Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 19 Maret 2019
INDEX BERITA

Rapat Persiapan Kampar Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau
Pemkab Bengkalis Terima Piagam Penghargaan Nirwasita Tantra
Sekda Kampar Hadiri Pelantikan Bupati Siak
Muslimah Catur: Perlu Sinergi PKK Kabupaten Dan PKK Desa
Alfedri Resmi Dilantik Menjadi Bupati Siak Difinitif
Polres Kampar Ungkap Pengedar Narkoba Jenis Sabu
Pencuri Rantai Alat Berat Di Ringkus Jajaran Polsek Siak Hulu
Suami Instri Diduga Sengkokol Aniaya Pelajar Dibawah Umur
Taja Sosialisasi Empat Pilar Ke Masyarakat
Siak Prioritaskan Perbaikan Layanan Publik
Gubri H. Syamsuar Terima Audiensi Dewan Pendidikan Prov Riau
Wakil Bupati Inhil Hadiri Pekan Panutan
Sekda Inhil Sambangi Ditjen Daglu Kemendag RI
DPRD Kab. Way Kanan Lakukan Hearing Internal Dengan Dua Perusahaan
Muslimawati Catur Kunjungi UP2K Desa
Babinsa Koramil 02 Rambah Bersama Polres Rohul Seleksi Calon Paskibra Rohul
Wagubri Sidak Se Badan Penghubung Provinsi Riau
Wabup Inhil Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020
Wagubri Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2019 Di Jakarta
Fakir Miskin Di Kabupaten Pelalawan Dapat Teratasi
Bupati Inhil Sambut Kedatangan Kepala BPKP Riau
Muslimawati: Majukan PKK Desa Seluruh Komponen Desa Menyatu
Sekda Kampar Hadiri Rakornas Bersama Bawaslu RI
Pemkab Bengkalis Siap Dukung Riau Bersatu
Sekda, Kedepan Jangan Sampai Sulit Mencari Lahan Pekuburan
Inderagiri Hilir
Rakor PKH Tahap I
Bupati Inhil Pimpin Rapat Rakor PKH Tahap I

Rabu, 09/01/2019 - 17:23:53 WIB
Bupati Inhil Saat Pimpin Rapat Rakor PKH Tahap I ***
 
TAMBILAHAN - Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan memimpin Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I (Satu), Selasa (8/1/2019) siang, di aula Hotel Inhil Pratama, Tembilahan. Kegiatan ini diselenggarakan juga dalam rangka 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil Periode 2018-2023.

Rapat Koordinasi yang turut dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti ini difokuskan pada pembahasan tentang persiapan transformasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) menuju Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Inhil.

Rakor PKH tahap I yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dengan mengusung tema 'Kita Sukseskan Persiapan Transformasi Bansos Rastra Menuju BPNT di Kabupaten Inhil' ini menghadirkan Pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Camat dan beberapa perangkat Dinas Sosial Kabupaten Inhil, seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Bupati menuturkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan seorang Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati maupun Walikota memiliki hak untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan strategis dalam penanganan masyarakat miskin di tingkat Kabupaten / Kota.

"Jangan berpikir, para pendamping PKH maupun TKSK hanya dapat menerima perintah dari Kementerian Sosial karena peraturan juga mengatur tentang kewenangan dari Kepala Daerah terkait kebijakan strategis pelaksanaan program," tukas Bupati.

Oleh karena itu, menurut Bupati, para pendamping PKH maupun TKSK juga berkewajiban untuk mematuhi setiap kebijakan strategis yang diambil oleh Kepala Daerah di lokasi tugas.

Selanjutnya, Bupati menekankan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan PKH untuk segera melakukan pendataan ulang guna validasi jumlah penduduk miskin yang berhak menerima manfaat dari PKH.

Saat ini, diungkapkan Bupati, dari jumlah data yang diterima, terdapat 28.124 penerima manfaat yang terdata oleh BPS saat melakukan sensus. Sementara, yang terdata sebagai masyarakat miskin baru sekitar 18.347 orang.

"Data yang kita punya adalah data hasil pendataan tahun 2015. Hari ini sudah tahun 2019, tentunya perlu validasi data penerima manfaat oleh instansi terkait," tutur Bupati.

Pendataan, dikatakan Bupati, juga merupakan sebuah langkah realisasi program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018-2023. Untuk itu, perlu keseriusan, khususnya kepada perangkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk pro-aktif berpartisipasi dalam proses inventarisasi penerima Bansos Rastra yang kedepan disebut sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

"Jangan lalai. Karena ini juga merupakan program 100 hari kerja Say bersama Wakil Bupati yang telah kami sampaikan dalam rapat paripurna istimewa November lalu. Kalau ini gagal, nanti kami dianggap tidak mampu merealisasikan program pendataan ini," imbau Bupati.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Syaifuddin Hamdan mengatakan, sosialisasi yang ditaja oleh Dinas Sosial Kabupaten Inhil bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PKH tentang pengalihan bantuan tunai ke bantuan pangan non tunai.

Syaifuddin Hamdan mengungkapkan, jumlah dana untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2019 adalah senilai Rp 3.600.000 per tahun atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.890.000 per tahun.

"Pihak terkait disini, khususnya adalah penerima bantuan dan perangkat desa. Setelah sosialisasi ini, kepada seluruh Lurah, Kepala Desa dan para pendamping PKH diharapkan dapat melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima bantuan," ujar Saipuddin Hamdan.

Usai sambutan, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta tampak pro-aktif dan antusias memberikan pertanyaan demi pertanyaan yang ditujukan, baik kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil. (ADV)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved