MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Riau, Instiawaty Ayus SH MH melakukan dialog publik di Hotel Camaio Jumat (22/9/17) kemarin. Menariknya, dalam dialog bertopik urgensi penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UU NRI tahun 1945 tersebut, kinerja Walikota Pekanbaru yang hadir sebagai salah satu narasumber menuai sorotan.

Awalnya, Instiawaty Ayus memaparkan fungsi DPD RI di depan puluhan peserta yang datang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan pers. Ia mengatakan, DPD RI merupakan ujung tombak inisiatif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik karena negara yang besar dan majemuk seperti Indonesia.

Senator asal Dapil Riau ini mengungkapkan, sebagai lembaga penyeimbang DPD diharapkan dapat mengawal pelaksanaan otonomi daerah dan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kesejahteraan daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan.

“Artinya, kehadiran DPD sebagai kamar kedua di parlemen sangat penting dan strategis dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, guna mewujudkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances)”, ujarnya.

Instawaty Ayus menjelaskan, hasil perubahan lain dari UUD 1945 yang terjadi di wilayah kekuasaan eksekutif adalah, Presiden tidak lagi memegang mandat atas MPR dengan kewajiban melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sementara anggota DPRD Riau DR Taufik Arrakhman berharap DPD semakin kuat, tanpa dibatasi kepentingan partai dan bergerak sendiri.

“Ini harus kita dukung di amandemen 45 ini, sehingga porsi-porsi pembangunan terlaksana dengan baik,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Giliran Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT yang memaparkan sejumlah prestasi selama 5 tahun memimpin kota Pekanbaru. Salah satunya dengan terpilihnya kota Pekanbaru sebagai kota tujuan investasi.

Dari paparan ini kemudian para peserta diminta untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan kepada narasumber.

Menariknya, satu dari tiga peserta yang mengajukan pertanyaan yakni, Faisal Efendi mempertanyakan kinerja Walikota Pekanbaru Firdaus terkait penanganan banjir dan sampah yang hingga kini belum tuntas.

Menanggapi hal itu, Walikota Pekanbaru yang digadang gadang akan maju sebagai calon Gubernur Riau pada 2018 tersebut, justru terkesan buang badan.

Ia mengatakan, banjir yang kerap menggenangi jalan di kota Pekanbaru dipicu oleh sistim drainase yang kurang memadai. Disisi lain sambung Firdaus, pihaknya tak punya kewenangan untuk membangun drainase di jalan kolektor yang ditangani pusat dan Pemprov.

Sementara masalah sampah kata Walikota yang baru dilantik bulan April 2017 untuk kali kedua ini mengaku karena keterbatasan unit mobil sampah.

“Saaat ini hanya ada 50 unit mobil sampah. Idealnya untuk mengagkut sampah di kota Pekanbaru setidaknya butuh 150 unit”, ujar Firdaus. (Aw/Mtn)***