Catur Sugeng : Mohon Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat, Bangun Kampar Lebih Baik | Elizaman Gulö Kritis Di Hantam Truk CPO | Gubernur Riau H Syamsuar Safari Ramadhan Di Kampar | Bupati Harapkan Program Listrik Desa Di Inhil Dapat Digesa | Pemko Pekanbaru Teken MoU Dengan Go-Pay Dan GoJek | Kejari Pekanbaru Pastikan Kasus Jalan TPA Diusut
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 27 Mei 2019
CATATAN REDAKSI
Praktisi Hukum
Eprisman Nduru, Menilai Tatakelola Perparkiran Ada Yang Janggal
Selasa, 11/09/2018 - 21:55:05 WIB

PEKANBARU - Perpakiran adalah salah satu lahan usaha bagi pengelola perpakiran dibawah kendali pemerintah daerah untuk menggenjot penghasilan asal daerah (PAD), dibalik itu tatakelolanya seharusnya juga menjadi tanggung jawab pengelola dan tanggung jawab dinas terkait.

Eprisman Ndruru, S.H, berpendapat bahwa kehilingan kendaraan di areal parkir bisa di tuntut secara hukum perdata dan Pidana, berikut analisa Hukumnya menurut Eprisman Ndruru:

Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan "kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan.

Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dikenal dengan klausula baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Lebih jauh simak artikel MA Tetap ‘Larang’ Pengelola Parkir Terapkan Klausula Baku.

Dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen, pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata karena Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).

Pasal 1365
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366
Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Pasal 1367
Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Selain itu, dalam Putusan MA No 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir (lihat artikel artikel Carrefour Digugat Konsumen Parkir).

Di sisi lain, secara pidana, ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Akan tetapi, dalam pasal tersebut ada unsur “dengan sengaja” yang harus dipenuhi. Sehingga, jika pemilik tempat parkir tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan (dalam hal ini motor), melainkan lalai, maka tidak dapat dituntut atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tentunya unsur kelalaian atau kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Umumnya, pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena  kendaraannya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.
Semoga bermanfaat..... Salam.

Penulis: Praktisi hukum Eprisman


INDEX BERITA

Catur Sugeng : Mohon Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat, Bangun Kampar Lebih Baik
Elizaman Gulö Kritis Di Hantam Truk CPO
Gubernur Riau H Syamsuar Safari Ramadhan Di Kampar
Bupati Harapkan Program Listrik Desa Di Inhil Dapat Digesa
Pemko Pekanbaru Teken MoU Dengan Go-Pay Dan GoJek
Kejari Pekanbaru Pastikan Kasus Jalan TPA Diusut
Pembahasan Ranperda Pemekaran Kecamatan Di Pekanbaru
Sebagai Pemenang Lomba MTQ ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019
Muslimawati Serahkan Santunan Untuk 68 Anak Yatim Piatu
Wabup Harapkan Hubungan Baik Seluruh Forkopimda Inhil Tetap Terjalin
Ayam Di Pasar Senin Melonjak Naik
Gemar Siak Berzakat Bersama Gubernur Riau
Gubri H. Syamsuar Serahkan Zakat Sebesar Rp25 Juta Di Siak
Bupati Rohil H. Suyatno Mengucapkan Selamat Atas Kemenangan Jokowi- Maruf
Wabup Inhil Taja Syukuran Dan Buka Puasa Bersama Di Kediaman Dinas
IKA SMANSA Tembilahan Hulu Adakan Pemberian Takjil Selama Ramadan 1440 H
Peripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Prov. Riau Tahun 2018
Pemkab Kampar Distribusikan 17 Milyar Untuk Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Bupati Kampar: Pemkab Telah Usulkan Program Prioritas Ke Pusat
Puskesmas Kampar Timur Kecamatan Kampar Menuju Akreditasi
Wabup Inhil Safari Ramadan ke Kecamatan Kateman
Kabupaten Inhil Kembali Raih Opini WTP Dari BPK Perwakilan Riau
Amankan Seorang Wanita Yang Diduga Pengedar Narkoba
Amril Mukmini Ajak Masyarakat Giatkan Zakat
Pemko Safari Ke Masjid An Nur
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved