec.Siak Hulu Kampar Deklaraksi Dukungan Untuk Jokowi Dan Maaruf
Penerbangan Bandara Lanudad Gatot Subroto Way Kanan Diresmikan
Pameran Industri Kecil Menengah Meriahkan Peresmian Gatsu
Nias
Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Bermasalah
Kasus-kasus DD Dan ADD, Diduga Mengendap Di Inspektorat Nisel

Rabu, 30/01/2019 - 10:30:51 WIB
Foto: Kades dan Jalan***
 
NISEL  (SUMUT) - Sejumlah masyarakat Desa Lölöfaösö, Kecamatan, Lölöwa’u, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, meminta agar dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 segera di usut dan diproses sesuai hukum yang berlaku di negeri ini.

Diceritakan oleh sejumlah masyarakat Lolofaoso yang salah satunya bernisial AW, bahwa oknum pejabat (Pj) kepala desa Lolofaoso disinyalir menylewengkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017, salah satu indikasi penyelewengan, membuat laporan realisasi penggunaan DD yang tidak sesuai APBDes pada tahun 2017.

Selain itu, PJ Kades Lolofaoso Ya,aro Waruwu dan juga selaku PNS pendidikan nias selatan yang  diduga selewengkan DD yang seharusnya hak masyarakat desa disalurkan kepada yang berhak seperti gaji aparat desa.

Saat di konfirmasi kepada Camat Lolowa,u Yaaro Buulolo, "Mengatakan" uang dana desa tersebut masih utuh di tangan Bendahara Desa.

Namun saat di konfirmasi media ini Kepada pihak polres melalui Kasat reserse Edy, Menjawab kepada  media ini, bahwa kasus tersebut masih dalam tahap prosese di Ikspetorat, sampai saat ini pihak polres belum tau perkembangannya ujar Edy Kasat reserse polres nias selatan.

Beda halnya dengan inspektorat nias selatan saat di konfirmasi media ini lewat via tlp genggamnya, ia nya belum bisa menjawab kerena berhubung dirinya masih di luar kota, hingga turunya berita ini masih belum mendapat jawaban dari inspektorat yang sangat berkompenten dalam kasus ini.

Menanggapi persoalan tersebut di atas, salah seorang aktifis dari Nisel Aw menyesalkan kebijakan Bupati Nisel Hilarius Duha atas masa jabatan pejabat kepala desa di daerah Nisel yang lebih dari satu tahun. Mayoritas PJ Kades di Nias Selatan, dijabat oleh PNS dalam tempo yang begitu lama hingga sampai 5 atau 6 tahun.

Ironisnya Honor FW (Alm) yakni mantan Sekdes selama 12 bulan belum di bayarkan oleh YW Pj Kades juga honor tim 11 belum di bayarkan oleh Pj kades tersebut, ATK TPK pembangunan telah terealisasi namun belum di bayarkan oleh Pj Kades.

Juga pembukaan jalan baru yang seharusnya wajib di kerjakan 3000M sementara yang terealisasi hanya 2500M, Namun realisasi pembayaran di bayarkan 100 persen.

Tambah sumber, pada pembiayaan alat berat di duga tidak sesuai dengan spj yang di terima oleh kontraktor, juga pada pembelian leptop merek Acer yang ternyata yang di beli adalah lennovo yang jauh lebih murah dan hal ini diduga barangnya tidak ada lagi  alias tidak pernah nampak.

Maka dengan itu meminta kepada Pemkab Nisel untuk segera mengefaluasi kebijakan tersebut. Karena Pj Kades yang juga sebagai PNS, akan mengurangi efesiensi pelayanan publik, tegas AW(Tim)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved