MEDIATRANSNEWS, PELALAWAN - Bupati Pelalawan HM.Harris meminta kepada seluruh Satker agar melaksanakan rasionalisasi anggaran dalam seluruh program kegiatan di satuan kerja masing - masing.

Pasalnya, hingga pekan ini, anggaran dari pemangkasan (Dana Bagi Hasil (DBH)  dari dampak turunnya harga minyak dunia  senilai Rp.265 milyar. Program APBD setelah rasionalisasi  masih defisit Rp.58 milyar. Masih harus adalagi yang dipangkas atau di kurangi untuk tidak ada beban hutang.

"Ya,Kita harus segera melakukan evaluasi dan rasionalisasi  agar defisit anggaran dari pemotongan DBH terhadap APBD Pelalawan bisa segera ditutupi. Kita masih kekurangaan sekitar 58 milyar lebih ini harus segera dicarikan solusinya. Satuan Kerja diminta agar Lebih rasional dan berhemat dalam melakukan kegiatan," ungkap Bupati Harris kepada wartawan Rabu (09/3/2016).
 
Dampak yang paling menyedihkan langkah harus diambil mengurangi jumlah pegawai honorer. Pengurangan tenaga honorer, berakibat satker harus lebih bekerja keras.

"Mau tidak mau, harus ada diambil dari pengurangan pegawai honorer untuk menutupi defisit. Pengurangan nanti mewajibkan pegawai yang ada harus bekerja keras. Ini resiko yang harus diambil, karena dana tidak cukup dan tak mungkin hutang untuk gaji. Langkah pengurangan yang lain sudah dilakukan namun masih kekurangan 58 miliar" sebutnya.

Tahap rasionalisasi harus segera selesai agar program berjalan, ada kepastian yang dikurangi. Setelah anggaran wajib dikeluarkan selanjutnya dengan melakukan pemotongan 39 persen anggaran persatker dilakukan guna menutupi pemangkasan DBH senilai 265 milyar dari APBD Pelalawan sebesar 2,16  Triuliun menjadi 1,798 Triliun.

"Satker harus lakukan evaluasi kembali terhadap program kegiatan. Kurangkan kegiatan seremoni, termasuk kegiatan - kegiatan dihotel. Jika kegiatan terpaksa harus dilakukan dihotel tentu anggaran harus Lebih dihemat. Yang jelas jangan melakukan pemborosan. Sesuaikan dengan kebutuhan yang ada," ucapnya.
      
Masih kekurangan 58 Miliard, diminta kepada Kepala Satker agar terus melakukan evaluasi Terhadap bawahan.

"Jangan kebijakan - kebijakan malah tidak sinkron antara atasan dengan bawahan. Ini harus dapat dipahami oleh Seluruh Satker. Aneh saja jika antara atasan dengan bawahan berjalan sendiri - sendiri. Satukan misi dan visi dengan terget kinerja yang Jelas. Jika memang harus pengurangan pegawai honorer harus jalankan , harus satu presepsi, tidak menunggu lama," tandasnya.(hms/mtn)***