Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 19 Maret 2019
INDEX BERITA

Intruksi Jokowi Diduga Di Abaikan Oleh Instansi Terkait
Bupati Inhil HM Wardan Ikuti Tabligh Akbar Dan Istighosah
Rapat Persiapan Kampar Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau
Pemkab Bengkalis Terima Piagam Penghargaan Nirwasita Tantra
Sekda Kampar Hadiri Pelantikan Bupati Siak
Muslimah Catur: Perlu Sinergi PKK Kabupaten Dan PKK Desa
Alfedri Resmi Dilantik Menjadi Bupati Siak Difinitif
Polres Kampar Ungkap Pengedar Narkoba Jenis Sabu
Pencuri Rantai Alat Berat Di Ringkus Jajaran Polsek Siak Hulu
Suami Instri Diduga Sengkokol Aniaya Pelajar Dibawah Umur
Taja Sosialisasi Empat Pilar Ke Masyarakat
Siak Prioritaskan Perbaikan Layanan Publik
Gubri H. Syamsuar Terima Audiensi Dewan Pendidikan Prov Riau
Wakil Bupati Inhil Hadiri Pekan Panutan
Sekda Inhil Sambangi Ditjen Daglu Kemendag RI
DPRD Kab. Way Kanan Lakukan Hearing Internal Dengan Dua Perusahaan
Muslimawati Catur Kunjungi UP2K Desa
Babinsa Koramil 02 Rambah Bersama Polres Rohul Seleksi Calon Paskibra Rohul
Wagubri Sidak Se Badan Penghubung Provinsi Riau
Wabup Inhil Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020
Wagubri Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2019 Di Jakarta
Fakir Miskin Di Kabupaten Pelalawan Dapat Teratasi
Bupati Inhil Sambut Kedatangan Kepala BPKP Riau
Muslimawati: Majukan PKK Desa Seluruh Komponen Desa Menyatu
Sekda Kampar Hadiri Rakornas Bersama Bawaslu RI
DPRD Riau
Pembahasan RAPBD 2019 Dimulai
DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Potensi Pendapatan Daerah

Jumat, 07/09/2018 - 09:22:21 WIB
Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman (Ft: Net) ***
 
PEKANBARU - DPRD Riau menilai potensi pendapatan daerah selama ini belum mampu digali secara maksimal oleh Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Hal itu juga membuat pembahasan APBD murni 2019 terkesan lambat.

Disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Kamis, (6/9/2018), sejak awal pembahasan dimulai, beberapa anggota banggar masih mempertanyakan sisi pendapatan yang tidak tergali secara optimal.

Seperti pajak air permukaan, dimana besaran pajak ditentukan sendiri oleh perusahaan tersebut, dan lainnya seperti pajak minyak industri.

"Kita banyak potensi, tetapi tidak dioptimalkan, bahkan tidak digali sehingga pajaknya hilang. Contohnya pajak air permukaan, pajak minyak industri dan lain - lain," paparnya.

Noviwaldy pun mengungkapkan, selama ini Bapenda yang seharusnya giat menggali potensi - potensi tersebut, justru seolah menunggu perusahaan atau pihak yang diwajibkan untuk mengatarkan pajaknya ke Bapenda

"Bapenda itu saya minta, pegawainya yang ada disana, turun kelapangan untuk melihat, mencari, menagih semua yang menjadi potensi itu. Jangan sia - sia jumlah pegawai yang segitu banyaknya," ujar Dedet panggilan Noviwaldy.

Sementara itu, terkait APBD Murni, diperkirakan akan disahkan sebelum 30 November 2018 mendatang. (Grc/Mtn)***




() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved