Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 27 Mei 2019
INDEX BERITA

Catur Sugeng : Mohon Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat, Bangun Kampar Lebih Baik
Elizaman Gulö Kritis Di Hantam Truk CPO
Gubernur Riau H Syamsuar Safari Ramadhan Di Kampar
Bupati Harapkan Program Listrik Desa Di Inhil Dapat Digesa
Pemko Pekanbaru Teken MoU Dengan Go-Pay Dan GoJek
Kejari Pekanbaru Pastikan Kasus Jalan TPA Diusut
Pembahasan Ranperda Pemekaran Kecamatan Di Pekanbaru
Sebagai Pemenang Lomba MTQ ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019
Muslimawati Serahkan Santunan Untuk 68 Anak Yatim Piatu
Wabup Harapkan Hubungan Baik Seluruh Forkopimda Inhil Tetap Terjalin
Ayam Di Pasar Senin Melonjak Naik
Gemar Siak Berzakat Bersama Gubernur Riau
Gubri H. Syamsuar Serahkan Zakat Sebesar Rp25 Juta Di Siak
Bupati Rohil H. Suyatno Mengucapkan Selamat Atas Kemenangan Jokowi- Maruf
Wabup Inhil Taja Syukuran Dan Buka Puasa Bersama Di Kediaman Dinas
IKA SMANSA Tembilahan Hulu Adakan Pemberian Takjil Selama Ramadan 1440 H
Peripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Prov. Riau Tahun 2018
Pemkab Kampar Distribusikan 17 Milyar Untuk Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Bupati Kampar: Pemkab Telah Usulkan Program Prioritas Ke Pusat
Puskesmas Kampar Timur Kecamatan Kampar Menuju Akreditasi
Wabup Inhil Safari Ramadan ke Kecamatan Kateman
Kabupaten Inhil Kembali Raih Opini WTP Dari BPK Perwakilan Riau
Amankan Seorang Wanita Yang Diduga Pengedar Narkoba
Amril Mukmini Ajak Masyarakat Giatkan Zakat
Pemko Safari Ke Masjid An Nur
Kota
Amburadulnya Pelaksanaan DD Dan ADD Di Nisel
Masyarakat, Minta Bupati Copot Dan Perintahkan Penegak Hukum Periksa Pj Kades Lölöfaösö

Jumat, 25/01/2019 - 13:08:29 WIB
Kondisi pembukaan jalan Baru dan sang Pj Kades***
 
NISEL  (Sumut) - Sejumlah masyarakat Desa Lölöfaösö, Kecamatan, Lölöwa’u, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, meminta agar dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 segera di usut dan diproses sesuai hukum yang berlaku di negeri ini.

Diceritakan oleh sejumlah masyarakat Lolofaoso yang salah satunya bernisial AW, bahwa oknum pejabat (Pj) kepala desa Lolofaoso disinyalir menylewengkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017, salah satu indikasi penyelewengan, membuat laporan realisasi penggunaan DD yang tidak sesuai APBDes pada tahun 2017.

Selain itu, PJ Kades Lolofaoso Ya,aro Waruwu dan juga selaku PNS pendidikan nias selatan yang  diduga selewengkan DD yang seharusnya hak masyarakat desa akibat tidak disalurkan kepada yang berhak seperti gaji aparat desa. 

Namun Pj Kades Lolofaoso Yaaro Waruwu saat dihubungi media menjawab, bahwa semua pelaksanaan kegiatan dari dana desa dan alokasi dana desa tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Atas masalah itu Yaaro W, mengaku telah dipanggil oleh pihak berwajib dan telah diinterogasi. Namun dalam masalah itu pihaknya mengaku tidak ada masalah.

Beda dengan Camat Lölöwau Ya,aro Bulölö yang di konfirmasi media ini, mengaku, bahwa telah mengetahui masalah itu. “telah kami panggil Kades dan seluruh aparat desa atas persoalan itu. Bila benar Kades melakukan menyelewengkan dana sebagaimana yang telah dilaporkan warga, akan dilaporkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Nias selatan sebagai pengawasan untuk melakukan audit pada dugaan penyelewengan pada pelaksanaan kegiatan tersebut, tutur Camat.

Menanggapi hal itu, salah seorang aktifis dari Nisel Aw menyesalkan kebijakan Bupati Nisel Hilarius Duha atas masa jabatan pejabat kepala desa di daerah Nisel yang lebih dari satu tahun. Mayoritas PJ Kades di Nias Selatan, dijabat oleh PNS dalam tempo yang begitu lama hingga sampai 5 atau 6 tahun.

Anehnya Honor FW (Alm) yakni mantan Sekdes selama 12 bulan belum di bayarkan oleh YW Pj Kades juga honor tim 11 belum di bayarkan oleh Pj kades tersebut, ATK TPK pembangunan telah terealisasi namun belum di bayarkan oleh Pj Kades.

Juga pembukaan jalan baru yang seharusnya wajib di kerjakan 3000M sementara yang terealisasi hanya 2500M, Namun realisasi pembayaran di bayarkan 100 persen.

Tambah sumber, pada pembiayaan alat berat di duga tidak sesuai dengan spj yang di terima oleh kontraktor, juga pada pembelian leptop merek Acer yang ternyata yang di beli adalah lennovo yang jauh lebih murah dan hal ini diduga barangnya tidak ada lagi  alias tidak pernah nampak.

Maka dengan itu meminta kepada Pemkab Nisel untuk segera mengefaluasi kebijakan tersebut. Karena Pj Kades yang juga sebagai PNS, akan mengurangi efesiensi pelayanan publik, tegas AW(Jusman)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved