Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 23 Februari 2019
INDEX BERITA

Seorang Pria Nekat Lompat Dari Atap Gedung Hingga Tewas
Akibat Jalan Rusak, Kenderaan Sulit Untuk Melintas
Wabup H. Syamsuddin Uti Hadiri Haul Syekh Abdul Qodir Jailani
Harapan Bupati Inhil Kepada Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau
Tim Jumat Barokah Polda Banten Kunjungin Warga Sempu
Turnamen Bola Volly Cup Polres Rohul 2019 Resmi Dibuka
Rumah Deni Rinata wartawan Media Online dibobol Maling
Sosok Lelaki Bernisial AH Ditemukan Telah Tidak Bernyawa
Koramil 02 Tanah Putih Lakukan Giat Bersih Lingkungan
Babinsa Beri Penyuluhan Bahaya Narkoba di SMUN 12
Bupati Inhil Pimpin Rapat Penyelesaian Somasi Kredit Kelompok Tani Dengan BNI
TNI AL TLDM Gelar Patkor Malindo 143/19
HM Wardan Sangat Prihatinannya Melihat Yang Kena Musibah Kebakaran
Bupati Inhil Resmikan Gedung Baru PAUD Mutiara Hati Desa Sungai Ambat
Nahdlatul Ulama Membantu Yang Kena Musibah Banjir Di Kab.Way Kanan
Danrem 031/WB Hadiri Rapat Koordinasi TNI - POLRI Provinsi Riau
Kepala Sekolah SMP N 4 Siak Hulu Tuding Komite
Bupati Inhil Kenang Masa 1 Tahun Silam
Bupati Inhil Minta Masyarakat Bersabar
Polsek Buay Bahuga Amankan CW
Seorang Pelajar Tewas Gantung Diri Di Kamar Rumahnya
SMP Negri 4 Kec Siak Hulu Kab Kampar Pungut Rp 277.000 Persiswa
Bupati Inhil: Kami Serius Dan Fokus Cari Solusi Fluktuasi Harga Kelapa
Bupati Rokan Hulu H.Sukiman Janji Perjuangkan Beberapa Jembatan
Babinsa Koramil 06 Sukajadi Laksanakan Giat Sosialisasi Peduli Api
Kota
Amburadulnya Pelaksanaan DD Dan ADD Di Nisel
Masyarakat, Minta Bupati Copot Dan Perintahkan Penegak Hukum Periksa Pj Kades Lölöfaösö

Jumat, 25/01/2019 - 13:08:29 WIB
Kondisi pembukaan jalan Baru dan sang Pj Kades***
 
NISEL  (Sumut) - Sejumlah masyarakat Desa Lölöfaösö, Kecamatan, Lölöwa’u, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, meminta agar dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 segera di usut dan diproses sesuai hukum yang berlaku di negeri ini.

Diceritakan oleh sejumlah masyarakat Lolofaoso yang salah satunya bernisial AW, bahwa oknum pejabat (Pj) kepala desa Lolofaoso disinyalir menylewengkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017, salah satu indikasi penyelewengan, membuat laporan realisasi penggunaan DD yang tidak sesuai APBDes pada tahun 2017.

Selain itu, PJ Kades Lolofaoso Ya,aro Waruwu dan juga selaku PNS pendidikan nias selatan yang  diduga selewengkan DD yang seharusnya hak masyarakat desa akibat tidak disalurkan kepada yang berhak seperti gaji aparat desa. 

Namun Pj Kades Lolofaoso Yaaro Waruwu saat dihubungi media menjawab, bahwa semua pelaksanaan kegiatan dari dana desa dan alokasi dana desa tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Atas masalah itu Yaaro W, mengaku telah dipanggil oleh pihak berwajib dan telah diinterogasi. Namun dalam masalah itu pihaknya mengaku tidak ada masalah.

Beda dengan Camat Lölöwau Ya,aro Bulölö yang di konfirmasi media ini, mengaku, bahwa telah mengetahui masalah itu. “telah kami panggil Kades dan seluruh aparat desa atas persoalan itu. Bila benar Kades melakukan menyelewengkan dana sebagaimana yang telah dilaporkan warga, akan dilaporkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Nias selatan sebagai pengawasan untuk melakukan audit pada dugaan penyelewengan pada pelaksanaan kegiatan tersebut, tutur Camat.

Menanggapi hal itu, salah seorang aktifis dari Nisel Aw menyesalkan kebijakan Bupati Nisel Hilarius Duha atas masa jabatan pejabat kepala desa di daerah Nisel yang lebih dari satu tahun. Mayoritas PJ Kades di Nias Selatan, dijabat oleh PNS dalam tempo yang begitu lama hingga sampai 5 atau 6 tahun.

Anehnya Honor FW (Alm) yakni mantan Sekdes selama 12 bulan belum di bayarkan oleh YW Pj Kades juga honor tim 11 belum di bayarkan oleh Pj kades tersebut, ATK TPK pembangunan telah terealisasi namun belum di bayarkan oleh Pj Kades.

Juga pembukaan jalan baru yang seharusnya wajib di kerjakan 3000M sementara yang terealisasi hanya 2500M, Namun realisasi pembayaran di bayarkan 100 persen.

Tambah sumber, pada pembiayaan alat berat di duga tidak sesuai dengan spj yang di terima oleh kontraktor, juga pada pembelian leptop merek Acer yang ternyata yang di beli adalah lennovo yang jauh lebih murah dan hal ini diduga barangnya tidak ada lagi  alias tidak pernah nampak.

Maka dengan itu meminta kepada Pemkab Nisel untuk segera mengefaluasi kebijakan tersebut. Karena Pj Kades yang juga sebagai PNS, akan mengurangi efesiensi pelayanan publik, tegas AW(Jusman)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved