DPC IKNR Siak Hulu Bagikan Sembako Dan Masker Kepada Warga | Upaya Pemutus Rantai Covid-19, Sekda Pemkab Lampung Utara Turut Membagikan Masker | SDN 01 Semuli Raya Nyaris Ambruk, Kades Semuli Raya Angkat Bicara | | Pemerintah Berikan Bantuan Untuk Peserta JKN-KIS Kelas III | Warga Desa Tanah Merah Terima Bantuan Tahap 2
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 28 Mei 2020
CATATAN REDAKSI
Praktisi Hukum
Eprisman Nduru, Menilai Tatakelola Perparkiran Ada Yang Janggal
Selasa, 11/09/2018 - 21:55:05 WIB

PEKANBARU - Perpakiran adalah salah satu lahan usaha bagi pengelola perpakiran dibawah kendali pemerintah daerah untuk menggenjot penghasilan asal daerah (PAD), dibalik itu tatakelolanya seharusnya juga menjadi tanggung jawab pengelola dan tanggung jawab dinas terkait.

Eprisman Ndruru, S.H, berpendapat bahwa kehilingan kendaraan di areal parkir bisa di tuntut secara hukum perdata dan Pidana, berikut analisa Hukumnya menurut Eprisman Ndruru:

Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan "kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan.

Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dikenal dengan klausula baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Lebih jauh simak artikel MA Tetap ‘Larang’ Pengelola Parkir Terapkan Klausula Baku.

Dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen, pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata karena Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).

Pasal 1365
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366
Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Pasal 1367
Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Selain itu, dalam Putusan MA No 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir (lihat artikel artikel Carrefour Digugat Konsumen Parkir).

Di sisi lain, secara pidana, ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Akan tetapi, dalam pasal tersebut ada unsur “dengan sengaja” yang harus dipenuhi. Sehingga, jika pemilik tempat parkir tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan (dalam hal ini motor), melainkan lalai, maka tidak dapat dituntut atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tentunya unsur kelalaian atau kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Umumnya, pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena  kendaraannya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.
Semoga bermanfaat..... Salam.

Penulis: Praktisi hukum Eprisman


INDEX BERITA

DPC IKNR Siak Hulu Bagikan Sembako Dan Masker Kepada Warga
Upaya Pemutus Rantai Covid-19, Sekda Pemkab Lampung Utara Turut Membagikan Masker
SDN 01 Semuli Raya Nyaris Ambruk, Kades Semuli Raya Angkat Bicara

Pemerintah Berikan Bantuan Untuk Peserta JKN-KIS Kelas III
Warga Desa Tanah Merah Terima Bantuan Tahap 2
Satgas Nias Peduli Covid-19 Riau Berbagi Kasih Dan Berkat
KJB Salurkan Bantuan Menyentuh Masyarakat
Polres Lampura Bagikan Sembako Tahap Ke Empat
Hamdani Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Minta Usut Kasus Pengusiran Wartawan
LSM Dan Masyarakat, Menduga Walikota Gusit Sebagai Benteng Sang Kades
Victor Parulian, Nafsu Proyek Tak Terbendung Pada Saat Rakyat Lapar
Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Pembunuhan LJF
Kepala Desa Baru Siak Huku M, Haris CH Bagikan 300 Masker Sama Warganya
Pengurus MOI Riau Audensi Dengan Kominfo Prov Riau
Anotona Nazara, SE, Resmi Dilantik Menjadi Anggota DPRD Kampar Masa Bahkti 2019-2024


Diduga Salah Gunakan DD, Masyarakat Laporkan Edieli Batee
AN. Nazara, Akan Dilantik Sebagai Anggota DPRD Kampar Periode 2019-2024


Plt Bupati Lampura Apresiasi Kepada PT. Bank Lampung Yang Berperan Aktif
Tiga Eks Sekwan Rohil Masuk Jeruji Besi
Muhammad Sudah Dua Bulan DPO, Polda Riau Belum Temukan
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved