Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 27 Mei 2019
INDEX BERITA

Catur Sugeng : Mohon Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat, Bangun Kampar Lebih Baik
Elizaman Gulö Kritis Di Hantam Truk CPO
Gubernur Riau H Syamsuar Safari Ramadhan Di Kampar
Bupati Harapkan Program Listrik Desa Di Inhil Dapat Digesa
Pemko Pekanbaru Teken MoU Dengan Go-Pay Dan GoJek
Kejari Pekanbaru Pastikan Kasus Jalan TPA Diusut
Pembahasan Ranperda Pemekaran Kecamatan Di Pekanbaru
Sebagai Pemenang Lomba MTQ ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019
Muslimawati Serahkan Santunan Untuk 68 Anak Yatim Piatu
Wabup Harapkan Hubungan Baik Seluruh Forkopimda Inhil Tetap Terjalin
Ayam Di Pasar Senin Melonjak Naik
Gemar Siak Berzakat Bersama Gubernur Riau
Gubri H. Syamsuar Serahkan Zakat Sebesar Rp25 Juta Di Siak
Bupati Rohil H. Suyatno Mengucapkan Selamat Atas Kemenangan Jokowi- Maruf
Wabup Inhil Taja Syukuran Dan Buka Puasa Bersama Di Kediaman Dinas
IKA SMANSA Tembilahan Hulu Adakan Pemberian Takjil Selama Ramadan 1440 H
Peripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Prov. Riau Tahun 2018
Pemkab Kampar Distribusikan 17 Milyar Untuk Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Bupati Kampar: Pemkab Telah Usulkan Program Prioritas Ke Pusat
Puskesmas Kampar Timur Kecamatan Kampar Menuju Akreditasi
Wabup Inhil Safari Ramadan ke Kecamatan Kateman
Kabupaten Inhil Kembali Raih Opini WTP Dari BPK Perwakilan Riau
Amankan Seorang Wanita Yang Diduga Pengedar Narkoba
Amril Mukmini Ajak Masyarakat Giatkan Zakat
Pemko Safari Ke Masjid An Nur
DPRD Siak Kab
LKPJ Kepala Daerah
LKPj Salah Satu Kewajiban Kepala Daerah Yang Harus Di Sampakian kepada DPRD

Kamis, 26/04/2018 - 06:48:37 WIB
LKPj Salah Satu Kewajiban Kepala Daerah Yang Harus Di Sampakian kepada DPRD***
 
SIAK - LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah salah satu kewajiban Pemerintah Daerah untuk di sampaikan kepada DPRD setiap tahunnya. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah Dearah yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Baca Juga: Pemerintah Harus Jujur Soal Data Naker Asing
Baca Juga: RSUD Siak Menuju Akreditasi Snars

Plt Bupati Siak H Alfedri saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Bupati Siak tahun 2017, yang di sampaikan pada rapat paripurna DPRD Siak, Senin (23/04//2018) di hadapan para anggota dewan mengatakan, penyampaian LKPj ini sedikit terlambat, namun sebelumnya Pemkab Siak sudah menyampaikan laporan LKPj secara tertulis kepada DPRD Siak pada tanggal 28 Maret 2018 lalu.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2017 yang saya sampaikan ini, merupakan pertanyaan, tanggapan, maupun saran yang menurut saya kesemuannya itu adalah dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik, dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan Kabupaten Siak di masa yang akan datang,” jelasanya.

Terkait pertanyaan yang disampaiakan oleh Miduk Gurning dari Fraksi Partan Golongan Karya yang menanyakan, faktor penyebab angka kemiskinan di Kabupaten Siak meningkat. Penyebabnya adalah adanya pengurangan tenaga kerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper.

Kemudian adanya keterlambatan penyaluran beras miskin (Raskin) dari Pemerintah Provinsi akibat dari keterlambatan penyaluran beras miskin dari pemerintah pusat, Kemudian di tambah masih lesunya bisnis perminyakan, sehingga buruh yang lama belum dapat kembali bekerjas seperti sediakala.

Kemudian Miduk Gurning juga menanyakan upaya Pemkab Siak dalam penagihan pajak terutama pajak penerangan jalan dari beberapa Prusahaan yang ada di Kabupaten Siak, yang jumlahnya terbilang lumayan besar.

“Untuk tunggakan pajak penerangan jalan (PPJ) Non PLN dari PT. Ivomas Tunggal tahun 2016 dan tahun 2017 telah selesai di lunasi pada bulan maret dan april 2018. Sedangkan untuk tunggakan kurang bayar tambahan PPJ Non PLN dari PT Indah Kiat Pulp & Paper saat ini kita telah membuat kesepakatan penyelesaian tunggakan dengan cara di angsur, sesuai surat permohonan angsuran yang di ajukan oleh PT. Indah Kiat kepada Pemkab Siak,” terang Alfedri.

Alfedri juga menjawab pertanyaan dari Paramananda Pakpahan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang menanyakan realisasi keuangan pada kegiatan Bantuan Oprasioanl Kesehatan (BOK). Pertanyaan ini sudah di jawabnya pada saat menjawab pertanyaan Miduk Gurning, namun peningkatan Survelians dan Epidemilogi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Agggaran ini kita pergunakan untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa kasus DBD yang menurut temuan pada tahun 2016 terdapat 502 kasus, namun pada tahun 2017 kasus DBD berkurang menjadi 115 kasus. Sehingga alokasi dana tidak harus kita gunakan seluruhnya karena ada penurunan jumlah kasus yang tentu sesuia dengan kebutuhan di lapangan,” terang Alfedri.

Tambah nya lagi, Sedangkan untuk penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas, Kandis, Siak dan Kecamatan lainnya. Kegiatan ini bersumber dari APBD yang manfaatnya 60% untuk jasa pelayanan 40% sedangkan untuk penunjang program pembelian obatbahan habis pakai dan penunjang kegiatan. Terkait penyediaan daana untuk penunjang Program sebesar 40% ini sudah dianggarakan pada APBD, sehingga menjadi sisi anggaran yang dpat di gunakan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Sementara itu Ketua DPRD Siak Indra Gunawan saat memimpin rapat mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan instrument di dalam ketatanegaraan pemerintah kita dan ini juga di amanatkan dalam undang undang bahwa DPRD dapat menilai dan mengkaji terhadap laporan yang di sampakan oleh kepala daerah setiap tahun.

“LKPj ini salah satu kewajiban kepala daerah yang harus di sampakian kepada DPRD setiap tahunnya, laporan LkPj ini dibuat dari hasil penyelenggaran urusan pemerintah daerah yang di telah berjalan selama satu tahun anggaran,” tandas Indra.  

Rapat yang di pimpin Oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, yang di damping Wakil Ketua Dewan merupakan masa sidang ke tujuh tahun 2018 yang di hadiri 22 orang anggota dewan serta di hadiri oleh pimpinan organisisi Perangkat daerah lainnya. (Hms/Fg)***





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved