Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 21 08 2019
BNN Riau Kembali Amankan 8 Kg Sabu Bersama BB Lainnya

Ratusan ASN Pekanbaru Terima Satya Lencana Karya Satya

Firdaus, ST, MT, Jika Terbukti Lalai Akan Ada Pejabat Terkait Yang Dicopot

Polres Kampar Kecolongan Mengeluarkan SKCK Morlan S

Pihak PLN Rayon Tampan Copot Aliran Listrik Warga

DR H Firdaus ST MT, Aktifitas Belajar Dan Mengajar Tidak Diliburkan

DPD Lembaga Anti Narkotika Riau Di Pimpin Oleh Sefianus Zai, SH

BEM Unilak, Pemerintah Dan Aparat Tekait Belum Memberikan Penanganan Yang Signifikan

Dr. H. Firdaus ST MT, Walikota Pekanbaru Raih Penghargaan Kinerja Tertinggi Nasional

PMNBI DPW Riau Di Lantik Oleh Gubri Drs.H. Syamsuar M.Si

Lokakarya Dan UKW Jilid II Akan Digelar Pada 27-29 Agustus 2019

DPW MOI Riau Sukses Taja Bimtek UKW

Polres Pekan Baru Berhasil Mengungkap Pelaku 14 TKP Curat Super Market

APM Kliber Desak Kapolda Usut Gelper Berkedok Judi

DPW MOI Riau Taja Pelatihan Bintek UKW

Dinas PUPR Tata Keindahan Kota Pekanbaru

Pekanbaru Kembali Menjadi Perhatian Nasional

KPU Tetapkan Napi Anggota DPRD Kampar

Aparat Dan Instansi Terkait Terkesan Tutup Mata

Integrasi Regional, Otonomi Daerah, Penegakan Hukum, Dan Pelayanan Publik"

Pekanbaru
SKCK MS Segera Di Cek
Polres Kampar Kecolongan Mengeluarkan SKCK Morlan S

Selasa, 13/08/2019 - 17:09:12 WIB
Kapolres Kampar, AKBP Andri Ananta Yudhistira SIK MH, (Ft:Net)***
 
PEKANBARU, (MTN) - Kapolres Kampar kecolongan, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Morlan Simanjuntak narapidana kasus pencurian besi 2,8 ton di eks Pertiwi Kabupaten Siak, keluar. Sementara Morlan kini di titipkan kejari Siak di di Rutan Kelas II B Siak  di Rumbai.

Terkuaknya SKCK Morlan Simanjuntak ini , berawal dari Pileg pada bulan April lalu, dimana Morlan yang ikut bertarung di pileg dari Dapil 5, Siak Hulu- Pantai Raja yang diusung PDI Perjuangan.

Kepiyawaian Morlan mampu meloloskan dirinya mendapat SKCK dari Polres Kampar yang merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi caleg  di pemilihan legislative (pileg) pada bulan April lalu . Sementara penerbitan SKCK dari pihak kepolisian berdasarkan data atau informasi tentang ada tidaknya kasus kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan oleh pemohon.

Kapolres Kampar, AKBP Andri Ananta Yudhistira SIK MH , ketika dihubungi Bidikonline via ponselnya terkait SKCK yang dikeluarkan Polres Kampar terhadap narapidana Morlan Simanjuntak, dengan singkat menjawab, masalah ini akan dicek segera , jelasnya Kapolres Kampar. 

Mencuatnya kasus Morlan Simanjuntak ini berawal dari hasil keputusan banding dari PT (Pengadilan Tinggi) Pekanbaru No: 186/PID.B/2014/PT.PBR, memutuskan  ke tiga terdakwa masing-masing terdakwa I. ALFIAN, terdakwa II. RAMOT MANALU dan terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK masing-masing dijatuhi pidana penjara  8 (delapan bulan) dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalanai para terdakwa. 

Diperkuat Putusan Mahkamah Agung RI No : 424 K / PID / 2016, menolak kasasi yang diajukan para terdakwa. Sisa hukuman lima bulan lebih yang seharusnya dijalani para terpidana ternyata tidak dijalani terpidana bebas melenggang menghirup udara segar.

Namum apes nasib Morlan Simanjuntak Cs,     pada tanggal 25 Juni 2019 Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Herry Hermanus Horo mengeksekusi Morlan Simanjuntak di Rutan Kelas II B Siak yang saat ini berkedudukan di Rumbai.

Dieksekusinya Morlan, caleg terpilih dari Dapil 5 Kabupaten Kampar, yang dijatuhi pidana dalam kasus pencurian besi di lokasi eks milik PT Pertiwi Prima Plywood 2012 lalu, mendapat respon dari  Ketua KPU Kampar, Ahmad Dahlan pada Selasa (6/8/2019) mengatakan telah mendengarkan kabar tentang penahanan Caleg terpilih tersebut.

Ia mengaku saat pencalonan Caleg terpilih tersebut KPU tidak mengetahui bahwa calon tersebut tengah dalam proses pemidanaan.

"Yang bersangkutan juga tidak menjelaskan statusnya sebagai terpidana saat pencalonan," tuturnya.

Dijelaskan terkait penahanan Caleg terpilih tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar akan tetap melakukan pelantikan Caleg terpilih tersebut.
Karena itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 3 berbunyi :

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Sementara nama-nama Caleg terpilih sudah diteruskan ke Gubernur, termasuk nama dari Caleg terpilih tersebut," ungkapnya.

Dijelaskan berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangannya Caleg terpilih tersebut akan tetap dilantik, namun akan juga sekaligus di berhentikan. Terkait posisi pengganti dari caleg terpilih yang di hukum pidana tersebut, KPU menyerahkannya kepada keputusan gubernur dan sekretaris dewan, jelasnya (Rls)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved