Intruksi Jokowi Diduga Di Abaikan Oleh Instansi Terkait | Bupati Inhil HM Wardan Ikuti Tabligh Akbar Dan Istighosah | Rapat Persiapan Kampar Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau | Pemkab Bengkalis Terima Piagam Penghargaan Nirwasita Tantra | Sekda Kampar Hadiri Pelantikan Bupati Siak | Muslimah Catur: Perlu Sinergi PKK Kabupaten Dan PKK Desa
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 19 Maret 2019
CATATAN REDAKSI
Praktisi Hukum
Eprisman Nduru, Menilai Tatakelola Perparkiran Ada Yang Janggal
Selasa, 11/09/2018 - 21:55:05 WIB

PEKANBARU - Perpakiran adalah salah satu lahan usaha bagi pengelola perpakiran dibawah kendali pemerintah daerah untuk menggenjot penghasilan asal daerah (PAD), dibalik itu tatakelolanya seharusnya juga menjadi tanggung jawab pengelola dan tanggung jawab dinas terkait.

Eprisman Ndruru, S.H, berpendapat bahwa kehilingan kendaraan di areal parkir bisa di tuntut secara hukum perdata dan Pidana, berikut analisa Hukumnya menurut Eprisman Ndruru:

Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan "kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan.

Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dikenal dengan klausula baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Lebih jauh simak artikel MA Tetap ‘Larang’ Pengelola Parkir Terapkan Klausula Baku.

Dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen, pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata karena Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).

Pasal 1365
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366
Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Pasal 1367
Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Selain itu, dalam Putusan MA No 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir (lihat artikel artikel Carrefour Digugat Konsumen Parkir).

Di sisi lain, secara pidana, ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Akan tetapi, dalam pasal tersebut ada unsur “dengan sengaja” yang harus dipenuhi. Sehingga, jika pemilik tempat parkir tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan (dalam hal ini motor), melainkan lalai, maka tidak dapat dituntut atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tentunya unsur kelalaian atau kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Umumnya, pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena  kendaraannya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.
Semoga bermanfaat..... Salam.

Penulis: Praktisi hukum Eprisman


INDEX BERITA

Intruksi Jokowi Diduga Di Abaikan Oleh Instansi Terkait
Bupati Inhil HM Wardan Ikuti Tabligh Akbar Dan Istighosah
Rapat Persiapan Kampar Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau
Pemkab Bengkalis Terima Piagam Penghargaan Nirwasita Tantra
Sekda Kampar Hadiri Pelantikan Bupati Siak
Muslimah Catur: Perlu Sinergi PKK Kabupaten Dan PKK Desa
Alfedri Resmi Dilantik Menjadi Bupati Siak Difinitif
Polres Kampar Ungkap Pengedar Narkoba Jenis Sabu
Pencuri Rantai Alat Berat Di Ringkus Jajaran Polsek Siak Hulu
Suami Instri Diduga Sengkokol Aniaya Pelajar Dibawah Umur
Taja Sosialisasi Empat Pilar Ke Masyarakat
Siak Prioritaskan Perbaikan Layanan Publik
Gubri H. Syamsuar Terima Audiensi Dewan Pendidikan Prov Riau
Wakil Bupati Inhil Hadiri Pekan Panutan
Sekda Inhil Sambangi Ditjen Daglu Kemendag RI
DPRD Kab. Way Kanan Lakukan Hearing Internal Dengan Dua Perusahaan
Muslimawati Catur Kunjungi UP2K Desa
Babinsa Koramil 02 Rambah Bersama Polres Rohul Seleksi Calon Paskibra Rohul
Wagubri Sidak Se Badan Penghubung Provinsi Riau
Wabup Inhil Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020
Wagubri Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2019 Di Jakarta
Fakir Miskin Di Kabupaten Pelalawan Dapat Teratasi
Bupati Inhil Sambut Kedatangan Kepala BPKP Riau
Muslimawati: Majukan PKK Desa Seluruh Komponen Desa Menyatu
Sekda Kampar Hadiri Rakornas Bersama Bawaslu RI
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved