Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 16 November 2019
INDEX BERITA

PD. Sinar Mas Walau Sudah 2 Tahun Tak Miliki Izin Tetap Beroperasi
Peran FPK Riau Menjaring Aspirasi Masyarakat
Polsek Perhentian Raja Tangkap Pelaku Penggelapan Sepeda Motor
DPD LAN Riau Bersama DPC LAN Pekanbaru Audensi Dengan Anggota DPD RI, Dr. Misharti
Anggarkan Dana 3 Miliar Untuk Pembuatan Turap Dan Perbaikan Air Panas Sungai
Anggota DPRD Sumut Berkat Kurniawan Laoli Angkat Bicara Terkait Meninggalnya Serda Iman Berkat Gea
Atal Depari S: Senang Dengan Keberadaan MOI
Keluarga Alm Serda Iman Berkat Gea Resmi Buat Laporan Di Denpom Nias
Ketua FPK Riau Dan Diretktur RS Awal Bros Tandatangani MoU
SD Negeri 001 Gunung Sahilan Diduga Lakukan Pungutan Tidak Wajar Kepada Murid
Zenajah Oknum TNI Serda Iman Berkat Gea Ditemukan Bekas Luka Di Tubuhnya
Pemkab Rohil Dukung Penuh Pembangunan Masjid Laksamana Muhammad Cheng Ho Di Bagansiapiapi
Pemprov Riau Dan Pemkab Rohil Bergandengan Lakukan Berbagai Upaya Perangi Narkotika
HM Harris: Pimpinan OPD Harus Fokus Mempercepat Realisasi Anggaran
Pancasila Benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia
ABG RD Bersama PN Pembobol Toko Harian Di Ringkus
Polsek Perhetian Raja Mejaring 11 Pelanggara
Pekerjaan Pembangunan SPN Polda Riau T/A 2018, Di Kerjakan Asal Jadi
AG Pengendara Sepeda Motor Meninggal Ditempat Setelah Di Tabrak Mobil Damtruk
Kapolda Riau Kunjungi Sekolah Dasar Marjinal Di Pedalaman Kabupaten Kampar
Ratusan Miliar Dana Transfer Pusat Ke Riau Dipastikan Hangus
AKBP Asep Dermawan: Patugas Boleh Beri Keringanan Bagi Masayarakat
Komisi III DPR Setujui Komjen Idham Azis Jadi Kapolri
25 Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Masa Periode 2019-2014 Resmi Dilantik
Kapten Arm Hadi Preytno, Perpindahan Dalam Tugas Bukan Hal Yang Luar Biasa
Inderagiri Hilir
Untuk Selamatkan Nasib Petani
Said Sekda Inhil, Selamatkan Nasib Petani Kelapa Di Tembilahan

Sabtu, 07/07/2018 - 20:35:35 WIB
Sekda  rapat untuk Selamatkan Nasib Petani Kelapa di Tembilahan Bappeda Bersama Disperindag Gelar Pertemuan***

 
TEMBILAHAN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk mendiskusikan dan mencari solusi dalam upaya menyelamatkan petani kelapa di wilayah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Said Syarifuddin dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Muhammad Wardan di aula Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, belum lama ini.

Selama ini, Badan dan Dinas terkait, seperti Bappeda dan Disperindag dianggap tidak fokus dalam melaksanakan program yang telah menjadi prioritas utama Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan Bupati Muhammad Wardan.

"Tolong dinas terkait, hal ini di diskusikan betul pada RPJM (Rapat Pembangunan, red). Inikan sudah sejak awal menjadi prioritas Bupati Wardan, kenapa masih lambat juga," ujarnya.

Bappeda, lanjut Sekda, selalu saja 'ngeles'. Seperti ketika ada investor yang mau mengurus izin, Bappeda selalu saja mengelak dengan alasan Rencana Tata Ruang Wilayah.

"Bappeda ngelak terus nih, alasan RTRW. Kalau ngelak terus ini payah. Orang mau ngurus izin tak selesai-selesai," tambahnya.Belum lagi terkait penganggaran, Bappeda seharusnya bisa melakukan perencanaan dengan analisa yang matang, sehingga penganggaran untuk menangani permasalahan kelapa bisa menjadi prioritas.

"Penganggaran, Bappeda tolong dihitung betul. Jangan bicara proyek diambil, tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius. Perencanaan ini Bappeda, jangan ngelak-ngelak," tegas Said kembali.

Sementara itu, bagi Disperindag, Sekda menilai sistem Resi Gudang yang menjadi tupoksinya juga lambat diproses.

"Ini Disperindag, jangan anggaran perjalanan dinas saja diurus. Bupati sudah begitu besar harapannya pada SRG, kenapa tak selesai juga? Sebelum bupati cuti kemarin kan ada SK baru tim percepatan. Ini sudah 4 bulan, dah sampai mana? Saya minta laporannya segera ke meja pak bupati," perintah Sekda.

Untuk diketahui, upaya menjaga stabilitas harga kelapa di Kabupaten Inhil, sebenarnya sudah dilakukan sejak awal kepemimpinan Bupati Muhammad Wardan di akhir tahun 2013 lalu.Bahkan izin dari Bappebti dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) juga sudah dikantongi Pemkab Inhil sejak setahun lalu.

Bukan itu saja, Perda Sistem Resi Gudang, Perda Tata Niaga Kelapa serta Perda BUMD sebagai pelaksana SRG juga telah ditandatangani oleh Bupati Muhammad Wardan pada awal tahun 2018 lalu.

Setelah penandatanganan Perda tersebut, bahkan Bupati Wardan langsung menandatangani Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan agar Perda yang sudah sah dapat segera berjalan.(Adv)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved