Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 19 Maret 2019
Fakir Miskin Di Kabupaten Pelalawan Dapat Teratasi

Terima DIPA APBD Dan APBN Sebesar Rp 1,45 Triliun

Musrenbang RKPD Tahun 2019 Di Kecamatan Teluk Meranti Kab.Pelalawan

Isteri Nekat Habisi Nyawa Suaminya

Sosok Lelaki Bernisial AH Ditemukan Telah Tidak Bernyawa

HM Harris Tutup Perkemahan Wisata Dan Budaya Se Riau

Pengukuhan Ketua Dan Pengurus PGRI Kecamatan Ukui

Sambut Kunjungan Kerja Menko Kemaritiman RI Di Techno Park Pelalawan

Anggota DPRD Pelalawan Segel Ruangan Sekretaris DPRD Pelalawan

Menuju Pelalawan EMAS, Ekonomi, Mandiri Aman Dan Sejahtera

Pelalawan
Verifikasi dan Validasi BDT
Fakir Miskin Di Kabupaten Pelalawan Dapat Teratasi

Rabu, 13/03/2019 - 13:26:56 WIB
Wabup H.Zardewan saat membuka Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin***
 
PELALAWAN - Wakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM mengatakan pentingnya keakuratan dan kevalidatan sebuah data dari informasi yang dibutuhkan. Karena dengan keakuratan data tersebut menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan dari program yang terencana untuk dapat di laksanakan.

Hal demikian disampaikan oleh Wabup H.Zardewan saat membuka Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019. Bertempat di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan Propinsi Riau. Senin (11/03/2019).

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan ini menambahkan bahwa BDT sebagai sumber data untuk penanganan fakir miskin. Program apapun dalam rangka penanganan fakir miskin harus berpedoman kepada BDT.

Akurasi dari verifikasi dan validasi basis data terpadu sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, sehingga kita mendapatkan nantinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang benar benar valid,tepat sasaran serta tepat waktu.

Wabup H.Zardewan melanjutkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia telah menetapkan peraturan tentang pedoman umum verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yan tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 Tahun 2017.

Sementara itu Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kabupaten Pelalawan Tengku Mukhtaruddin mengatakan kegiatan ini di ikuti oleh 12 orang operator kecamatan dan 110 orang operator desa.

Tengku Mukhtaruddin menambahkan di harapkan nantinya ada sinkronisasi data yang ada di desa dan apabila ada perubahan sehingga dapat di kordinasikan bersama Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pelalawan ini melanjutkan bahwa Pemerintah Pusat juga telah menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial berskala nasional yang diperuntukan bagi 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah seperti Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 1.700 Kepala Keluarga (KK) masyarakat Kabupaten Pelalawan dengan kucuran dana sebesar 3,17 milyar, Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan bantuan modal sebesar 20 juta/kelompok, Bantuan bagi Masyarakat Lanjut Usia (Lansia) sebanyak 26 Kepala Keluarga (KK).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala OPD, Narasumber dari Pusat Data Informasi Kementerian Sosial RI, dan para peserta. (Rls)***




() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved