Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 28 Mei 2020
INDEX BERITA

DPC IKNR Siak Hulu Bagikan Sembako Dan Masker Kepada Warga
Upaya Pemutus Rantai Covid-19, Sekda Pemkab Lampung Utara Turut Membagikan Masker
SDN 01 Semuli Raya Nyaris Ambruk, Kades Semuli Raya Angkat Bicara

Pemerintah Berikan Bantuan Untuk Peserta JKN-KIS Kelas III
Warga Desa Tanah Merah Terima Bantuan Tahap 2
Satgas Nias Peduli Covid-19 Riau Berbagi Kasih Dan Berkat
KJB Salurkan Bantuan Menyentuh Masyarakat
Polres Lampura Bagikan Sembako Tahap Ke Empat
Hamdani Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Minta Usut Kasus Pengusiran Wartawan
LSM Dan Masyarakat, Menduga Walikota Gusit Sebagai Benteng Sang Kades
Victor Parulian, Nafsu Proyek Tak Terbendung Pada Saat Rakyat Lapar
Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Pembunuhan LJF
Kepala Desa Baru Siak Huku M, Haris CH Bagikan 300 Masker Sama Warganya
Pengurus MOI Riau Audensi Dengan Kominfo Prov Riau
Anotona Nazara, SE, Resmi Dilantik Menjadi Anggota DPRD Kampar Masa Bahkti 2019-2024


Diduga Salah Gunakan DD, Masyarakat Laporkan Edieli Batee
AN. Nazara, Akan Dilantik Sebagai Anggota DPRD Kampar Periode 2019-2024


Plt Bupati Lampura Apresiasi Kepada PT. Bank Lampung Yang Berperan Aktif
Tiga Eks Sekwan Rohil Masuk Jeruji Besi
Muhammad Sudah Dua Bulan DPO, Polda Riau Belum Temukan
Inderagiri Hilir
Untuk Selamatkan Nasib Petani
Said Sekda Inhil, Selamatkan Nasib Petani Kelapa Di Tembilahan

Sabtu, 07/07/2018 - 20:35:35 WIB
Sekda  rapat untuk Selamatkan Nasib Petani Kelapa di Tembilahan Bappeda Bersama Disperindag Gelar Pertemuan***

 
TEMBILAHAN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk mendiskusikan dan mencari solusi dalam upaya menyelamatkan petani kelapa di wilayah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Said Syarifuddin dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Muhammad Wardan di aula Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, belum lama ini.

Selama ini, Badan dan Dinas terkait, seperti Bappeda dan Disperindag dianggap tidak fokus dalam melaksanakan program yang telah menjadi prioritas utama Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan Bupati Muhammad Wardan.

"Tolong dinas terkait, hal ini di diskusikan betul pada RPJM (Rapat Pembangunan, red). Inikan sudah sejak awal menjadi prioritas Bupati Wardan, kenapa masih lambat juga," ujarnya.

Bappeda, lanjut Sekda, selalu saja 'ngeles'. Seperti ketika ada investor yang mau mengurus izin, Bappeda selalu saja mengelak dengan alasan Rencana Tata Ruang Wilayah.

"Bappeda ngelak terus nih, alasan RTRW. Kalau ngelak terus ini payah. Orang mau ngurus izin tak selesai-selesai," tambahnya.Belum lagi terkait penganggaran, Bappeda seharusnya bisa melakukan perencanaan dengan analisa yang matang, sehingga penganggaran untuk menangani permasalahan kelapa bisa menjadi prioritas.

"Penganggaran, Bappeda tolong dihitung betul. Jangan bicara proyek diambil, tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius. Perencanaan ini Bappeda, jangan ngelak-ngelak," tegas Said kembali.

Sementara itu, bagi Disperindag, Sekda menilai sistem Resi Gudang yang menjadi tupoksinya juga lambat diproses.

"Ini Disperindag, jangan anggaran perjalanan dinas saja diurus. Bupati sudah begitu besar harapannya pada SRG, kenapa tak selesai juga? Sebelum bupati cuti kemarin kan ada SK baru tim percepatan. Ini sudah 4 bulan, dah sampai mana? Saya minta laporannya segera ke meja pak bupati," perintah Sekda.

Untuk diketahui, upaya menjaga stabilitas harga kelapa di Kabupaten Inhil, sebenarnya sudah dilakukan sejak awal kepemimpinan Bupati Muhammad Wardan di akhir tahun 2013 lalu.Bahkan izin dari Bappebti dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) juga sudah dikantongi Pemkab Inhil sejak setahun lalu.

Bukan itu saja, Perda Sistem Resi Gudang, Perda Tata Niaga Kelapa serta Perda BUMD sebagai pelaksana SRG juga telah ditandatangani oleh Bupati Muhammad Wardan pada awal tahun 2018 lalu.

Setelah penandatanganan Perda tersebut, bahkan Bupati Wardan langsung menandatangani Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan agar Perda yang sudah sah dapat segera berjalan.(Adv)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved